Connect with us

Nasional

Moeldoko: Jokowi Segera Keluarkan Amnesti Baiq Nuril

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) bersama terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril didampingi anggota DPR Rieke Diah Pitaloka di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menerbitkan keputusan pemberian amnesti kepada terdakwa pelanggaran Undang-Undang ITE Baiq Nuril Maknun.

Pernyataan itu disampaikan Moeldoko setelah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pemberian amnesti bagi Baiq Nuril dalam rapat paripurna penutupan masa sidang V tahun 2018-2019 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Kamis (25/7/2019) pagi tadi.

“Kami akan mengambil langkah berikutnya bagaimana menerbitkan amnesti (kepada Baiq Nuril),” tutur Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Dalam kasus hukum Baiq Nuril, Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah sejak awal sudah memberikan perhatian khusus dengan mendengar pandangan sejumlah pihak, termasuk dari Baiq Nuril sendiri.

“Itu semua kita terima sebagai bahan dan yang bersangkutan juga mengajukan ke presiden. Semua itu sebagai bahan pemerintah untuk mengendors ke DPR,” jelasnya.

Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik menyatakan pihaknya turut memperhatikan aspek keadilan dalam memberikan pertimbangan amnesti bagi Nuril.

Komisi III, kata Erma, melihat Baiq Nuril bukan seorang pelaku melainkan korban yang melindungi diri dari kekerasan verbal dan seksual.

“Saudara Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal, dan yang dilakukan Baiq menurut Komisi III adalah upaya melindungi diri dari kekerasan verbal dan seksual,” tegas Erma saat membacakan laporannya di sidang paripurna DPR, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Nasional

Ketua DPRD Medan, Hasyim: “Audit Total Manajemen Keuangan BPJS”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua DPRD Medan Hasyim SE merasa jengkel dan sangat menyayangkan manajemen Badan Penyelengģara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Apalagi, adanya pengakuan terhutang ke pihak rumah sakit secara nasional sebesar Rp 19 Triliun hingga Oktober 2019.

“Saya menduga ada sistem pengelolaan yang tak beres di manajemen BPJS Kesehatan. Dampaknya, warga yang jadi korban,” ujar Hasyim SE (foto) kepada wartawan ketika dihubungi, Jumat (15/11/2019) menyikapi hutang BPJS Kesehatan dan rencana menaikkan iuran tahun depan.

Menurut Hasyim, terkait tunggakan BPJS kepada pihak rumah sakit sangat berdampak buruk terhadap pelayanan kesehatan. “Bisa kita lihat buruknya pelayanan kesehatan oleh pihak rumah sakit dikarenakan para tenaga medis dan pegawai lainnya tidak gajian,” cetus Hasyim yang juga menjabat Ketua DPC PDI P Kota Medan itu.

Untuk itu sebut Hasyim, perlu dilakukan audit terhadap keuangan BPJS. Begitu juga dengan manajemen pelayanan harus dirombak total.

Dikatakan Hasyim, terkait rencana kenaikan iuran tahun depan dipastikan menimbulkan masalah besar nantinya. Sebab, anggaran di APBD TA 2020 sudah terlebih dahulu disahkan. “Tentu dengan kenaikan iuran tadi akan mempengaruhi jumlah peserta PBI yang akan dilayani. Lantas bagaimana peserta yang tidak tercover nanti,” sebut Hasyim seraya bertanya.

Ditambahkan Hasyim, soal kenaikan iuran bagi peserta BPJS Mandiri dengan ketentuan seluruh anggota keluarga wajib menjadi peserta tentu sangat memberatkan. “Hal itu pun nantinya akan menjadi masalah besar, ” terang Hasyim.

Seperti diketahui, pihak BPJS saat ini menunggak Rp 19 miliar ke RS Pirngadi Medan. Sedangkan secara nasional menunggak Rp 19 Triliun ke berbagai rumah sakit di Indonesia.

Akibat tunggakan ke RS Pirngadi Medan, kondisi Pirngadi saat ini ‘megap’. Dimana, sebagian besar pemasukan rumah sakit dari pembayaran BPJS kesehatan.

Sama halnya dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020  akan memberatkan APBD Kota Medan. Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570  orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan kenaikan tersebut, iuran peserta PBI yang semula Rp.23.000/bulan meningkat menjadi Rp.42.000/bulan sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.19.000. Sedangkan untuk APBD 2020 dan sudah disahkan DPRD Medan yakni Rp.111 miliar lebih untuk peserta PBI.  “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, adapun alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp.23.000/bulan naik menjadi Rp.42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp.51.000/bulan menjadi Rp.110.000/bukan dan Kelas 1 yang semulan Rp.80.000/bulan menjadi Rp.160.000/bulan.

Ditambahkan Hasyim, saat ini saja masyarakat Medan telah banyak yang resah rencana kenaikan. “Sudah banyak warga yang mengadu sama kita agar kenaikan iuran dibatalkan saja,” sebut Hasyim. (lamru)

Continue Reading

Nasional

Selamat Jalan Legenda Bulutangkis Indonesia Johan Wahyudi

Published

on

Johan Wahyudi.

Geosiar.com, Jakarta – Legenda bulutangkis nasional, Johan Wahyudi dikabarkan meninggal dunia diusia 66 tahun, pada Jumat (15/11/2019). Kabar wafatnya pemain ganda putra terbaik Indonesia ini disebar oleh mantan pemain bulutangkis putri, Yuni Kartika melalui akun Twitternya, @YuniKartika73.

“Dunia Bulutangkis kehilangan salah satu legendanya. Telah meninggal dunia, Johan Wahjudi, semoga diterima disisi Tuhan YME & kel yg ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin,” cuit Yuni dilansir dari akun @YuniKartika73, Jumat malam.

Sepanjang karirnya, Johan Wahyudi pernah menyabet gelar juara All England sebanyak enam kali, juara dunia, juara Asia dan medali emas Asian Games. Berpasangan dengan Tjun-tjun, ia meraih banyak gelar di tahun 1970-an.

 Pria kelahiran 10 Februari 1953 di Malang, Jawa Timur ini mengawali kariernya sebagai pemain bulutangkis di klub Rajawali Surabaya. 

Continue Reading

Ekonomi

Soal Ahok ke BUMN, Ma’ruf Amin: Posisinya Belum Dibahas di TPA

Published

on

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Geosiar.com, Jakarta – Sedang mencuat kabar bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal duduki jabatan bos di salah satu BUMN. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, penujukkan itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ma’ruf mengatakan nama Ahok kini masih dalam proses seleksi.

“Belum dibahas di sidang TPA (tim penilaian akhir), belum. Saya dengar, masih diproses,” ujar Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ma’ruf menjelaskan sidang TPA yang berlangsung di Istana Merdeka beberapa hari lalu tidak membahas soal pengangkatan pejabat-pejabat baru di BUMN.

“Yang kemarin khusus di TPA tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN,” ucap dia.

Mengenai kapan semua proses seleksi pejabat BUMN ini, Ma’ruf Amin menegaskan, sesegera mungkin.

“Yang pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosongan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai,” ungkapnya.

Ahok sebelumnya tampak mendatangi Kementerian BUMN pada Selasa lalu. Ia mengatakan akan dilibatkan untuk menjabat di salah satu BUMN. Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Presiden Jokowi mengatakan proses Ahok masih dalam seleksi. Akan tetapi Ahok bisa menjadi direktur utama atau komisaris utama di BUMN.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com