Connect with us

Politik

Moeldoko Sangkal Pidato Jokowi Abaikan Isu HAM dan Korupsi

Published

on

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko menyangkal kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengabaikan isu hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi saat menyampaikan pidato bertajuk ‘Visi Indonesia’.

Menurutnya, tidak adanya kedua isu tersebut dalam pidato Jokowi itu hanya masalah teknis.

“Jadi begini, semua tidak dioleskan dalam kata-kata,” tegas Moeldoko di kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Sebagai contoh, lanjut Moeldoko, pernyataan Jokowi yang meminta semua anggaran APBN tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan bentuk sikap antikorupsi.

“Itu sebuah bentuk tidak ada penyimpangan-penyimpangan korupsi di situ, jadi itu cara memahaminya,” jelas Moeldoko.

Menegnai isu penegakan HAM, Moeldoko menyatakan Jokowi tetap memperhatikan hal itu. Ia mencontohkan sikap Jokowi yang mempersilakan terpidana pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril, untuk mengajukan amnesti.

Sebelumnya, Presiden terpilih periode 2019-2024 dalam pidatonya tentang Visi Indonesia, di Sentul, Bogor, membeberkan lima fokus kerja pemerintahannya ke depan. Pertama, pembangunan infrastruktur teknologi terus dilakukan. Kedua, prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia. Ketiga, mengundang investasi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, penggunaan APBN yang tepat sasaran.