Connect with us

Nasional

BNN Ajukan Tes Urine Jadi Syarat Nikah

Published

on

Ilustrasi tes narkoba.

Geosiar.com, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengajukan agar pemeriksaan urine dijadikan sebagai salah satu syarat nikah bagi pasangan calon pengantin di seluruh Indonesia.

Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono selaku Kepala Biro Humas dan Protokol BNN mengatakan, persyaratan ini diajukan sebagai upaya BNN dalam memberantas kejahatan narkotika di Indonesia.

“Itu belum semua di provinsi. Kalau nanti negara mengambilnya sebagai instrumen persyaratan, BNN sangat bersyukur. Kita bisa jadi bagian pemberantasan narkotika,” tutur Pudjo saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2019).

Jikalau terbukti positif narkotika, jelas Pudjo, tak akan mengubah jalannya proses pernikahan tapi justru membantu untuk mengetahui kondisi kesehatan sang calon pengantin supaya bisa menjalani pengobatan di BNN.

“Kalau pun positif bisa tetap melanjutkan pernikahannya. Tapi yang penting kan sudah ketahuan dan bisa langsung berobat, karena selama ini untuk menggiring pengguna itu tidak gampang. Dengan menjadi syarat perkawinan ini kan bisa membuka,” jelasnya.

Terkait biaya pemeriksaan, Pudjo mengaku bahwa peralatan tes yang digunakan cukup mahal. Oleh karena itu, ia belum bisa memastikan tes tersebut akan diberikan secara gratis atau tidak.

“Tesnya kita belum tahu gratis atau enggak. Tapi untuk kit-nya harganya sekitar Rp100 ribu sampai Rp150 ribu. Itu negara harus beli kan ke perusahaan, enggak gratis,” lanjutnya.

Ajuan persyaratan ini sebenarnya dilakukan untuk mendukung kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur yang mensyaratkan pasangan calon pengantin untuk melakukan tes urine sebelum menikah.

Di Jatim, syarat tersebut mulai diberlakukan pada awal Agustus 2019 mendatang. Program ini merupakan kerja sama antara Kanwil Kemenag dengan BNN Provinsi (BNNP) Jatim.

Oleh karena itu, Pudjo berharap ke depannya seluruh daerah di Indonesia dapat menerapkan persyaratan ini demi memerangi kejahatan narkotika. Tak lupa, ia meminta dukungan masyarakat agar progam tersebut bisa terlaksana secara nasional.

“Harapan kita seluruh masyarakat Indonesia mendukung. Dari kebijakan satu provinsi bisa jadi kebijakan nasional.” tandas Pudjo.