Connect with us

Politik

Ihwan Ritonga Gelar Sosialisasi Perda No 7/2016, Warga Miskin Gratis Berobat di Puskesmas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga Kota Medan yang belum memiliki kartu KIS atau BPJS tidak perlu kuatir tidak mendapat pelayanan berobat gratis. Jika memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Medan, dipastikan gratis biaya berobat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Selain Puskemas, balai laboratorium kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah juga dibebaskan biaya retribusi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga saat menggelar Sosialisasi ke-XI 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang digelar di Jalan Sisimangaraja No.278 Medan, Sabtu (27/7/2019).

“Setiap warga Kota Medan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dipungut biaya retribusi untuk menggunakan jasa layanan kesehatan di Puskemas. Ini sesuai dengan Bab VI Pasal 11 Perda Kota Medan tentang retribusi pelayanan kesehatan menyebutkan bahwa bagi penduduk daerah yang memiliki dan menunjukkan KTP/KRT/KS atau kartu jaminan/asuransi kesehatan lainnya tidak dipungut biaya retribusi,” ungkapnya.

Tak hanya warga Medan secara umum, kata dia, gratis retribusi juga diperuntukkan bagi keluarga miskin, anak jalanan serta korban kekerasan. Hal itu sesuai dengan Bab IX Pasal 16.

“Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan serta kelompok tertentu dibebankan kepada pemerintah daerah,” tuturnya.

Diutarakannya, Perda ini dibuat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

“Pelayanan kesehatan wajib dinikmati warga dengan mutu terbaik, aman, terjangkau. Banyak kasus di masyarakat pelayanan kesehatan di lapangan tidak sesuai kenyataan. Selain itu, banyak warga dengan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sering tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari pusat-pusat layanan kesehatan baik itu Puskesmas maupun rumah sakit,” paparnya.

Ia menilai Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih perlu disempurnakan. Sebab, belum jelas definisi wajib retribusi kesehatan di dalam Perda tersebut.

Seperti disebutkan di Bab II Pasal 5, bahwa wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

”Perda ini perlu penyempurnaan, karena belum jelas. Retribusi yang dimaksud mencakup retribusi apa? Soalnya, yang kita tahu berobat ke Puskesmas gratis,” ungkapnya.

Ihwan menambahkan, dia mengajak masyarakat untuk benar-benar bisa memahami pentingnya keberadaan peraturan daerah. Dengan begitu, masyarakat tahu apabila ada hal-hal menyimpang. (lamru)