Connect with us

Nasional

Ijtima Ulama Minta Dilembagakan, Mendagri: Ya Silahkan

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Geosiar.com, Jakarta – Ijtima Ulama IV yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Lorin Hotel Sentul Bogor, pada Senin (5/8/2019) menghasilkan delapan butir kesepakatan. Salah satunya adalah meminta agar Ijtima Ulama dilembagakan.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan sah-sah saja jika Ijtima Ulama menjadi sebuah lembaga. Menurut Tjahjo, setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berserikat, dan berormas.

“UU mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berserikat, berormas. Kalau ada sekelompok warga negara Indonesia yang ingin berhimpun ya silakan,” tutur Tjahjo saat memberikan keterangan pers di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).

Jika Ijtima Ulama ingin menjadi sebuah lembaga atau organisasi masyarakat (ormas), kata Tjahjo, bisa mendaftar melalui akta notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Bisa lewat akta notaris, bisa lewat Kemenkumham mendaftarnya bisa lewat Kemendagri, sah-sah saja, tidak pun tidak masalah,” tandasnya.

Adapun hasil keputusan Ijtima Ulama IV seperti dilansir dari Antara, Selasa (6/8/2019) adalah sebagai berikut:

1. Menolak kekuasaan yang zalim, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

2. Menolak putusan hukum yang tidak sesuai prinsip keadilan.

3. Mengajak umat berjuang dan memperjuangkan:

3.1. Penegakan hukum terhadap penodaan agama, sesuai amanat undang-undang.

3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marksisme, komunisme dalam bentuk apapun.

3.3. Menolak segala perwujudan kapitalisme dan liberalisme seperti penjualan aset negara kepada asing maupun aseng.

3.4. Pembentukan tim investigasi tragedi pemilu 2019.

3.5. Menghentikan agenda pembubaran ormas islam dan stop kriminalisasi ulama. Serta memulangkan Habib Rizieq Shihab tanpa syarat apapun.

3.6. Mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi.

4. Perlunya ijtima ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa dan negara.

5. Perlunya dibangun kerjasama antara ormas Islam dan politik.

6. Menyerukan kepada segenap umat Islam untuk mengonversi simpanan dalam bentuk logam mulia.

7. Membangun sistem kaderisasi sebagai upaya melahirkan generasi Islam yang tangguh dan berkualitas.

8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial tentang perempuan, anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya.