Menkumham Yasonna Laoly Berencana Revisi UU ITE

by

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly berencana akan membahas kemungkinan untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengingat kasus Baiq Nuril yang menjadi korban pasal karet aturan tersebut.

“Saya nanti dengan Menteri Komunikasi dan Informatika akan duduk bersama untuk melihat, untuk merevisi dari UU tersebut. Tentunya pasti,” ujar Yasonna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/8/2019).

Yasonna menyebut, apabila disepakati, beleid itu akan direvisi untuk kedua kalinya. Akan tetapi dirinya mengatakan revisi yang dilakukan bukan menghilangkan pasal karet.

“Setelah kami melihat pasti ada yang harus disempurnakan. Kalau kami menghilangkan itu juga persoalannya bisa gubrak nanti,” tandasnya.

Menurut Yasonna, kalau pasal karet dihilangkan, dampaknya orang dapat bebas melakukan apapun sesuka hati di media sosial. Apalagi, mengingat media sosial kini sangat mudah digunakan untuk merusak karakter orang lain lewat hoaks. Oleh karenanya jalan terbaik untuk mengatasinya adalah menyempurnakan pasal karet tersebut.

Yasonna menuturkan, revisi aturan itu tidak dilakukan dalam waktu dekat ini. Karena ia harus bertemu dengan Menteri Kominfo terlebih dahulu untuk menyiapkan naskah akademik. Lalu ia akan memerintahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mengkajinya.

Desakan agar pemerintah merevisi aturan ini juga datang dari anggota DPR. Nasir Djamil, anggota komisi hukum, menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengevaluasi beleid itu. Ia menilai undang-undang terbukti menjadi pasal karet. Sebab,, kata dia, menimbulkan norma tanpa kepastian.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyuarakan hal yang sama. Ia menyebut UU ITE banyak memakan korban. Menurutnya, korban dari UU itu justru dikorbankan dengan cara yang tidak benar.