Connect with us

Politik

Apapun Keputusan Politik Gerindra, PAN: Kami Tetap Kerja Sama

Published

on

Sekjen PAN Eddy Soeparno

Geosiar.com, Jakarta – Partai Gerinda sudah melangsungkan rapat internal di kediaman sang Ketua Umum (Ketum), Prabowo Subianto. PAN, yang diketahui berkoalisi dengan Gerindra dalam gelaran Pilpres 2019 mengaku menghormati segala keputusan politik partai Gerindra.

“Kami berharap Gerindra dapat memberikan hasil rapat itu dan bisa memberikan hasil optimal bagi Gerindra. Saya ucapkan selamat bagi Gerindra jika memang itu hasil optimal bisa lahir dari pertemuan tersebut. Ke depan, apa pun yang diambil keputusannya oleh Gerindra untuk menentukan sikap arah politik mereka, akan kita hormati,” ungkap Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada awak media, di kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Eddy mengaku, PAN tetap ingin menjalin kerja sama dengan Gerindra. Karena, PAN merasa sudah menjalin koalisi yang baik selama gelaran Pilpres 2019 bersama dengan partai berlambang burung garuda tersebut.

Jika Gerindra memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah, Eddy menyebut PAN tetap menghormati keputusan itu. Eddy menilai segala keputusan yang diambil merupakan yang terbaik untuk Gerindra.

“Kita tetap menghormati opsi yang akan diambil Gerindra kelak. Saya rasa apa yang akan diputuskan Gerindra itu merupakan hasil yang akan berdampak positif bagi Gerindra untuk perjalanan politik ke depan,” ujarnya.

“Tapi, apa pun bentuk dari keputusan yang akan mereka ambil, kami akan hormati dan kami tetap akan bekerja sama dengan baik Gerindra dan partai politik lainnya,” tambah Eddy.

Partai Gerindra sebelumnya menggelar rapat Dewan Pembina yang dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Salah satu agenda yang dibahas adalah evaluasi kelembagaan partai yang disebut berjumlah besar.

“Rapat juga menyetujui merekomendasi untuk dilakukannya konsolidasi partai secara menyeluruh, baik di tingkat legislatif, kader, dan struktur partai. Di tingkat legislatif, kita akan lakukan berbagai macam upgrading dan pertemuan bagi peningkatan mutu dan kualitas anggota Dewan agar dia memahami apa dan bagaimana fungsi Dewan dilaksanakan dengan baik,” jelas Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Nasional

Diperiksa KPK, Arief Budiman: Saya Tak Kenal Harun Masiku

Published

on

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan bahwa dirinya tak kenal dengan Harun Masiku. Pernyataan itu disampaikan saat dirinya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini (28/2/2020).

Arief menyatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan hubungannya dengan Wahyu Setiawan, dan Harun Masiku.

“Saya enggak kenal Harun Masiku,” tandas Arief setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Arief menambahkan, Harun sempat menemuinya di Kantor KPU. Pada pertemuan itu, Harun menyerahkan surat permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang uji materi atau judicial review. Ia menjelaskan kepada Harun, tak bisa menindaklanjuti surat itu.

“Karena memang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang,” kata dia.

Pertemuan dengan Harun, kata Arief, hanya terjadi satu kali. Setelah itu, ia tak pernah lagi bertemu dengan Harun.

Sebelumnya, Arief juga sudah diperiksa pada 24 Januari 2020 lalu. Saat itu, dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan kader PDIP Saeful Bahri.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan dua tersangka penerima suap, yaitu mantan anggota KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina. Dua kader PDIP, Harun Masiku dan Saeful menjadi tersangka pemberi suap.

KPK menyangka Harun melalui Saeful memberikan janji suap Rp 900 juta kepada Wahyu. Suap diduga diberikan supaya Wahyu memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu.

Kasus tersebut bermula saat caleg PDIP dari Dapil Sumatera Selatan I Nazaruddin Kiemas meninggal. PDIP ingin suara yang diperoleh Nazaruddin dialihkan kepada Harun Masiku. Padahal, KPU menetapkan caleg lainnya Riezky Aprilia.

Continue Reading

Politik

Kemendagri Gelar Rakor Persiapan Pilkada Serentak, Ingatkan Netralitas ASN

Published

on

Kemendagri Gelar Rakor Persiapan Pilkada Serentak, Kamis (27/2/2020) di Bali

Geosiar.com, Badung – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi bidang politik dan pemerintahan umum dan deteksi dini guna mendukung sukses Pilkada Serentak 2020.

Tito menekankan agar Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar di semua daerah, baik keamanan hingga netralitas para ASN.

“Rapat kali ini mengenai masalah politik dan pemerintahan umum dan tema yang diambil berkaitan dengan hal yang sangat mendasar sangat penting dan mendasar di tahun ini yaitu pilkada serentak di 270 daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota,” tutur Tito Karnavian dalam pidatonya di Bali Nusa Dua Resort (BNDC) Badung, Bali, Kamis (27/2/2020).

Tito mengatakan peran TNI-Polri di pilkada serentak sangat penting dalam hal keamanan pilkada. TNI-Polri dinilai mampu mengeksekusi gangguan keamanan.

“Mengamankan potensi-potensi kerawanan gangguan dan kemudian mampu melakukan eksekusi dan mampu segera menyelesaikan gangguan keamanan untuk unsur terpenting dari TNI-Polri dan unsur linmas ditambah dengan unsur unsur dari kesbangpol,” tandas Tito.

Sementara pemerintah daerah diimbau agar mengakomodasi kebutuhan rencana pengamanan proposal oleh TNI-Polri.

“Kita harapkan juga dari pemerintah daerah bisa mengakomodir kebutuhan rencana pengamanan proposal yang diajukan oleh TNI dan Polri memang kalau linmas sudah ada standarnya,” tutup Tito.

Continue Reading

Politik

Buruh akan Gelar Aksi Besar-besaran Tolak RUU Cipta Kerja

Published

on

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, RUU Cipta Kerja masih perlu dibahas kembali bersama. Hal tersebut lantaran merugikan kalangan buruh. Said khawatir dalam draf omnibus law yang telah diserahkan ke DPR itu didapati penumpang gelap.

Oleh karenanya Said mengaku, kalangan buruh dan pekerja bakal menggelar aksi massa besar-besaran untuk menolak sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh.

“Kalau dalam dekat ini kami akan aksi besar-besaran bersama, gabungan semua serikat buruh. (Aksi) itu (saat) Rapat Paripurna DPR yang pertama mungkin tanggal 23 Maret setelah reses,” ujar Said setelah menghadiri Rakorsus Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Jelas Said, aksi itu akan diikuti gabungan serikat pekerja dan buruh dari KSPI, FSPI, dan KSBI. Ia mengatakan, selain dilakukan di Gedung di DPR dan Jabodetabek, aksi juga serempak dilakukan di sejumlah daerah dengan jumlah massa ratusan ribu buruh.

“Ya (massa di Gedung DPR) bisa 50 sampe 100 ribu kalau udah gabungan,” tuturnya.

Dalam aksi tersebut, kata Said, tidak diikuti oleh kalangan mahasiswa karena memang belum dibahas bersama. Pihaknya juga mengaku sudah mulai mengurus proses perizinan.

“Kalau perizinan pasti kita akan ajukan sesuai prosedur aksi damai tertib,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com