Connect with us

Nasional

Ijtima Ulama Minta Dilembagakan, Mendagri: Ya Silahkan

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Geosiar.com, Jakarta – Ijtima Ulama IV yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Lorin Hotel Sentul Bogor, pada Senin (5/8/2019) menghasilkan delapan butir kesepakatan. Salah satunya adalah meminta agar Ijtima Ulama dilembagakan.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan sah-sah saja jika Ijtima Ulama menjadi sebuah lembaga. Menurut Tjahjo, setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berserikat, dan berormas.

“UU mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berserikat, berormas. Kalau ada sekelompok warga negara Indonesia yang ingin berhimpun ya silakan,” tutur Tjahjo saat memberikan keterangan pers di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).

Jika Ijtima Ulama ingin menjadi sebuah lembaga atau organisasi masyarakat (ormas), kata Tjahjo, bisa mendaftar melalui akta notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Bisa lewat akta notaris, bisa lewat Kemenkumham mendaftarnya bisa lewat Kemendagri, sah-sah saja, tidak pun tidak masalah,” tandasnya.

Adapun hasil keputusan Ijtima Ulama IV seperti dilansir dari Antara, Selasa (6/8/2019) adalah sebagai berikut:

1. Menolak kekuasaan yang zalim, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

2. Menolak putusan hukum yang tidak sesuai prinsip keadilan.

3. Mengajak umat berjuang dan memperjuangkan:

3.1. Penegakan hukum terhadap penodaan agama, sesuai amanat undang-undang.

3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marksisme, komunisme dalam bentuk apapun.

3.3. Menolak segala perwujudan kapitalisme dan liberalisme seperti penjualan aset negara kepada asing maupun aseng.

3.4. Pembentukan tim investigasi tragedi pemilu 2019.

3.5. Menghentikan agenda pembubaran ormas islam dan stop kriminalisasi ulama. Serta memulangkan Habib Rizieq Shihab tanpa syarat apapun.

3.6. Mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi.

4. Perlunya ijtima ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa dan negara.

5. Perlunya dibangun kerjasama antara ormas Islam dan politik.

6. Menyerukan kepada segenap umat Islam untuk mengonversi simpanan dalam bentuk logam mulia.

7. Membangun sistem kaderisasi sebagai upaya melahirkan generasi Islam yang tangguh dan berkualitas.

8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial tentang perempuan, anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya.

Nasional

Tjahjo Kumolo Sebut RUU Pertanahan Harus Segera Selesai

Published

on

Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo megatakan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pertanahan sudah mendesak untuk segera dibereskan.

“RUU ini sudah mendesak ya, DPR tinggal satu bulan masa kerja,” ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis pada Jumat (23/8/2019).

Tjahjo turut hadir dalam Rakor Pembahasan tentang RUU Pertanahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Kamis (22/8/2019) kemarin.

Tjahjo menyebut, rapat tersebut diadakan dalam rangka menyamakan pendapat dan masukan masing-masing Kementerian dan Lembaga sebagai acuan Pemerintah dalam membahas lebih lanjut dengan DPR.

“Pendapat masing-masing kementerian akan kami satukan dengan lebih komprehensif sebagai bahan utama acuan pemerintah untuk membahas tim-tim RUU itu dengan DPR yang waktunya tinggal satu bulan,” ungkap dia.

Sementara Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan Presiden Joko Widodo agar membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan. Koalisi menganggap aturan tersebut bermasalah dan bertentangan dengan semangat reformasi agraria.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan, dalam draf RUU Pertanahan tersebut, reforma agraria dikerdilkan menjadi sekadar program penataan aset dan akses, tetapi tidak memuat prinsip, tujuan, mekanisme, lembaga pelaksana, dan pendanaan reforma agraria.

“Juga tidak ada prioritas subyek dan obyek reforma agraria,” kata Dewi Rabu (14/8/2019).

Continue Reading

Nasional

Polisi Tetapkan 10 Orang Pengunjuk Rasa di Timika Jadi Tersangka

Published

on

Unjuk Rasa di Timika

Geosiar.com, Jakarta – Kepolisian Timika menetapkan 10 orang tersangka kericuhan Papua yang terjadi pada Rabu (21/8/2019). Mereka disangka melakukan kerusakan dan memiliki senjata api.

“Sepuluh orang sudah ditetapkan menjadi tersangka,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra lewat pesan teks, Jumat (23/8/2019).

Asep menyatakan, sepuluh orang itu dijerat Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang perusakan terhadap barang atau orang dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal.

Sebelumnya, polisi juga menangkap sebanyak 45 orang dalam kerusuhan di Timika. Dari jumlah itu, hanya 34 orang yang diproses hukum lebih lanjut. Kemudian, sepuluh dari 34 orang itulah yang ditetapkan menjadi tersangka.

Selain menangkap puluhan orang, polisi juga menyelidiki penggunaan senjata api rakitan ketika berdemo di depan kantor DPRD Mimika, Papua. Demo itu awalnya berlangsung damai. Mereka turun ke jalan guna memprotes sikap rasisme dalam insiden penangkapan mahasiswa di Surabaya Jawa Timur. Akan tetapi, demo itu berubah rusuh. Massa merusak kendaraan dan fasilitas umum di Jalan Cenderawasih Timika.

Continue Reading

Nasional

Kerap Rusak, Jokowi akan Pakai Mobil Dinas Baru

Published

on

Mobil Presiden dan Wakil Presiden

Geoisar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat ini akan menaiki kendaraan dinas baru. Diketahui, mobil dinas yang selama ini ditunggangi Jokowi sudah tidak layak pakai untuk seorang Presiden.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan, Mercedes-Benz S600 Guard yang dipakai sering rusak.

Pihak Istana mengaku bukannya tak mau memperbaikinya, akan tetapi kondisi kerusakan pada mobil itu dikatakan parah. Hal itulah yang membuat pemerintah mesti segera mengganti kendaraan dinas orang nomor satu di Indonesia itu.

“Dari pihak pabrikannya sudah berkali-kali memberitahu, memberi nasehat kalau terjadi sesuatu, sulit diperbaiki,” kata Heru di Jakarta.

Mobil dinas Jokowi kerap kedapatan bermasalah. Di sela-sela kunjungan kerja, mobil sempat mogok dua kali. Kondisi mobilpun diakui sudah tidak nyaman. Sebelumny juga pernah dikeluhkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Maklum, mobil dinas Jokowi saat ini merupakan warisan dari SBY sejak tahun 2008.

SBY dikabarkan sempat meminjam satu dari tujuh mobil kepresidenan, padahal masa jabatannya sudah usai. Mobil pun dikembalikan pihak SBY ke Istana pada Maret 2017.

“Sebenarnya mobil keras yang disediakan negara tersebut sangat jarang saya gunakan. Terakhir kali saya naiki bulan September 2016 dan waktu itu baru saya gunakan sekitar 20 menit langsung rusak,” tandas SBY di pertengahan Maret 2017.

Kini ini ada dua kandidat mobil dinas baru untuk Jokowi. Keduanya sama-sama berasal dari Jerman, yaitu BMW dan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz masih menawarkan mobil di teramannya di berupa S-Class tanpa menyebutkan modelnya secara pasti, sementara BMW menyodorkan seri-7 Security Vehicle F02.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com