Connect with us

Sumut

DPRD Medan Setujui LPj Walikota Medan TA 2018

Published

on

Medan,Geosiar.com – Fraksi DPRD Medan menerima dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan terkait penggunaan anggaran APBD TA 2018 menjadi Perda. Perda disahkan dan ditandatangani bersama oleh Wali Kota Medan, Drs Dzulmi Eldin dan Pimpinan DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, di ruang sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (22/7/2019).

Rapat paripurna dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga, Iswanda Ramli serta Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, didahului dengan Laporan Badan Anggaran (Banggar) selanjutnya penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan 2018.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Medan dalam kata sambutannya menyatakan, catatan strategis yang disampaikan Banggar mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) yang lebih baik.

Selain itu, pembahasan dan keputusan DPRD Medan tentang LPj pelaksanaan APBD tahun 2018 mencerminkan wujud kemitraan dan kesetaraan yang semakin kokoh diantara legislatif dengan eksekutif.

“Banyak keberhasilan yang kita raih selama tahun 2018 dan kita terus mencermati kekurangan yang masih harus diatasi secara terintegrasi. Untuk fungsi anggaran dan pengawasan DPRD, saya juga amati berjalan semakin efektif. Laporan LPj APBD 2018 ini juga sudah dibahas dengan teliti dan mendalam sehingga dapat diparipurnakan hari ini,” sebut Walikota.

Ditambahkan Eldin, pembangunan Kota Medan selama tahun 2018 secara umum memberi banyak keberhasilan, namun banyak juga yang belum dicapai sehingga seluruh jajaran SKPD Kota Medan agar memiliki integritas dan dedikasi total abdi masyarakat.

Seperti diketahui, pandangan fraksi-fraksi terdapat catatan dan kritikan untuk Wali Kota Medan. Untuk fraksi PDI P yang dibacakan Juru Bicara Daniel Pinem, memberi kritikan terkait tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Rp 147,7 miliar hanya teralisasi Rp 25,7 miliar karena adanya penundaan pembayaran retribusi SIMB dari bangunan Center Poin dan bangunan Podomoro.

Kemudian PDI P juga mengkritisi pembangunan dan perbaikan drainase serta perbaikan aliran sungai yang melintasi Kota Medan.

Sedangkan Fraksi PKS melalui Juru Bicara Jumadi meminta Pemko Medan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan merugikan masyarakat dengan memangkas pohon-pohon yang berpotensi tumbang.

“Kami juga mendesak Pemko Medan aga segera membuat sistem Early Warning Systen kepada masyarakat disepanjang bantaran sungai sehingga dapat melakukan persiapan ketika air sungai naik secara cepat,” katanya.

Dilanjutkannya, untuk realisasi PAD, fraksi PKS menilai belum memuskan katena terlalu banyak pencaipan jauh dari target yang telah ditetapkan. Semakin menurunnya realisasi anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 78 persen, menunjukkan tidak serius dalam menjalankan tugasnya.
“Seperti pencapaian pendapatan sektor retribusi parkir tepi jalan umum belum dapat perhatian Pemko Medan. (lamru)