Connect with us

Politik

Terapkan Perda Kota Medan No 4/2012, Pastikan Warga Dapat Pelayanan Kesehatan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan didesak agar menerapkan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan dengan benar. Sehingga warga Medan dipastikan mendapat pelayanan dan fasilitas kesehatan di Puskesmas maupun di rumah sakit.

Dorongan itu disampaikan Anggota DPRD Medan Drs Maruli Tua Tarigan saat menggelar sosialisasi ke XI Tahun 2019 Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat di Jalan Bunga Sedap Malam, Kec Medan Selayang, Sabtu (29/6/2019). Sosialisasi dihadiri ratusan masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

Dikatakan, Pemko Medan harus mendukung program pusat lewat Perda Sistem Kesehatan, dimana Pemerintah Pusat telah memberlakukan Sistem Kesehatan Nasional bagi setiap warga negaranya. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Dengan adanya Perpres dimaksud maka setiap Pemerintahan Daerah wajib menjalankan Sistem Kesehatan di daerahnya masing-masing.

“Kita dorong, Pemko Medan untuk dapat memastikan kepada jajarannya supaya amanat dari Perda Nomor 4 Tahun 2012 dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Bab II Pasal 2, bahwa tujuan Perda salah satunya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Masalah buruknya pelayanan kesehatan di Medan juga dirasakan Ibu Nur
warga bunga sedap malam. Nur berharap program BPJS gratis menyentuh semua masyarakat miskin karena masih ada warga yang belum mendapatkan KIS gratis. Sama halnya Saliah,
berharap BPJS gratis nya di keluarkan karena dari bulan Januari 2019 sampai sekarang belum juga keluar.

Sebagaimana diketahui, Perda SKK Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Dalam BAB I Pasal 1 di ketentuan umum terdiri 51 ayat. SKK sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kota Medan. Pada ayat 18 disebut pelayanan dasar yakni pelayanan kesehatan kepada warga Medan baik perorangan maupun pelayanan dasar pemerintah dan swasta.

Pada BAB II bertujuan untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota.

Juga mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

BAB 18 pada Pasal 32 terkait masalah gizi yakni pemerintah dan swasta bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja. Pemko bertangungjawab atas pemenuhan lecukupan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat.

Sama halnya di BAB XX Pasal 39 disebutkan, Pemko bertangungjawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah.

Sedangkan Pasal 73 diatur masalah air minum yakni perusahaan air minum bersama Dinas makukan kerjasama dalam hal pelaksanaan pembangunan berwawsan kesehatan. Melakukan pemantauan air bersih dengan pemeriksaan secara berkala. Melakukan pembinaan dan pengawasan air minum yang layak komsumsi. (lamru)

Advertisement

Politik

Eks Koruptor Gak Bakal Diusung PDIP dalam Pilkada 2020

Published

on

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jember – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan partainya tidak akan mengusung mantan terpidana kasus korupsi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020).

“Bagi PDIP, demi menjaga juga prinsip keadilan, napi koruptor memang kami tidak dicalonkan sebagai kebijakan partai,” ujar Hasto Kristiyanto saat ditemui di daerah Jember, Jawa Timur, Minggu (9/12/2019).

Menurut PDIP, lanjut Hasto, seorang kepala daerah harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Oleh karena itu, partai berlambang banteng itu memilih berkomitmen untuk tak mengusung mantan koruptor sebagai calon kepala daerah.

“Bagi kami, karena menjadi pemimpin masyarakat seperti kepala daerah itu punya tanggung jawab untuk membawa kemajuan bagi daerahnya, melekat di dalamnya sebuah rekam jejak yang baik, maka kami tidak mencalonkan napi koruptor,” jelasnya.

Kendati demikian, Hasto menganggap terlalu berlebihan bila larangan mantan koruptor maju pilkada dijadikan pasal pada undang-undang. Dia menyarankan, hal itu diserahkan ke mekanisme masing-masing partai politik (parpol).

“Tidak perlu dimasukkan ke dalam peraturan, malah nanti justru menciptakan suatu diskriminasi. Itu cukup dengan kebijakan partai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, larangan eks koruptor maju Pilkada tertuang dalam
PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam pasal itu, KPU melarang untuk dua mantan terpidana ikut dalam pilkada, yaitu bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang tertuang dalam pasal 4 ayat H. Selain itu, KPU menambahkan satu pasal yang mengimbau parpol mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi, dan aturan ini dituangkan dalam pasal 3A ayat 3 dan 4.

Continue Reading

Politik

DKP Kota Medan Tidak Miliki TPS, Butuh Pembebasan Lahan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, M. Husni, mengakui Pemerintah Kota Medan tidak ada memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selama ini, TPS yang ada hanya memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di pinggir jalan dan pinggir sungai.

Pengakuan itu diungkapkan, Husni, dalam rapat evaluasi anggaran triwulan III TA 2019 dengan Komisi IV DPRD Kota Medan, Selasa (3/12/2019) lalu yang dipimpin Ketua Komisi, Paul MA Simanjuntak.

Saat ini, sebut Husni, pihaknya melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) akan membebaskan lahan di sejumlah lokasi untuk dijadikan TPS. “Ada tiga lokasi lahan yang akan kita bebaskan, diantaranya di wilayah Jamin Ginting dan Jalan Sisingamangaraja,” katanya.

Untuk TPA, terang Husni, pihaknya hanya mengandalkan TPA Terjun, sementara TPA Namo Bintang tidak bisa dipergunakan karena terkendala masalah Amdal dari Deli Serdang. “TPA Namo Bintang nantinya akan dijadikan komposing,” ujarnya.

Sementara TPA Terjun, sambung Husni, lahannya hanya tersisa 4 hektar lagi. “Sekarang pun ketinggian sampah di TPA Terjun sudah mencapai 45 meter. Namun, sudah ada pihak ketiga yang akan bekerjasama untuk melakukan pemilahan sampah,” katanya.

Sedangkan untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), kata Husni, ada sekitar 84.300 titik lampu di Kota Medan. “Kondisi lampu sudah 8-9 tahun, itupun masih hidup. Harusnya, lampu itu diganti paling lama 5 tahun. Namun, pelan-pelan kita lakukan peremajaan diganti dengan lampu LED. Untuk menggantinya dengan semua LED kita butuh dana Rp800 miliar,” paparnya.

Terkait RTH, Husni, mengaku masih jauh dari harapan. “Saat ini RTH kita masih 15 persen. Kita akan tambah lagi dengan membebaskan lahan di Tembung dan Marelan masing-masing seluas 4 hektar. Konsepnya kita buat RTH dan makam,” sebutnya.

Terkait anggaran, lanjut Husni, hingga akhir Oktober 2018, dari target PAD sebesar Rp30 miliar lebih terealisasi Rp15 miliar lebih atau 50 persen. “Kalau hingga Nopember sudah terealisasi Rp21 miliar lebih,” ucap Husni seraya mengatakan berupaya serapan belanja hingga akhir tahun mencapai 90 persen dan pendapatan mencapai 80 persen.

Sebelumnya para anggota dewan, diantaranya Paul MA Simanjuntak, Diko Edy Suranta Meliala, Dame Duma Sari Hutagalung, Dedy Aksyari dan Sukamto, mempertanyakan persoalan penanganan sampah, RTH, LPJU dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU). (lamru )

Continue Reading

Politik

DPRD Medan Minta Anggaran Crismash Season Perlu Ditambah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi 3 DPRD Medan Hendri Duinn mengusulkan agar anggaran untuk Crismash Season di Dinas Kebudayaan Kota Medan tahun berikutnya ditambah. Sebab, dengan anggaran sebesar Rp. 1,126 miliar dirinya menilai anggaran tersebut terlalu kecil, apalagi pelaksanaan Crismash Season diadakan selama lima hari.

“Kita minta melalui pimpinan Komisi 3 DPRD Medan, agar anggaran untuk Dinas Kebudayaan dinaikkan. Sebab, melihat dari acara kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan semuanya adalah event besar. Dengan anggaran sebesar Rp. 11,6 miliar untuk keseluruhannya ditakutkan anggaran tersebut tidak cukup”, ujarnya, di gedung dewan Selasa (3/12/2019), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 Abdul Rahman Nasution.

Disebutkan Hendri, selain itu acara Merdeng Merdam yang digelar Dinas Kebudayaan beberapa waktu lalu dengan anggaran Rp. 250 juta dinilainya terlalu minim, sehingga pada acara tersebut banyak orang yang datang tidak mendapat makan. “Inikan acara-acara yang digelar setahun sekali, kita harapkan acara tersebut diadakan dengan meriah”, ujarnya.

Menanggapi pertanyaan dewan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Ok Zulfi menyebutkan, bahwa lahirnya Dinas Kebudayaan berdasarkan Perda 15 Tahun 2016. Dan Dinas Kebudayaan adalah dinas yang masih baru berjalan 3 tahun. Dan Dinas Kebudayaan tidak memiliki PAD.

Disebutkan Ok Zulfi, bahwa kegiatan keagamaan seperti Crishmash Season, Ramadhan Fair dan Pemazmur awalnya dikelola Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Bagian Keagamaan dan kini dikelola Dinas Kebudayaan.

“Awalnya dinas-dinas tersebut yang mengelola dan dialihkan ke kami. Dan Komisi C DPRD Medan periode lalu telah menambahkan anggaran ke Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 3 M untuk tahun 2020”, terang Ok Zulfi.

Acara Crishmas Season, katanya, adalah acara besar untuk mempersatukan umat beragama, dengan mengundang seribu orang peserta, dan melibatkan gereja dan seluruh pengurus gereja sehingga tak ada batasan dan perbedaan antara Pemko Medan dengan umat lainnya yang ada di Kota Medan.(rel)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com