Connect with us

Politik

Rianto Aghly : Calon Walikota Medan Harus Punya Misi dan Finansial Yang Jelas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Sejumlah kandidat Calon Wali Kota Medan periode 2020-2025 mulai digadang gandang. Mulai calon petahana Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution, Maruli Siahaan, Wiriya Alrahman, M Husni, Ihwan Ritonga, Iswanda Ramli, Sakhyan Asmara, Edy Ikhsan, Brigjen TNI Fachri, Kolonel Cku Syaiful Azhar, Hasyim, hingga Dahnil Anzar Simanjuntak mulai dilirik.

Banyaknya nama calon, tentu banyak pula yang memberikan masukan dan kritikan terhadap calon. Seperti, tokoh Jawa Rianto Aghly SH (foto) menyebut, menjadi Calon Wali Kota Medan tidak cukup hanya bermodalkan cakap-cakap.

“Menjadi Calon Wali Kota Medan itu tidak cukup hanya bermodalkan cakap-cakap. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan harus mempunyai visi dan finansial yang jelas,” ujar Rianto Aghly kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Dijelaskan Ketua Harian Pujakesuma Bersatu Sumatera Utara ini, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan harus mempunyai visi yang jelas soal pembangunan Kota Medan ke depan.

“Mau dibawa kemana Medan ini kedepannya, harus jelas visinya,” ujar Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan itu.

Selain memiliki visi yang jelas, Calon Wali Kota Medan juga harus mempunyai finansial yang jelas. Sedikitnya Calon Wali Kota Medan harus memiliki uang Rp 70 miliar. Sehingga diharapkan, dengan finansial yang cukup, setelah menjabat nantinya Calon Wali Kota bisa fokus mewujudkan visinya, tidak lagi memikirkan diri dan keluarganya.

Terkait kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution saat ini, Riyanto Ahgly yang juga Ketua Dewan Kesenian Medan itu menilai belum terlihat mau dibawa kemana Kota Medan ini.

“Harusnya Eldin-Akhyar fokus satu-satu. Misalnya, fokus dalam menangani banjir sehingga Medan tidak banjir lagi. Kemudian, fokus membenahi lampu jalan sehingga jalanan di Kota Medan terang benderang di malam hari. Setelah itu, fokus membenahi taman,” ujarnya.

Jika Eldin-Akhyar fokus satu-satu, maka akan terlihat hasil pembangunan di Kota Medan. Bukan seperti sekarang, semua dikerjakan sehingga hasil pembangunan tidak terlihat, pungkas Rianto. (lamru)

Advertisement

Politik

Eks Koruptor Gak Bakal Diusung PDIP dalam Pilkada 2020

Published

on

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jember – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan partainya tidak akan mengusung mantan terpidana kasus korupsi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020).

“Bagi PDIP, demi menjaga juga prinsip keadilan, napi koruptor memang kami tidak dicalonkan sebagai kebijakan partai,” ujar Hasto Kristiyanto saat ditemui di daerah Jember, Jawa Timur, Minggu (9/12/2019).

Menurut PDIP, lanjut Hasto, seorang kepala daerah harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Oleh karena itu, partai berlambang banteng itu memilih berkomitmen untuk tak mengusung mantan koruptor sebagai calon kepala daerah.

“Bagi kami, karena menjadi pemimpin masyarakat seperti kepala daerah itu punya tanggung jawab untuk membawa kemajuan bagi daerahnya, melekat di dalamnya sebuah rekam jejak yang baik, maka kami tidak mencalonkan napi koruptor,” jelasnya.

Kendati demikian, Hasto menganggap terlalu berlebihan bila larangan mantan koruptor maju pilkada dijadikan pasal pada undang-undang. Dia menyarankan, hal itu diserahkan ke mekanisme masing-masing partai politik (parpol).

“Tidak perlu dimasukkan ke dalam peraturan, malah nanti justru menciptakan suatu diskriminasi. Itu cukup dengan kebijakan partai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, larangan eks koruptor maju Pilkada tertuang dalam
PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam pasal itu, KPU melarang untuk dua mantan terpidana ikut dalam pilkada, yaitu bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang tertuang dalam pasal 4 ayat H. Selain itu, KPU menambahkan satu pasal yang mengimbau parpol mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi, dan aturan ini dituangkan dalam pasal 3A ayat 3 dan 4.

Continue Reading

Politik

DKP Kota Medan Tidak Miliki TPS, Butuh Pembebasan Lahan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, M. Husni, mengakui Pemerintah Kota Medan tidak ada memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selama ini, TPS yang ada hanya memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di pinggir jalan dan pinggir sungai.

Pengakuan itu diungkapkan, Husni, dalam rapat evaluasi anggaran triwulan III TA 2019 dengan Komisi IV DPRD Kota Medan, Selasa (3/12/2019) lalu yang dipimpin Ketua Komisi, Paul MA Simanjuntak.

Saat ini, sebut Husni, pihaknya melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) akan membebaskan lahan di sejumlah lokasi untuk dijadikan TPS. “Ada tiga lokasi lahan yang akan kita bebaskan, diantaranya di wilayah Jamin Ginting dan Jalan Sisingamangaraja,” katanya.

Untuk TPA, terang Husni, pihaknya hanya mengandalkan TPA Terjun, sementara TPA Namo Bintang tidak bisa dipergunakan karena terkendala masalah Amdal dari Deli Serdang. “TPA Namo Bintang nantinya akan dijadikan komposing,” ujarnya.

Sementara TPA Terjun, sambung Husni, lahannya hanya tersisa 4 hektar lagi. “Sekarang pun ketinggian sampah di TPA Terjun sudah mencapai 45 meter. Namun, sudah ada pihak ketiga yang akan bekerjasama untuk melakukan pemilahan sampah,” katanya.

Sedangkan untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), kata Husni, ada sekitar 84.300 titik lampu di Kota Medan. “Kondisi lampu sudah 8-9 tahun, itupun masih hidup. Harusnya, lampu itu diganti paling lama 5 tahun. Namun, pelan-pelan kita lakukan peremajaan diganti dengan lampu LED. Untuk menggantinya dengan semua LED kita butuh dana Rp800 miliar,” paparnya.

Terkait RTH, Husni, mengaku masih jauh dari harapan. “Saat ini RTH kita masih 15 persen. Kita akan tambah lagi dengan membebaskan lahan di Tembung dan Marelan masing-masing seluas 4 hektar. Konsepnya kita buat RTH dan makam,” sebutnya.

Terkait anggaran, lanjut Husni, hingga akhir Oktober 2018, dari target PAD sebesar Rp30 miliar lebih terealisasi Rp15 miliar lebih atau 50 persen. “Kalau hingga Nopember sudah terealisasi Rp21 miliar lebih,” ucap Husni seraya mengatakan berupaya serapan belanja hingga akhir tahun mencapai 90 persen dan pendapatan mencapai 80 persen.

Sebelumnya para anggota dewan, diantaranya Paul MA Simanjuntak, Diko Edy Suranta Meliala, Dame Duma Sari Hutagalung, Dedy Aksyari dan Sukamto, mempertanyakan persoalan penanganan sampah, RTH, LPJU dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU). (lamru )

Continue Reading

Politik

DPRD Medan Minta Anggaran Crismash Season Perlu Ditambah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi 3 DPRD Medan Hendri Duinn mengusulkan agar anggaran untuk Crismash Season di Dinas Kebudayaan Kota Medan tahun berikutnya ditambah. Sebab, dengan anggaran sebesar Rp. 1,126 miliar dirinya menilai anggaran tersebut terlalu kecil, apalagi pelaksanaan Crismash Season diadakan selama lima hari.

“Kita minta melalui pimpinan Komisi 3 DPRD Medan, agar anggaran untuk Dinas Kebudayaan dinaikkan. Sebab, melihat dari acara kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan semuanya adalah event besar. Dengan anggaran sebesar Rp. 11,6 miliar untuk keseluruhannya ditakutkan anggaran tersebut tidak cukup”, ujarnya, di gedung dewan Selasa (3/12/2019), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 Abdul Rahman Nasution.

Disebutkan Hendri, selain itu acara Merdeng Merdam yang digelar Dinas Kebudayaan beberapa waktu lalu dengan anggaran Rp. 250 juta dinilainya terlalu minim, sehingga pada acara tersebut banyak orang yang datang tidak mendapat makan. “Inikan acara-acara yang digelar setahun sekali, kita harapkan acara tersebut diadakan dengan meriah”, ujarnya.

Menanggapi pertanyaan dewan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Ok Zulfi menyebutkan, bahwa lahirnya Dinas Kebudayaan berdasarkan Perda 15 Tahun 2016. Dan Dinas Kebudayaan adalah dinas yang masih baru berjalan 3 tahun. Dan Dinas Kebudayaan tidak memiliki PAD.

Disebutkan Ok Zulfi, bahwa kegiatan keagamaan seperti Crishmash Season, Ramadhan Fair dan Pemazmur awalnya dikelola Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Bagian Keagamaan dan kini dikelola Dinas Kebudayaan.

“Awalnya dinas-dinas tersebut yang mengelola dan dialihkan ke kami. Dan Komisi C DPRD Medan periode lalu telah menambahkan anggaran ke Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 3 M untuk tahun 2020”, terang Ok Zulfi.

Acara Crishmas Season, katanya, adalah acara besar untuk mempersatukan umat beragama, dengan mengundang seribu orang peserta, dan melibatkan gereja dan seluruh pengurus gereja sehingga tak ada batasan dan perbedaan antara Pemko Medan dengan umat lainnya yang ada di Kota Medan.(rel)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com