Connect with us

Politik

KPU Minta Parpol Seleksi Peserta Pemilu Eks Koruptor

Published

on

ILUSTRASI Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendukung usulan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait larangan calon legislatif mantan koruptor maju sebagai peserta pemilu di Pilkada 2020.

Oleh karena itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi meminta agar masing-masing partai politik (parpol) ikut mendukung usulan itu dengan cara menyeleksi ada tidaknya peserta pemilu yang berstatus mantan napi korupsi dalam Pilkada mendatang.

Menurut Pramono, apabila seluruh parpol setuju soal larangan tersebut maka tidak akan ada satupun peserta pemilu yang berstatus sebagai mantan koruptor.

“Kalau partai politik tingkat pusatnya menyetujui peraturan KPU itu otomatis mereka tidak akan mengajukan calon-calon yang memang mantan napi koruptor,” tutur Pramono, Senin (29/7/2019).

Soal larangan mantan koruptor maju sebagai peserta pemilu, kata Pramono, sebenarnya sudah direstui pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan ini pun sudah disodorkan kepada para pembuat peraturan undang-undang.

Maka dari itu, Pramono menyebut peran parpol dalam menyeleksi peserta pemilu agar ketika aturan ini sudah ditetapkan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.

Usulan melarang mantan koruptor mencalonkan diri sebagai peserta pemilu kembali muncul setelah penangkapan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.

Bupati Kudus itu juga pernah ditahan karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004.