Connect with us

Politik

Hasyim Gelar Sosialisasi, Pemko Diminta Siapkan Sarana Tempat Sampah di Lingkungan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Angota DPRD Medan Hasyim SE minta Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan supaya memfasilitasi pengadaan bak/tong sampah di pemukiman warga. Selain itu, DKP supaya rutin mengangkut sampah dari pemukiman serta gencar melakukan sosialisasi Perda Persampahan kepada semua elemen maayarakat.

Penegasan itu disampaikan Hasyim SE saat menggelar sosialisasi ke XII Tahun 2019 Perda Kota Medan No 6/2015 tentang pengelolaan persampahan di Jl Yos Sudarso Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu (28/7/2019). Ratusan warga dan tokoh masyarakat hadir mengikuti sosialisasi Perda.

Dikatakan Hasyim, Pemko Medan agar terus mensosialisasikan Perda Persampahan sehingga masyarakat mengerti sistem pengelolaan sampah yang benar dan bermanfaat.

Disebutkan Hasyim yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan ini, masih banyak warga Medan yang membuang sampah sembarangan karena ketiadaan tempat sampah. Seperti tong sampah dan tempat pembuangan sampah sementara. Untuk itu, Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) supaya menyediakan. Selanjutnya Perda Persampahan dapat diterapkan maksimal.

“Percuma Perda ditegakkan namun sarana pendukung tidak ada. Untuk itu DKP diminta segera memfasilitasi. Sama halnya untuk pengelolaan sampah yang benar dan bermanfaat harus terus disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Hasyim.

Pada kesempatan itu juga, Hasyim menganjurkan masyarakat agar masuk Wajib Retribusi Sampah (WRS). Hal tersebut sangat berkaitan untuk memaksimalkan pengangkutan sampah dari lingkungan. “Kita harapkan semua warga tercatat WRS,” harap Hasyim.

Sebagaimana diketahui Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)