Connect with us

Politik

Maruli Tua Gelar Sosialisasi Perda SKK, Perlu Pemutakhiran Data Peserta PKH

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Drs Maruli Tua Tarigan minta Dinas Sosial Kota Medan melakukan pemutakhiran data bagi warga miskin kota Medan khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemuktahiran data dinilai sangat penting guna memastikan bantuan tersebut agar tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Maruli Tua Tarigan saat menggelar sosialisasi ke XII Tahun 2019 Perda Kota Medan No 4/2012 tentang sistem kesehatan di Jl Pasar 4 Kelurahan PB Selayang II Kec Medan Selayang, Sabtu (27/7/2019). Pelaksanaan sosialisasi dihadiri ratusan masyarakat dan tokoh pemuda.

Dikatakan Maruli, pemutakhiran data sangat mendesak karena banyak warga Medan yang belum tersentuh bantuan tersebut. Sehingga selalu menimbulkan kesenjangan dimasyarakat karena tidak tepat sasaran.

Kendatipun saat ini Pemko Medan telah banyak berbuat untuk penanggulangan warga miskin di kota Medan. Namun, masih saja, bantuan dimaksud belum maksimal karena penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Pada saat sosialisasi Maruli menerima keluhan Ibu Suyatni mengaku warga miskin namun tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Suyati berharap dapat dijadikan peserta PKH dan begitu juga anaknya kiranya mendapatkan kartu KIP

Sama halnya dengan Ibu Wiwik berharap program BPJS gratis menyentuh semua masyarakat miskin karena masih ada warga yang belum mendapatkan KIS gratis. Wiwik berharap kartu BPJS gratis yang dapat segera tersalur.

Sebagaimana diketahui, Perda Sistem Kesehatan Kota (SKK) Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Dalam BAB I Pasal 1 di ketentuan umum terdiri 51 ayat. SKK sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kota Medan. Pada ayat 18 disebut pelayanan dasar yakni pelayanan kesehatan kepada warga Medan baik perorangan maupun pelayanan dasar pemerintah dan swasta.

Pada BAB II bertujuan untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota.

Juga mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

BAB 18 pada Pasal 32 terkait masalah gizi yakni pemerintah dan swasta bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja. Pemko bertangungjawab atas pemenuhan lecukupan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat.

Sama halnya di BAB XX Pasal 39 disebutkan, Pemko bertangungjawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah.

Sedangkan Pasal 73 diatur masalah air minum yakni perusahaan air minum bersama Dinas makukan kerjasama dalam hal pelaksanaan pembangunan berwawsan kesehatan. Melakukan pemantauan air bersih dengan pemeriksaan secara berkala. Melakukan pembinaan dan pengawasan air minum yang layak komsumsi. (lamru)

Advertisement