Connect with us

Sumut

JPU Tuntut 6 Anggota DPRD Sumut 4 Tahun Penjara

Published

on

Geosiar. com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memvonis enam mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tuntutan ini diberikan lantaran mereka terbukti menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keenam legislator Sumut yang menjabat pada periode 2009-2014, yakni Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, dan Syahrial Harahap.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung dan Syahrial Harahap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan,” lanjutnya.

Adapun tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai informasi, uang suap itu digunakan untuk empat kegiatan, yakni:

1. Pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012.

2. Pengesahan APBD Perubahan Sumut TA 2013. Saat itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap kembali meminta “uang ketok” sebesar Rp2,55 miliar.

3. Pengesahan APBD Sumut TA 2014. Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah, seakan anggota DPRD Sumut sedang mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

4. Pengesahan APBD Perubahan Sumut TA 2014 dan 2015. Untuk pengesahan kedua APBD itu, anggota dewan meminta Rp200 juta per anggota. Permintaan itu disanggupi dan akan diberikan setelah rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keenam terdakwa menerima suap dengan nilai nominal berbeda-beda. Tercatat, Tonnies Sianturi menerima Rp 865 juta, Tohonan Silalahi menerima Rp 772 juta.

Kemudian, Murni Elieser Verawaty Munthe menerima Rp 527 juta. Dermawan Sembiring menerima Rp 577 juta. Sementara, Arlene Manurung menerima Rp 477 juta, dan Syahrial Harahap menerima Rp 477 juta.