Connect with us

Nasional

Kemendagri Tambah Anggaran APBD, Atasi Kekeringan

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (16/07/2019). (Foto: ANTARA)

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa pihaknya telah meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah untuk mengatasi bencana alam khususnya kekeringan. Hal ini dilakukan supaya daerah yang terkena dampak kekeringan tidak perlu menunggu lama bantuan dari pusat untuk menanggulangi bencana.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Ia menyebut pengajuan anggaran APBD provinsi merupakan hak Kemendagri.

“Sudah tiga tahun ini kami punya hak menganggarkan APBD provinsi kabupaten kota yang masuk wilayah rawan banjir longsor kebakaran hutan dianggarkan dulu, jangan dikit-dikit nunggu pusat supaya terkoordinasi,” tutur Tjahjo Kumolo saat ditemui di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Dalam penanggulangan bencana kekeringan, Tjahjo mengatakan nahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta pemerintahan daerah.

“Kita sudah kirim yang kini sudah jalan, kalau ada kecil-kecil jangan nunggu pusat, langsung ditangani sendiri dulu,” jelasnya.

Selain meningkatkan anggaran APBD, Kemendagri juga berkomunikasi dengan TNI dan Polri untuk mengantisipasi penyebab kebakaran hutan yang ditimbulkan oleh masyarakat.

“Faktornya adalah yang membakar hutan ya manusia sehingga penegakan hukum tugas kita dan kami mengirimkan radio kolom juga untuk mengupdate anggaran ditingkatkan di daerah yang sering terjadi kebakaran hutan,” tegas Tjahjo Kumolo.

Imbauan ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan para menteri untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi pada musim kemarau 2019.

“Saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini,” tutur Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, Senin (16/7/2019).

Sejauh ini, Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo menyebut kekeringan terjadi pada tujuh provinsi di Indonesia.

Agus mengatakan sebanyak 79 kabupaten/kota dari tujuh provinsi tersebut mengalami kekeringan dengan perincian 1.969 desa/kelurahan di 556 kecamatan.

“Banyak lokasi yang terjadi kekeringan, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur,” kata Agus di Jakarta, Selasa (16/7/2019).