Connect with us

Politik

Abd Rani : Berdayakan Lembaga Kemasyarakatan Lakukan Perubahan Sosial

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Abd Rani SH minta kepada para Camat dan Lurah di kota Medan dituntut mampu dan maksimal memberdayakan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan di tempat masing masing. Dengan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diyakini mampu melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Dorongan itu disampaikan Abdul Rani saat menggelar sosialisasi ke XII Tahun 2019 Perda Kota Medan No 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Jl Imam Gg Bilal No 17 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Minggu (28/7/2019). Acara sosialisasi dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Camat dan Lurah diminta supaya memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan yang ada dilingkungannya. “Jika belum ada supaya difasilitasi pembentukannya. Karena tugas lembaga tersebut dapat membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,” terang Abd Rani.

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, TP PKK, Karang Taruna dan lainnya supaya dilibatkan pelaksanaan urusan pembangunan yang tentu proses perubahan peningkatan pembangunan dan kepentingan masyarakat dari segala bidang.

Seluruhnya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan itu tidak perlu diragukan karena memiliki payung hukum yakni Perda Kota Medan No 2 Tahun 2013.

Seperti dalam BAB III Pasal 5 disebutkan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) difasilitasi oleh pemerintah. Adapun kegiatan itu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yakni peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kemitraan.

Begitu juga menyoal tugas dan fungsi LPM sudah diatur dalam Pasal 6 yakni menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan partisipatif. Sedangkan fungsi LPM yaitu sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Sehuhungan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan sudah jelas dilindungi Perda. Abd Rani juga minta agar Camat dan Lurah melibatkan lembaga dimaksud untuk pengelolaan Dana Kelurahan. “Saat ini ada Dana Kelurahan sekitar Rp 656 juta lebih setiap Kelurahan. Dana tersebut kita harapkan dapat dikelola semaksimal mungkin.Tentu melalui kerjasama Lurah dan lembaga kemasyarakatan,” terang Abd Rani selaku politisi PPP itu.

Sebagaimana diketahui, Perda No 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari 41 Pasal dan X BAB. Perda tersebut ditetapkan 16 Juli 2013 oleh Walikota Medan Dzulmi Eldin. (lamru).