Connect with us

Politik

Maruli Tua Gelar Sosialisasi Perda SKK, Perlu Pemutakhiran Data Peserta PKH

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Drs Maruli Tua Tarigan minta Dinas Sosial Kota Medan melakukan pemutakhiran data bagi warga miskin kota Medan khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemuktahiran data dinilai sangat penting guna memastikan bantuan tersebut agar tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Maruli Tua Tarigan saat menggelar sosialisasi ke XII Tahun 2019 Perda Kota Medan No 4/2012 tentang sistem kesehatan di Jl Pasar 4 Kelurahan PB Selayang II Kec Medan Selayang, Sabtu (27/7/2019). Pelaksanaan sosialisasi dihadiri ratusan masyarakat dan tokoh pemuda.

Dikatakan Maruli, pemutakhiran data sangat mendesak karena banyak warga Medan yang belum tersentuh bantuan tersebut. Sehingga selalu menimbulkan kesenjangan dimasyarakat karena tidak tepat sasaran.

Kendatipun saat ini Pemko Medan telah banyak berbuat untuk penanggulangan warga miskin di kota Medan. Namun, masih saja, bantuan dimaksud belum maksimal karena penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Pada saat sosialisasi Maruli menerima keluhan Ibu Suyatni mengaku warga miskin namun tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Suyati berharap dapat dijadikan peserta PKH dan begitu juga anaknya kiranya mendapatkan kartu KIP

Sama halnya dengan Ibu Wiwik berharap program BPJS gratis menyentuh semua masyarakat miskin karena masih ada warga yang belum mendapatkan KIS gratis. Wiwik berharap kartu BPJS gratis yang dapat segera tersalur.

Sebagaimana diketahui, Perda Sistem Kesehatan Kota (SKK) Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Dalam BAB I Pasal 1 di ketentuan umum terdiri 51 ayat. SKK sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kota Medan. Pada ayat 18 disebut pelayanan dasar yakni pelayanan kesehatan kepada warga Medan baik perorangan maupun pelayanan dasar pemerintah dan swasta.

Pada BAB II bertujuan untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota.

Juga mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

BAB 18 pada Pasal 32 terkait masalah gizi yakni pemerintah dan swasta bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja. Pemko bertangungjawab atas pemenuhan lecukupan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat.

Sama halnya di BAB XX Pasal 39 disebutkan, Pemko bertangungjawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah.

Sedangkan Pasal 73 diatur masalah air minum yakni perusahaan air minum bersama Dinas makukan kerjasama dalam hal pelaksanaan pembangunan berwawsan kesehatan. Melakukan pemantauan air bersih dengan pemeriksaan secara berkala. Melakukan pembinaan dan pengawasan air minum yang layak komsumsi. (lamru)

Advertisement

Politik

Demokrat Soal Usulan Presiden 3 Periode: Cukup 2 Kali

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Geosiar.com, Jakarta – Partai Demokrat menolak dengan tegas usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Hal iti disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menyebut usulan itu bukan rencana MPR.

“Enggak tahu (asal munculnya usulan). Itu mungkin selentingan saja, tapi yang jelas itu tidak merupakan salah suatu dari agenda,” ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, perubahan masa jabatan presiden belum begitu diperlukan. Dia menegaskan bahwa masa jabatan presiden selama 2 periode sudah cukup optimal.

“Saya pikir sudah cukup 2 kali 5 tahun. Ya tidak urgensinya dan belum ada pikiran untuk sampai sejauh itu,” lanjut Wakil Ketua MPR itu.

Lebih jauh, Syarief mengungkapkan rencana MPR untuk amendemen UUD 1945 baru dalam tahapan penyempurnaan badan pengkajian. MPR juga baru berencana untuk meminta masukan para tokoh.

“Kedua, pimpinan-pimpinan MPR juga masih sedang bertemu dengan para tokoh-tokoh masyarakat, apakah para tokoh-tokoh partai politik. Kemudian di samping daripada itu kita juga baru merencanakan baru roadshow ke beberapa daerah. Jadi masih jauh,” tandasnya.

Continue Reading

Politik

PAN Pertanyakan Tugas dan Fungsi Stafsus Presiden

Published

on

Presiden Jokowi mengenalkan tujuh staf khusus, Kamis (21/11/2019) sore. [Foto: ANTARA/Wahya Putro A]

Geosiar.com, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan tanggapan mengenai jajaran staf khusus (stafsus) yang baru saja diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi). PAN menganggap pengangkatan itu bertolak belakang dengan semangat dan prinsip efisiensi birokrasi di Indonesia.

“Dikhawatirkan, para staf khusus tersebut akan semakin membuat gemuk birokrasi di lingkungan istana,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, Jumat (22/11/2019).

Saleh mengatakan bahwa jajaran pembantu presiden untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan sudah sangat banyak, mulai dari menteri, wakil menteri, staf kepresidenan, juru bicara hingga staf rumah tangga kepresidenan.

“Dengan pembantu sebanyak itu sebenarnya sudah membantu presiden mengatasi persoalan pemerintahan. Tak perlu lagi ditambah oleh tujuh staf khusus. Silakan dinilai sendiri, apakah itu efisien atau tidak,” sambungnya.

Lebih jauh, dia mempertanyakan perihal tugas dan fungsi ketujuh staf khusus tersebut. Dia menilai bahwa publik perlu penjelasan mendetail terkait tugas yang akan diemban oleh tujuh staf khusus baru itu.

“Saya tidak tahu apakah pada periode yang lalu presiden sudah memiliki staf khusus atau tidak. Sebab, saya tidak tahu atau tidak pernah mendengar aktivitasnya. Atau bisa saja, jumlahnya sedikit pada waktu itu sehingga kurang menggema,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah memperkenalkan tujuh staf khusus dari kalangan milenial pada Kamis (21/11) sore. Jokowi mengatakan bahwa tujuh stafsus baru itu tak memiliki bidang tugas khusus. Tapi, akan kerja bersama dalam membuat program dan menyelesaikan masalah.

Continue Reading

Politik

Calon Bos BUMN, Ahok: Hidupku Ditolak Melulu

Published

on

Ahok saat ditemui sebelum Workshop Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019). [Foto/SINDOnews]

Geosiar.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya angkat bicara terkait penolakan yang diterimanya usai diisukan menjadi salah satu bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ahok pun memulainya dari sindiran Rizal Ramli yang menyebutnya kelas Glodok.

“Disamain orang Glodok, saya kaya dong,” tutur Ahok saat ditemui di Hotel Grand Arkenso Semarang, Rabu (20/11/2019).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini justru berterima kasih karena disebut kelas Glodok. Sebab, Glodok merupakan salah satu pusat jual-beli sukses di DKI Jakarta, yang menurutnya tidak mudah untuk menjalankan usaha di sana.

“Dikira gampang jadi orang Glodok, sewa tempatnya mahal. Saya terima kasih,” lanjut dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menganggap bahwa penolakan-penolakan yang diterimanya merupakan hal yang wajar. Ia kemudian memberikan jawaban diplomatis.

“Hidup ini nggak ada yang bisa setuju seratus persen. Tuhan aja ada yang menentang kok,” uajrnya.

Sembari berjalan, ia kemudian melontarkan kalimat keluhan yang mengundang tawa orang yang berada di sekitarnya. “Kayaknya hidupku ditolak melulu,” tukas Ahok sambil tertawa.

Kendati mendapat penolakan, Ahok mengaku tetap bersedia jika memang ditunjuk dan diminta untuk menjadi petinggi salah satu BUMN. Seperti diketahui, Ahok diisukan bakal menjabat sebagai petinggi PLN atau Pertamina.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com