Connect with us

Politik

FPI Tuduh Pemerintah Politisasi Izin Ormas, Ini Jawaban Mendagri

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi tudingan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang menuduh pemerintah mempolitisasi proses perpanjangan izin ormas.

Secara gamblang, Tjahjo membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan semua ormas yang sedang memperpanjang izin masih dalam tahap pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum).

“Tidak ada. Yang ditelaah oleh Ditjen Polpum, tidak hanya FPI. Ada 400.000 lebih ormas yang terdaftar di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, sebagainya,” kata Tjaho usai menghadiri acara Kementerian PAN-RB di Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Oleh karena itu, Tjahjo memastikan pemerintah tidak akan memberikan perlakukan berbeda bagi ormas manapun, asalkan ormas yang bersangkutan sudah melengkapi surat-surat persyaratan yang diminta.

“SKT kalau habis masa berlaku, semua dicek. Khususnya yang menyangkut menerima Pancasila atau tidak, itu saja intinya,” imbuh Tjahjo.

Sebelumnya, Kemendagri menyebut bahwa ormas bentukan Muhammad Rizieq Shihab itu masih belum melengkapi syarat perpanjangan izin SKT. Syarat yang belum dipenuhi FPI, kata Dirjen Polpum Soedarmo, adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

Selain itu, FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ditandatangani oleh pengurusnya.

Sebagai informasi, izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 dengan masa berlaku SKT 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Tudingan ini berawal setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan memberi perpanjangan izin SKT kepada ormas yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara.