Connect with us

Politik

Terapkan Perda Kota Medan No 4/2012, Pastikan Warga Dapat Pelayanan Kesehatan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan didesak agar menerapkan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan dengan benar. Sehingga warga Medan dipastikan mendapat pelayanan dan fasilitas kesehatan di Puskesmas maupun di rumah sakit.

Dorongan itu disampaikan Anggota DPRD Medan Drs Maruli Tua Tarigan saat menggelar sosialisasi ke XI Tahun 2019 Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat di Jalan Bunga Sedap Malam, Kec Medan Selayang, Sabtu (29/6/2019). Sosialisasi dihadiri ratusan masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

Dikatakan, Pemko Medan harus mendukung program pusat lewat Perda Sistem Kesehatan, dimana Pemerintah Pusat telah memberlakukan Sistem Kesehatan Nasional bagi setiap warga negaranya. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Dengan adanya Perpres dimaksud maka setiap Pemerintahan Daerah wajib menjalankan Sistem Kesehatan di daerahnya masing-masing.

“Kita dorong, Pemko Medan untuk dapat memastikan kepada jajarannya supaya amanat dari Perda Nomor 4 Tahun 2012 dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Bab II Pasal 2, bahwa tujuan Perda salah satunya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Masalah buruknya pelayanan kesehatan di Medan juga dirasakan Ibu Nur
warga bunga sedap malam. Nur berharap program BPJS gratis menyentuh semua masyarakat miskin karena masih ada warga yang belum mendapatkan KIS gratis. Sama halnya Saliah,
berharap BPJS gratis nya di keluarkan karena dari bulan Januari 2019 sampai sekarang belum juga keluar.

Sebagaimana diketahui, Perda SKK Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Dalam BAB I Pasal 1 di ketentuan umum terdiri 51 ayat. SKK sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kota Medan. Pada ayat 18 disebut pelayanan dasar yakni pelayanan kesehatan kepada warga Medan baik perorangan maupun pelayanan dasar pemerintah dan swasta.

Pada BAB II bertujuan untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota.

Juga mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

BAB 18 pada Pasal 32 terkait masalah gizi yakni pemerintah dan swasta bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja. Pemko bertangungjawab atas pemenuhan lecukupan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat.

Sama halnya di BAB XX Pasal 39 disebutkan, Pemko bertangungjawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah.

Sedangkan Pasal 73 diatur masalah air minum yakni perusahaan air minum bersama Dinas makukan kerjasama dalam hal pelaksanaan pembangunan berwawsan kesehatan. Melakukan pemantauan air bersih dengan pemeriksaan secara berkala. Melakukan pembinaan dan pengawasan air minum yang layak komsumsi. (lamru)