Connect with us

Ekonomi

PDIP Usul Kemendag dan Kemenperin Digabung, Alasan Ekonomi

Published

on

Gedung Kementerian Perdagangan (Foto: Detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – PDI Perjuangan akan mengusulkan penggabungan antara Kementerian Perindustrian (Kemendag) Kementerian Perdagangan (Kemenperin) secara resmi dalam Kongres V PDIP di Bali pada 8-10 Agustus mendatang.

Politikus PDIP Arif Budimanta menyebut alasan pihaknya menggaungkan usulan ini disebabkan sejumlah pertimbangan ekonomi.

“Ada negara yang sudah menggabungkan dua kementerian ini misalnya di Jepang ada Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). Penggabungan ini merupakan strategi produksi (industri) menyatu dengan kebijakan perdagangan. Sebab saat ini kondisi perdagangan internasional mengalami apa yang disebut dengan ‘multipolar power relation’,” jelas Arif.

Arif mencontohkan perang dagang yang terjadi antara Cina dan Amerika Serikat dalam waktu bersamaan. Di sisi lain, kata Arif, Indonesia juga harus menghadapi persoalan sawit antara Uni Eropa (UE) dan India.

“Sementara dari sisi industri, Indonesia lagi mengarah ke industri 4.0. Dalam waktu yang bersamaan, juga sedang mengembangkan biodiesel bahkan hingga B100. Di sisi lain, Indonesia akan mengembangkan mobil listrik. Sehingga streamline kebijakan terkait hal tersebut memerlukan keterpaduan agar hasilnya neraca perdagangan kita membaik, neraca transaksi berjalan surplus,” pungkasnya Arif Budimanta.

Sebelumnya usulan ini dilontarkan oleh seorang Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri. Faisal mengatakan penggabungan dua kementerian ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih perihal kebijakan.

Ekonomi

Pedagang Emas Digital Wajib Daftarkan Izin Usaha

Published

on

Ilustrasi perdagangan emas secara online.

Geosiar.com, Jakarta – Para pedagang emas digital wajib mendaftarkan izin usahanya jika tidak ingin dijatuhi sanksi. Hal ini ditegaskan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Jumat (23/8/2019).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi dengan tegas meminta kepada seluruh pedagang emas digital untuk segera melengkapi persyaratan guna mendaftarkan izin usahanya.

“Bappebti mengimbau dulu kepada pedagang emas digital yang ada untuk segera melengkapi persyaratan sesuai Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Bappebti sebagai pedagang emas digital,” imbau Sahudi di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sahudi mengaku, hingga saat ini belum ada pedagang digital yang mendaftarkan izin dagangnya, kendati demikian, ia tetap berprasangka baik jika para pedagang emas ini akan menaati peraturan Bappebti tersebut.

“Saya yakin mereka tengah mempersiapkan persyaratan yang cukup banyak dipenuhi,” ujar dia.

Adapun pedagang yang wajib mendaftar adalah pedagang fisik emas digital yang melakukan promosi, pemasaran dan transaksi jual belinya dilakukan secara digital atau online.

“Lalu, pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara cicilan, suka-suka, atau menabung dan penyerahan emasnya dilakukan di kemudian hari atau disimpan dulu sampai gramasi tertentu. Maka pedagang emas digital ini harus terlebih dahulu menjadi anggota atau peserta bursa berjangka,” jelas dia.

Jika sudah mendapat persetujuan dan operasional, maka pedagang emas digital ini harus juga melaporkan transaksi jual belinya ke bursa berjangka.

Untuk platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak dll, jika dagangan dilakukan atas nama pribadi kepada masyarakat, maka pedagang wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.

Namun jika e-commerce bekerjasama dengan pedagang emas digital yang sudah mendapat persetujuan dari Bappebti dengan fungsi sebatas perpanjangan tangan untuk memasarkan emas milik pedagang emas tersebut, maka tidak perlu mendapatkan izin dari Bappebti.

“Kalau mereka mau jualan emas, mereka harus daftar ke Bappebti juga, sebagai saran pemasaran mereka harus kerja sama dengan pedagang emas yang mendapatkan persetujuan dengan Bappebti,” papar dia.

Kewajiban ini diterbitkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka yang ditetapkan Februari 2019.

Dalam pelaksanaanya, Bappebti juga menggandeng pihak kepolisian untuk menangani persoalan pidana dalam perdagangan bursa komoditi tersebut.

Continue Reading

Ekonomi

Harga Emas Antam Turun Jadi Rp751 Ribu per Gram

Published

on

Ilustrasi emas antam.

Geosiar.com, Jakarta – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali merosot dari semula Rp755 ribu per gram menjadi Rp751 ribu per gram pada Jumat (23/8/2019). Harga jual emas ini turun sebesar Rp4.000.

Sementara itu, untuk harga pembelian kembali (buyback) emas Antam ini juga mengalami penurunan sebesar Rp1.000 dari Rp684 ribu per gram menjadi Rp683 ribu per gram.

“Harga emas batangan satu gram Rp 751.000,” tulis dalam situs resmi logammulia.com, Jumat (23/8/2019).

Sebagai informasi, harga emas Antam ini berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Sedangkan di gerai penjualan emas Antam lain, harga bisa berbeda-beda.

Harga jual tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,9 persen. Untuk memperoleh potongan pajak yang lebih rendah yakni 0,45 persen, pembeli bisa menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut harga emas Antam yang ditawarkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM):
Pecahan 0,5 gram Rp 400.000
Pecahan 1 gram Rp 751.000
Pecahan 2 gram Rp 1.451.000
Pecahan 3 gram Rp 2.155.000
Pecahan 5 gram Rp 3.575.000
Pecahan 10 gram Rp 7.085.000
Pecahan 25 gram Rp 17.605.000
Pecahan 50 gram Rp 35.135.000
Pecahan 100 gram Rp 70.200.000
Pecahan 250 gram Rp 175.250.000
Pecahan 500 gram Rp 350.300.000
Pecahan 1.000 gram Rp 705.600.000

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu Bongkar Penyebab Kerugian BPJS Kesehatan

Published

on

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (Foto: Aditya Pradana Putra/Antara)

Geosiar.com, Jakarta – Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diketahui mengalami defisit sejak tahun 2014 hingga sekarang. Defisit keuangan BPJS Kesehatan tercatat sebesar Rp 19,4 triliun di tahun 2018. Angka ini melesat jauh dibanding tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 1,9 triliun.

Menanggapi tekornya BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya membongkar penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan selama beberapa tahun belakangan ini. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI terkait pengesahan DIM RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan.

“Karena BPJS Kesehatan tidak menerima iuran yang seharusnya dari peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta umum,” kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Total peserta BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 223 juta orang, kata Sri, terbagi atas peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN sebanyak 96,5 juta orang, dan peserta PBI dari APBD sebanyak 37,3 juta orang.

Kemudian, peserta yang merupakan pegawai penerima upah (PPU) pemerintah 17,1 juta orang, untuk PPU badan usaha dari swasta maupun BUMN sebanyak 34,1 juta orang. Sementara itu, peserta dari PBPU sebanyak 32,5 juta orang, lalu peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja (pensiunan) sebanyak 5,1 juta orang.

Sri Mulyani mengungkap, permasalahan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan berasal dari peserta umum seperti wiraswasta. Tercatat, masih banyak dari kelompok umum yang menunggak pembayaran iuran, tapi tetap mendapat fasilitas layanan kesehatan.

“Ini akibat dari masyarakat umum (PBPU) sebagian besar menikmati layanan dan itu yang menyebabkan BPJS menghadapi situasi sekarang, mereka (BPJS) harus mambayar untuk fasilitas kesehatan, maka BPJS menjadi defisit,” ungkap Sri Mulyani.

Selain peserta umum (PBPU), eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, penyebab lain yang membuat keuangan BPJS Kesehatan defisit adalah manipulasi kelas rumah sakit yang masuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Ada rumah sakit yang meningkatkan kelas demi mendapatkan dana yang lebih besar.

“Salah satu temuan BPKP di daerah ada RS golongan D dia mengakunya C untuk dapat unitnya besar, itu ada temuannya BPKP bahwa FKRTL (rumah sakit) ini penggolongannya mereka main ke atas, ini yang coba dirapihkan oleh Kemenkes melakukan riview RS,” pungkas dia.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com