Connect with us

Nasional

Digugat 13 Calegnya, Gerindra Angkat Bicara

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

Geosiar.com, Jakarta – Sebanyak 13 calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Salah satu penggugat yaitu Mulan Jameela.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan yang digugat oleh 13 caleg tersebut bukanlah DPP Gerindra.

“Setelah kami baca gugatan tersebut bukanlah gugatan permuatan melawan hukum perdata, tetapi perkara perdata khusus parpol. Petitum gugatan tersebut juga tidak menuntut DPP dinyatakan melakukan PMH (perbuatan melawan hukum),” ujar Dasco di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Dia mengatakan, para calon cuma menginginkan DPP mempunyai kewenangan untuk menetapkan sebagai anggota legislatif terpilih. Hal tersebut karena suara partai sudah menanjak dibandingkan perolehan suara caleg secara individu.

“Para penggugat hanya meminta PN Jaksel menyatakan agar DPP memiliki hak untuk menetapkan mereka sebagai anggota legislatif terpilih karena suara pemilih partai yang lebih besar dari pemilih caleg langsung,” ungkapnya.

Kendati demikian, Dasco menyebut Gerindra akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku. Sementara masalah internal akan diselesaikan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Partai setelah proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai.

“Kami akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan termasuk mengedepanpan mediasi yang masih terus berlangsung. Biasanya proses sengketa internal kami selesaikan melalui Majelis Kehormatan,” ucapnya.

Seperti diketahui, sebanyak 13 calon anggota legislatif dari Partai Gerindra melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan adanya gugatan itu.

Sementara Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur menjelaskan, pihak tergugat I adalah Dewan Pembina Partai Gerindra dan tergugat II adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. KPU menjadi pihak turut tergugat.

Perkara ini terdaftar di PN Jaksel dengan nomor perkara 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL. Diajukan pada Rabu 26 Juni 2019 lalu.

13 nama caleg yang menggugat Partai Gerindra yakni Seppaiga, Nuraina, Pontjo Prayogo SP, R Wulansari alias Mulan Jameela, Adnani Taufiq, Adam Muhammad, Prasetyo Hadi, Siti Jamaliah, Irene, Katherine A Oe, Li Claudia Chandra, Bernas Yuniarta, dan Sugiono

“Sidang perdata itu akan dipimpin hakim ketua Zulkifli didampingi dua hakim anggota Merry Taat Anggarisih dan Krisnughoro. Sidang perdana akan dimulai hari ini,” tutup Guntur, Rabu (17/7/2019).

Nasional

Ini Harapan Saut Situmorang pada Pimpinan KPK Baru

Published

on

Saut Situmorang

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Saut Situmorang menyatakan harapannya kepada pimpinan KPK 2019. Hal tersebut disampaikannya dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh diperingati pada hari ini, Senin (9/12/2019).

Saut mengungkapkan bahwa dirinya ingin 5 pimpinan KPK dapat bekerja dengan integritas terkhusus saat merawat nilai-nilai yang telah ada di lembaga antirasuah itu.

“Di KPK itu sudah ada nilai. Yang saya yakin nilai itu kalau diikuti, Indonesia akan lebih baik,” ujar Saut saat ditemui di Festival Film Antikorupsi di Ciputra Artpreneur, Jakarta pada Minggu (8/12/2019).

Saut Situmorang menambahkan, apabila ingin bekerja serius di periode ke 5 lembaga antirasuah itu, kelimanya harus mengembangkan beberapa hal. Seperti ekonomi, manajemen, dan sumber daya manusia.

“Saya percaya mereka lebih baik. Tapi nilai-nilai, kalau enggak di taking care dengan baik mereka bisa beri warna dari luar kemudian itu yang saya katakan, petakanya di situ,” tutur Saut.

Continue Reading

Nasional

Ketua KPK Harap Indonesia Tak Lagi Peringati Hakordia

Published

on

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Firli Bahuri. [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Firli Bahuri menyampaikan harapannya untuk Republik Indonesia di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada hari ini, Senin (9/12/2019).

Menurut Firli, Hakordia merupakan suatu keprihatinan bagi semua pihak lantaran dianggap masih menandakan adanya masalah korupsi yang harus dibenahi oleh suatu negara. Dia mengatakan, tidak semua negara memperingati hari antikorupsi karena sudah bebas dari korupsi.

“Hari antikorupsi dunia juga memberi makna peringatan bahwa kita masih memiliki masalah korupsi karena tidak semua negara melaksanakan peringatan hari antikorupsi terutama negara-negara yang memang tidak lagi menempatkan korupsi sebagai masalah serius, karena memang tidak ada lagi korupsi,” tutur Firli kepada awak media, Senin (9/12/2019).

Oleh karena itu, mantan Kabaharkam Polri itu berharap suatu saat Indonesia bisa masuk daftar negara-negara yang bersih dari korupsi atau paling tidak negara yang tak menempatkan korupsi sebagai masalah serius. Firli ingin Indonesia tak lagi memperingati Hakordia karena sudah terbebas dari korupsi.

“Saya berharap suatu saat, kita tidak lagi melaksanakan peringatan hari korupsi sedunia karena negara sudah bersih dari korupsi dan kita sudah bebas dari korupsi,” lanjutnya.

Untuk itu, dia meminta semua pihak agar turut mengambil peran dalam memberantas korupsi. Sebab, menurutnya banyak hal yang bisa dilakukan setiap anak bangsa dalam memberantas tindak korupsi sebagaimana diatur dalam UU 19/2019 tentang KPK.

“Tugas-tugas tersebut tidak akan efektif tanpa bekerja sama, bersinergi dengan seluruh instansi, elemen bangsa, pimpinan lembaga baik pemerintah swasta kalangan dunia usaha, para tokoh-tokoh agama, adat, pemuda, masyarakat, pendidikan, budayawan. Semua harus bersatu melakukan upaya pencegahan untuk tidak ada lagi korupsi,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Soal Kasus Dirut Garuda: Pesan untuk Semua, Jangan Diulangi!

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Tol Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019) sore.

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menanggapi pemecatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, terkait kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan Brompton.

Pemecatan yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir itu sangat didukung Jokowi. Sebab, ia menilai keputusan itu sangat tepat dan menunjukkan ketegasan seorang menteri dalam menyikapi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dalam jajarannya.

“Sudah diputuskan oleh Menteri BUMN. Sudah itu tegas sekali. Saya kira pesannya tegas sekali,” ujar Jokowi saat ditemui usai meresmikan Tol Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019) sore.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menegaskan bahwa pemecatan terhadap Ari turut memberikan pesan kepada semua pejabat negara agar tidak lagi bermain-main dan memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi.

“Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main. Jangan ada yang mengulang seperti itu lagi,” kata Presiden menegaskan.

Seperti diketahui, pencopotan Ari ini dilatarbelakangi oleh temuan Bea Cukai atas motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal di pesawat baru milik Garuda berjenis Airbus A3330-900 Neo.

Pesawat tersebut melakukan perjalanan perdananya dari pabrik Airbus di Perancis. Ari berada dalam pesawat itu. Atas penyelundupan itu, Ari Askhara disebut merugikan negara hingga mencapai Rp1,5 miliar.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com