Connect with us

Nasional

Besok, Komisi III DPR Bahas Amnesti Baiq Nuril

Published

on

Baiq Nuril Maknun didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyerahkan surat permohonan amnesti kepada Kepala Staf Kepresidenan Moledoko di Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019). (Foto: Antara)

Geosiar.com, Jakarta – Pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun yang telah diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dibahas dalam rapat Komisi III DPR RI, besok, Selasa (23/7/2019).

Hal itu disampaikan oleh salah satu anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PAN, Muslim Ayub. Dia mengatakan, dalam rapat nanti setiap fraksi akan memberikan pandangannya soal permohonan amnesti untuk Baiq Nuril.

“Besok rapat komisi III, minta pandangan dari fraksi-fraksi yang soal amnesti oleh presiden. Nanti akan diminta pandangan fraksi,” tutur anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub saat dihubungi, Senin (22/7/2019).

Ayub mengaku, Partai PAN berpandangan bahwa dalam kasus ini Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah sehingga masalah ini harus diungkap.

“Karena ada barang bukti, saya berharap ini bisa diungkap dan mudah-mudahan semua fraksi pada Selasa (23/7) bisa menyepakati hal itu,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI yang digelar Selasa (16/7/2019) lalu menugaskan Komisi III DPR untuk membahas surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pertimbangan kepada DPR terkait pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

Seperti diketahui, Nuril mendapat vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan lantaran melanggar 27 ayat (1) UU ITE usai permohonan PK ditolak oleh hakim Mahkamah Agung (MA) pada 4 Juli 2019.

Kasus ini bermula ketika Nuril menyebar rekaman percakapan telepon antara dirinya dengan kepala sekolah di tempatnya bekerja. Rekaman tersebut berkonten pelecehan seksual secara verbal.

Lantas, rekaman itu diberikan kepada Imam Mudawin yang kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan dan DPRD setempat. Akibatnya, oknum kepala sekolah itu dimutasi, namun ia membalas dengan melaporkan Nuril ke polisi atas tuduhan melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Nasional

‘Jan Ethes’ Jadi Nama Anggur, Ini Respons Jokowi

Published

on

Presiden Jokowi dan Jan Ethes keluar dari RS PKU Muhammadiyah Solo, Sabtu (16/11/2019). [Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menabalkan nama ‘Jan Ethes SP 1’ untuk varietas anggur hasil inovasi Badan Litbang. Nama itu serupa dengan nama cucu pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengetahui informasi ini, Jokowi hanya tertawa saat dimintai tanggapan terkait pemberian nama tersebut. “Jangan tanya saya,” ujar Jokowi sambil tertawa saat ditemui di RS PKU Muhammadiyah Solo, Sabtu (16/11/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menunjuk Jan Ethes, sebagai pemilik nama asli, yang berada di dekatnya. “Tanya langsung ke Jan Ethes,” pungkas presiden tertawa.

Syahrul memberikan nama varietas anggur baru yang mirip dengan cucu pertama Presiden Jokowi tersebut dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan Mangga dan Anggur sebagai rangkaian acara Pekan Inovasi Mangga Nasional. Menurutnya, nama yang bernuansa Jawa itu memiliki makna baik.

“Saya suka nama itu, dalam bahasa Jawa artinya sangat bagus, Jan berarti sangat, Ethes berarti cekatan, pas sekali, ini varietas unggul,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2019).

Continue Reading

Nasional

Aksi ‘Tenggelamkan Kapal’ Era Susi Masih Berlaku!

Published

on

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai memusnahkan 2 buah barang bukti berupa KIA Vietnam pelaku illegal fishing di Perairan Pulau Tiga Natuna, Kepulauan Riau dengan cara ditenggelamkan, Minggu (3/3/2019) sore.[Foto: DOK TNI AL]

Geosiar.com, Jakarta – Kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing yang diterapkan pada era Menteri Susi Pudjiastuti masih berlaku sampai saat ini. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo lewat video yang diunggah oleh akun Twitter resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (@kkpgoid).

Video itu merupakan pernyataan Edhy Prabowo saat ditemui awak media setelah Apel Siaga PSDKP di Batam, Rabu (13/11) lalu. Dalam video itu, Edhy menegaskan tidak akan mengubah kebijakan yang baik dari menteri sebelumnya.

“Menteri Edhy Prabowo tidak pernah menyatakan ‘tidak ada lagi kebijakan penenggelaman kapal’. Mohon tidak menyebarluaskan pemberitaan yang salah sebelum tahu kebenarannya”. tulis akun @kkpgoid.

Menurut Edhy, kebijakan penenggelaman kapal adalah terobosan yang baik dari Susi Pudjiastuti, dan ia setuju akan kebijakan itu. Akan tetapi, ia juga memiliki kebijakan-kebijakan sendiri terkait masalah kelautan ini.

“Penenggelaman kapal itu terobosan yang dilakukan Menteri sebelumnya dan saya pikir itu bagus. Tapi menenggelamkan kapal saja kan tidak hanya sampai di situ mengelola laut, yang harus ada adalah setelah ini apa,” lanjut Edhy dalam video itu.

Bagi Edhy, selain menenggelamkan kapal, ada langkah lain yang harus dilakukannya sebagai menteri.

“Ada pembinaan, industrinya, industri perikanan kita seperti apa, penangkapan nelayan kita seperti apa, perizinannya seperti apa, ini harus kita perbaiki,” sambungnya.

Kendati demikian, politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.

“Kalau memang harus kita tenggelamkan, tidak ada masalah kita tenggelamkan, tidak ada masalah. Jadi kita tidak akan pernah mengubah kebijakan-kebijakan yang baik sebelumnya,” tegas Edhy.

“Tapi saya akan fokus sesuai perintah Presiden kepada saya membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki izin-izin yang terlalu lama. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan dan sangat terbuka beliau untuk menyatukan sehingga waktunya izinnya tidak lama-lama lagi,” pungkas Edhy Prabowo.

Continue Reading

Nasional

Penyiram Air Keras di 3 Lokasi Jakbar adalah Pelaku Tunggal

Published

on

Ilustrasi pelaku kejahatan.

Geosiar.com, Jakarta – Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap pelaku penyiraman air keras di tiga lokasi di Jakarta Barat. Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Suyudi Ario Seto menyebut penyiram merupakan pelaku tunggal.

“Ya, sudah ditangkap. Semua TKP satu orang pelakunya,” ujar Suyudi saat dikonfirmasi, Sabtu (16/11/2019).

Kendati demikian, Seto masih belum mendetailkan identitas pelaku. Dia juga belum menjelaskan lebih lanjut terkait proses penangkapan pelaku. Saat ini, lanjut Seto, pelaku masih dalam penyelidikan.

“Nanti akan segera dirilis,” pungkas Suyudi.

Seperti diketahui, teror penyiraman air keras terjadi pada tiga lokasi di Jakarta Barat, yaitu Meruya, Kembangan, dan Kebon Jeruk, dalam sepekan terakhir. Total ada delapan pelajar dan seorang pedagang sayur yang menjadi korban.

Penyerangan pertama menimpa dua orang pelajar SMP di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (5/11/2019). Kemudian seorang lansia, Sakinah (60) di kediamannya di Meruya, Kembangan pada Jumat (7/11/2019) malam.

Terakhir, pada Jumat (15/11/2019) siang di Jalan Mawar, Srengseng, Kembangan, ada enam orang pelajar SMP yang menjadi korban teror penyiraman air keras.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com