Connect with us

Politik

KPK Usul Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada 2020, KPU: Sepakat

Published

on

Ilustrasi Bacaleg eks narapidana korupsi. (Foto: wartakota)

Geosiar.com, Jakarta – Larangan bagi mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat persetujuan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Thantowi.

Menurut Pramono, usulan KPK tersebut sangat relevan dengan gagasan yang diusung oleh KPU ketika membuat peraturan larangan serupa bagi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Peraturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Kemudian, ia mencontohkan kasus korupsi yang baru-baru ini menjerat Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

“Kejadian di Kudus ini menjadi bukti bahwa mantan napi koruptor memang tidak selayaknya diberi amanat kembali untuk menjadi pejabat publik,” ujar Pramono saat dikonfirmasi, Senin (29/7/2019).

Sebenarnya, kata Pramono, larangan tersebut sudah tercantum dalam peraturan Pemilu 2019, akan tetapi penerapannya terhambat karena sejumlah caleg yang notabennya mantan napi koruptor justru menggugat peraturan itu ke Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan itu dan menilai bahwa aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Gagasan mulia KPU ini kan terganjal karena belum punya landasan dalam hukum positif kita sehingga terganjal oleh putusan MA,” lanjut Pram.

Oleh karena itu, Pram mengatakan bahwa pihaknya ikut mendorong agar peraturan larangan tersebut segera didesakkan kepada para pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR supaya bisa langsung diterapkan pada Pilkada Serentak 2020.

“Agar masuk ke delam persyaratan calon yang ditaur dalam Undang-Undang Pilkada,” tandasnya.

Berkaca dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Kudus Tamzil sebanyak dua kali, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengimbau agar partai politik tidak lagi mengusung calon kepala daerah yang memiliki sejarah korupsi. Menurutnya hal itu justru merusak tatanan pemerintahan.

“Jangan pernah lagi memberikan kesempatan kepada koruptor untuk dipilih,” tutur Basaria.