Connect with us

Politik

FPI Tuduh Pemerintah Politisasi Izin Ormas, Ini Jawaban Mendagri

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi tudingan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang menuduh pemerintah mempolitisasi proses perpanjangan izin ormas.

Secara gamblang, Tjahjo membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan semua ormas yang sedang memperpanjang izin masih dalam tahap pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum).

“Tidak ada. Yang ditelaah oleh Ditjen Polpum, tidak hanya FPI. Ada 400.000 lebih ormas yang terdaftar di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, sebagainya,” kata Tjaho usai menghadiri acara Kementerian PAN-RB di Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Oleh karena itu, Tjahjo memastikan pemerintah tidak akan memberikan perlakukan berbeda bagi ormas manapun, asalkan ormas yang bersangkutan sudah melengkapi surat-surat persyaratan yang diminta.

“SKT kalau habis masa berlaku, semua dicek. Khususnya yang menyangkut menerima Pancasila atau tidak, itu saja intinya,” imbuh Tjahjo.

Sebelumnya, Kemendagri menyebut bahwa ormas bentukan Muhammad Rizieq Shihab itu masih belum melengkapi syarat perpanjangan izin SKT. Syarat yang belum dipenuhi FPI, kata Dirjen Polpum Soedarmo, adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

Selain itu, FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ditandatangani oleh pengurusnya.

Sebagai informasi, izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 dengan masa berlaku SKT 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Tudingan ini berawal setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan memberi perpanjangan izin SKT kepada ormas yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara.

Politik

Mendagri Panggil Sekjen Parpol Nonparlemen, Bahas Apa?

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto: indopolitika.com)

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memanggil tujuh sekretariat jenderal partai politik (sekjen parpol) nonparlemen ke kantor Kemendagri, Rabu (29/1/2020).

Dikutip dari kumparan, adapun ketujuh sekjen parpol yang diundang ialah Hanura, Perindo, PSI, Partai Berkarya, PBB, PKPI, dan Partai Garuda. Sekjen parpol mulai berdatangan sejak pukul 09.10 WIB.

Namun, belum jelas apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Jika diingatkan pada pertemuan Mendagri dengan 9 sekjen parpol yang lolos ke DPR pada Rabu (8/1) lalu, mereka membahas tentang sistem pemilu, baik dalam skala nasional maupun pilkada.

Kala itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Mendagri meminta masukan serta mendengarkan pandangan tiap parpol soal berbagai isu terkait pemilu termasuk UU Pemilu, UU Pilkada hingga demokrasi berbiaya mahal.

“Untuk membangun silaturahmi dan membangun komunikasi politik tidak hanya terkait persoalan bangsa dan negara, tetapi juga bagaimana desain penataan sistem politik ke depan,” ujar Hasto di Kemendagri usai pertemuan, Rabu (8/1).

Continue Reading

Politik

DPRD Medan akan Laporkan RS Mitra Medica, Gaji Petugas Medis Dibawah UMK

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi II DPRD Medan Aulia Rachman (foto) mengaku akan melaporkan Managemen Rumah Sakit (RS) Mitra Medica di Jalan KL Yos Sudarso ke Kementerian Tenaga Kerja. Pasalnya, pihak rumah sakit menggaji para tenaga medis dibawah Upah Minimum Kota (UMK).

“Manajemen RS Mitra Medica membayar gaji karyawan dibawah UMK, ini jelas melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “tegas Aulia Rachman kepada wartawan didampingi anggota Komisi II Modesta Marpaung, Dody Simangunsong di gedung DPRD Medan, Selasa (28/1/2020).

Dikatakan Aulia Rachman asal politisi Gerindra itu, berdasarkan keterangan pihak RS Mitra Medica pada saat Komisi II melakukan kunker disana sedikitnya ada sebanyak 400-an tenaga medis.Ternyata, para tenaga medis itu digaji dengan upah hanya sebesar Rp.1,6 juta.

Untuk itu, sebut Aulia Rachman, akan membawa persoalan itu ke ranah hukum.
Dimana pihak rumah sakit sudah melanggar UU No.13 Tahun 2003. Seperti berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.

Dalam hal itu, Aulia juga menuding lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan kepada RS Mitra Medica sehingga membayar gaji pekerja medis dibawah UMK.

“Kita (DPRD) mencurigai adanya indikasi ‘permainan’ sehingga RS Mitra Medica bisa luput dari pengawasan dan membayar gaji sebanyak 400 an tenaga medisnya dibawah UMK, “katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II, Sudari, mengatakan tidak ada alasan manajemen rumah sakit untuk tidak memberikan upah pekerja medis dibawah UMK. Sebab, katanya, banyak pasien yang berobat ke rumah sakit.

“Rumah sakit ramai dikunjungi, sampai-sampai banyak pasien tidak mendapat kamar saat berobat kemari. Jika pihak pengelola dengan sengaja tidak membayar upah pekerja sesuai UMK, akan terkena hukum pidana sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja,” ucap Sudari.

Dalam kunker Komisi II itu, Direktur RS Mitra Medika, Khairul Saputra, mengaku pihak manajemen belum bisa memenuhi sistem penggajian pekerja medis sesuai UMK. “Kami terus berupaya untuk memenuhi standar UMK dalam sistem penggajian pekerja,” katanya.

Upah pekerja sesuai standar UMK Kota Medan, kata Khairul, sangat tinggi, sementara pasien yang datang berobat kebanyakan peserta BPJS Kesehatan. (lamru)

Continue Reading

Politik

Amankan Pilkada 2020, Polri Bentuk Satgas

Published

on

Kapolri Jenderal Idham Azis

Geosiar.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis mengaku siap untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Polri bakal bersinergi dengan TNI dalam menyukseskan Pilkada.

Idham mengatakan bahwa pihaknya sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna memastikan keamanan dan ketertiban saat menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu hingga seusainya.

“Polri telah menyiapkan beberapa satgas untuk mendukung semua program ini, misalnya Satgas Nusantara, Satgas Investasi, Satgas Pangan, Satgas Khusus Pengamanan Papua, dan itu semua kami bersama-sama,” tutur Idham saat membuka Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2020).

Idham mengatakan, Satgas tidak hanya bertugas untuk mengamankan Pilkada serentak 2020 tersebut. Tim itu nantinya juga mengawal program pembangunan nasional dan event nasional lainnya.

Idham menambahkan, semua itu mesti melakukan sinergitas dan soliditas dengan seluruh jajaran TNI di Indonesia.

“Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan Pilkada serentak nantinya PON 2020 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah,” tutup Idham.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com