Connect with us

Nasional

Jokowi: BMKG Harus Berani Sampaikan Zona Rawan Ke Pemda

Published

on

Presiden Joko Widodo dalam Rakornas BMKG Tahun 2019 di Istana Negara, Selasa (23/7/2019). (Foto: CNN)

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019, di Istana Negara, Selasa (23/7/2019).

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta pihak BMKG lebih tegas dan berani dalam menyampaikan zona rawan bencana alam yang tidak boleh dibangun infrastruktur maupun perumahan kepada pemerintah daerah (Pemda).

“Daerah-daerah yang rawan bencana ya tolong diberitahukan sampaikan ke daerah. Ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan,” kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (23/7/2019).

Penyampaian informasi itu, menurut Jokowi, berguna untuk menjalin komunikasi dengan baik sehingga setiap kepala daerah dapat mengacu kepada informasi tersebut ketika melakukan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

“Jangan sampai kita mengulang-mengulang sebuah kesalahan yang jelas-jelas di situ jelas garisnya lempengan tektonik, kok dibangun perumahan besar-besaran,” lanjut Jokowi.

Oleh sebab itu, sekali lagi Jokowi mengingatkan agar BMKG dapat menyampaikan informasi apa adanya kepada setiap Pemda bahwa pembangunan di lokasi rawan bencana tidak boleh dilakukan.

“Sampaikan apa adanya. Bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah, harus berani menyampaikan itu kepada pemerintah daerah baik kepada gubernur dan wali kota,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Tak lupa, Jokowi juga mengapresiasi kinerja BMKG yang dinilai semakin baik dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat terkait adanya bencana alam, seperti peringatan dini potensi tsunami usai terjadinya gempa bumi.

“Saya kira ini kemajuan lompatan yang sangat baik dari BMKG. Kalau ada tsunami ada yang terangkan di TV, biasanya Ibu ketua langsung beserta jajarannya,” tambahnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta BMKG bisa memberi pendidikan kebencanaan kepada masyarakat. Bukan untuk menambah keresahan, kata Jokowi, tapi sebagai edukasi.

“Sampaikan juga apa adanya. Seperti kemarin agak ramai potensi megathrust. Sampaikan apa adanya, emang ada potensi kok. Bukan meresahkan. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat,” lanjutnya.

Nasional

Jokowi Soal Kasus Dirut Garuda: Pesan untuk Semua, Jangan Diulangi!

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Tol Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019) sore.

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menanggapi pemecatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, terkait kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan Brompton.

Pemecatan yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir itu sangat didukung Jokowi. Sebab, ia menilai keputusan itu sangat tepat dan menunjukkan ketegasan seorang menteri dalam menyikapi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dalam jajarannya.

“Sudah diputuskan oleh Menteri BUMN. Sudah itu tegas sekali. Saya kira pesannya tegas sekali,” ujar Jokowi saat ditemui usai meresmikan Tol Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019) sore.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menegaskan bahwa pemecatan terhadap Ari turut memberikan pesan kepada semua pejabat negara agar tidak lagi bermain-main dan memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi.

“Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main. Jangan ada yang mengulang seperti itu lagi,” kata Presiden menegaskan.

Seperti diketahui, pencopotan Ari ini dilatarbelakangi oleh temuan Bea Cukai atas motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal di pesawat baru milik Garuda berjenis Airbus A3330-900 Neo.

Pesawat tersebut melakukan perjalanan perdananya dari pabrik Airbus di Perancis. Ari berada dalam pesawat itu. Atas penyelundupan itu, Ari Askhara disebut merugikan negara hingga mencapai Rp1,5 miliar.

Continue Reading

Nasional

Dirut Garuda Dipecat, Kantor BUMN Banjir Karangan Bunga

Published

on

Sejumlah karangan bunga dari berbagai pihak menghiasi kantor Kementerian BUMN, Jumat (6/12/2019). [Foto: VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya]

Geosiar.com, Jakarta – Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara soal penyelundupan onderdil Harley Davidson dan 2 sepeda Brompton tampaknya didukung banyak pihak. Pasalnya, Kantor Kementerian BUMN terlihat dibanjiri karangan bunga yang menyatakan dukungan pada kebijakan Erick.

Berdasarkan pantauan, karangan bunga berjejer di pintu masuk menuju parkir basement. Diketahui, karangan bunga ini mulai menghiasi kantor tersebut mulai Jumat (7/12/2019). Salah satu pihak yang mengirim karangan bunga adalah Yayasan Awak Kabin Indonesia dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia.

“Terimakasih Pak Erick Thohir & Ibu Sri Mulyani & Bea Cukai yang menyelamatkan Garuda dari Pimpinan yang Tidak Punya Integritas,” bunyi karangan bunga dari Yayasan Awak Kabin Indonesia.

Sementara itu, karangan bunga dari Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia berbunyi, “Terimakasih Pak Erick Thohir Garuda Indonesia Tidak Butuh Direktur Kaleng-kaleng.” karangan bunga itu dipajang tepat di depan lobi Kementerian BUMN.

Terkait hal ini, Ketua Umum IKAGI Zaenal Muttaqin menilai bahwa karangan bunga tersebut merupakan ucapan syukur dari doa awak-awak kabin yang merasa ditindas oleh Ari.

“Jadi karangan bunga ini adalah ekspresi teman-teman atas kekesalan selama ini yang ditahan-tahan, selama ini mereka cuma bisa berdoa kapan Tuhan mendengar doa saya, kapan orang zalim ini berakhir di Garuda, itu ungkapan mereka di dalam sebuah karang bunga itu,” kata Zaenal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Dengan tegas, Zaenal mengatakan bahwa Ari sudah merugikan banyak pihak selama menjabat sebagai Dirut Garuda. “Sebab selama periode pak Ari ini kami merasa resah, membuat kesengsaraan orang banyak,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara dicopot jabatannya karena diduga menyelundupkan onderdil Harley Davidson dan 2 sepeda Brompton melalui pesawat baru Garuda Airbus A330-900. Pencoptan Ari Askhara dilakukan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Strategi Pencegahan Karhutla Sangat Penting

Published

on

Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (06/12/2019). [Foto: Puspen Kemendagri]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D menekankan pentingnya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (06/12/2019).

“Strategi penangannya saya kira yang paling utama adalah mencegahnya jangan sampai terbakar, jadi kita tahu ada tiga tahap yaitu pencegahan, kemudian pemandaman, terakhir pemulihan. Nah, di sini kunci utamanya adalah strateginya pencegahan,” ujar Tito.

Menurutnya, pencegahan dapat dilakukan secara soft maupun hard dengan kolaborasi maupun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Sehingga pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara soft dan dengan cara hard. Cara-cara soft, saya kira dengan cara meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan tanah adat yang dua hektar itu. Nah, ini mungkin perlu kita untuk ditinjau kembali, tapi juga harus dibantu masyarakatnya untuk bisa membuka lahan tanpa membakar. Ini memerlukan aspek perubahan regulasi dan perlu ada bantuan dari Pemerintah agar mereka bisa membuka lahan tanpa cara membakar, nah ini memerlukan (kerjasama) dari Pemda dan Pusat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mendagri menilai Pemerintah Daerah perlu menganggarkan aspek pencegahan Karhutla dalam APBD yang dibuat melalui pos khusus maupun dalam pos anggaran yang tak spesifik, seperti pencegahan bencana.

“Perlu ada anggaran khusus untuk itu, nah kita melihat semacam kekosongan di sana, ada Pemerintah yang peduli ada juga yang tidak peduli, ada juga yang menganggarkan, ada juga yang tidak menganggarkan. Apalagi ada aturan yang mengatakan bahwa bisa mengeluarkan uang kaitan dengan kebakaran hanya dalam keadaan darurat ketika terjadi sudah terjadi kebakaran. Nah itu membuat ruang gerak dari Pemda menjadi lebih sempit. Tapi sebetulnya tidak juga, sebetulnya bisa dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan dengan nomenklatur yang lain, tidak spesifik dalam rangka untuk pemberantasan kebakaran, tapi dalam rangka pencegahan bencana, dan lain-lain,” lanjut dia.

Selain itu, Tito juga akan memberikan penekanan terhadap APBD yang diajukan Pemda, terutama bagi daerah yang memiliki kerawanan kebakaran lahan dan hutan agar memiliki pos anggaran tersendiri untuk pencegahan.

“Oleh karena itulah sekarang ini kan lagi musimnya Pemda mengajukan APBD kemudian lagi membicarakan dengan DPRD, nanti kami akan kembali menekankan kepada Pemda, terutama daerah yang rawan kebakaran untuk menganggarkan dana dalam rangka pencegahan kebakaran, dengan tujuan salah satunya di adalah untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar,” tuturnya.

Menurut Tito, diperlukan pula sistem deteksi dini yang cepat di tingkat Pemda agar kebakaran bisa diatasi dengan cepat dan tak meluas. Sistem deteksi dini ini dinilainya perlu ada anggaran di tingkat Pemda, tak hanya di tingkat Polda saja.

“Nah kemudian yang kedua, kalau sudah terbakar harus ada sistem deteksi dini yang cepat, tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur di Polda Riau ada, di Polda Kalbar ada, untuk mendeteksi di titik-titik api, begitu ada cepat bergerak, nah ini memang harus diefektifkan betul. Cuma yang saya lihat ‘kok sayangnya ada di Polda? harusnya ada di Pemda, dianggarkan untuk membuat dan memperkuat sistem itu, nanti kita akan membuat edaran juga untuk itu, untuk teman-teman Provinsi, Kabupaten/Kota, ini akan penting. Karena kalau sudah ada titik api cepat dipadamkan selesai tidak akan membesar, kalau didiamkan membesar akan sulit sekali,” jelasnya.

Pentingnya aspek pencegahan ditekankan oleh Tito mengingat sebagian besar kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 adalah faktor kesengajaan oknum tertentu untuk membakar dan membuka lahan dengan cara yang tak bertanggung jawab.

“Bahwa sebagian besar kebakaran yang terjadi 2019 ini karena dibakar, bukan karena spontan seperti kasus di Australia, itu terjadinya karena panas spontan karena banyaknya pepohonan dan batu bara yang ada di bawah. Jadi, kita lihat di Indonesia dari daerah-daerah yang terbakar itu, lebih banyak karena faktor dibakar daripada faktor natural, mungkin ada juga yang karena iseng tadi, rokok dibuang, tapi persentasenya jauh lebih kecil. Lebih besar karena dibakar. Oleh karena itu kalau sudah dibakar, terbakar meluas sudah sulit sekali mengatasinya,” tandasnya.

Adapun rapat tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com