Connect with us

Nasional

DPR Terima Surat Presiden Terkait Amnesti Baiq Nuril

Published

on

Suasana rapat paripurna DPR RI ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2018-2019, Selasa (16/7/2019). (Foto: tribunnews)

Geosiar.com, Jakarta – DPR RI membahas surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pertimbangan untuk memberi amnesti bagi terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril Maqnun, dalam Rapat paripurna DPR ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2018-2019, hari ini, Selasa (16/7/2019).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Ia mengatakan bahwa surat amnesti tersebut akan segera dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR setelah rapat paripurna.

“Surat pertama dari Presiden RI dengan nomor R-28/Pres/07/2019, hal permintaan pertimbangan. Untuk selanjutnya sesuai dengan tata tertib akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku” tutur Agus dalam paripurna.

Dalam kesempatan itu, Politikus PDIP Rieke Dyah Pitaloka yang ikut memperjuangkan kasus Baiq Nuril, melakukan interupsi terhadap pimpinan sidang. Kemudian, Rieke memastikan apakah surat tersebut berkaitan dengan pertimbangan amnesti dari Jokowi untuk Nuril.

“Interupsi pimpinan. Pimpinan, tadi kami kurang jelas ada surat masuk dari presiden untuk meminta pertimbangan. Kami mohon penjelasan. Surat pertimbangan dari presiden itu terkait pemberian amnesti Baiq Nuril,” tanya Rieke.

Lantas, Agus membenarkan bahwa itu merupakan surat Jokowi yang diterima DPR soal amnesti untuk Nuril.

“Memang betul, hal permintaan-pertimbangan. Memang belum ditulis. Tapi benar untuk Baiq Nuril. Nanti siang ada rapat Bamus. Nanti akan dibahas di rapat Bamus,” imbuh Agus.

Mendengar hal itu, Rieke pun meminta supaya DPR dapat ikut dalam memperjuangkan penangguhan hukuman terhadapa Baiq Nuril dalam rapat Bamus nanti.

“Kami mohon dalam rapat Bamus kita dapat berjuang bersama untuk memperjuangkan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril,” ajaknya.

Sebagai informasi, Rapat paripurna DPR ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2018-2019 ini dihadiri 85 anggota DPR dari 560 anggota DPR. Rapat ini membahas mengenai tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.

Selain itu, rapat kali ini juga menjadwalkan pengesahan RUU Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sisnas Iptek menjadi undang-undang.