Connect with us

pemilu 2019

Tak Singgung Hukum dan HAM, Pidato Jokowi Dikritik

Published

on

Pidato Jokowi Bertajuk "Visi Indonesia"

Geosiar.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) Anggara menanggapi isi pidato presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di acara yang bertema ‘Visi Indonesia’ di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad (14/7/2019).

ICJR menilai, pidato presiden terpilih periode 2019-2024 itu lebih banyak berbicara mengenai masa depan ekonomi nasional, tidak ada menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, menurut Anggara, dua hal tersebut berkesinambungan guna mendorong pembangunan ekonomi, diperlukan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia.

“Pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ungkap Anggara, Senin (15/7/2019).

Anggara menambahkan, pembangunan negara hukum tidak cuma bagian dari agenda kerja pemerintahan, namun juga suatu kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan lima visi, yaitu: tentang pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, menarik investor, reformasi birokrasi, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Sementara soal visi tentang hukum dan HAM tidak ditemukan.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, dari banyaknya misi dan agenda yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU pada pasca pilpres 2019, tentu tidak mungkin semua disampaikan untuk pidato yang dijadwalkan tidak terlalu lama itu.

“Tentu dipilih visi misi dan agenda yang pas buat dipidatokan di hadapan para relawan pendukung dan rakyat,” kata Arsul.

Pidato Jokowi, jelas Arsul, jangan dinilai bahwa pemerintahan lima tahun ke depan hanya melulu akan fokus pada hal-hal yang berbau ekonomi saja.

“Tanpa dipidatokan secara khusus tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, tidak berarti ketiga hal tersebut tidak akan menjadi agenda kerja prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” jelas Arsul.

pemilu 2019

Oposisi Berpeluang Gabung Koalisi Jokowi, Paloh: Jaga Kesepakatan

Published

on

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.

Geosiar.com, Jakarta – Isu peluang bergabungnya partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gerindra ke parpol koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin semakin santer terdengar. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh pun ikut berkomentar atas isu tersebut.

Paloh mengatakan bahwa penentu keputusan bergabungnya parpol non-koalisi tersebut harus berdasarkan pada kesepakatan bersama dari seluruh partai koalisi pengusung. Sebab, keputusan itu merupakan kesepakatan bersama.

“Kalau keputusan tetap kita konsisten harus keputusan di antara seluruh parpol koalisi, harus dirundingkan. Harus dirundingkan artinya saya menjaga kesepakatan apa pun, itu tugas saya,” kata Surya Paloh di DIY pada Selasa (30/7/2019).

Menurut Paloh, keputusan untuk menerima parpol oposisi bergabung ke koalisi tidak boleh dengan keterpaksaan. Ia menegaskan jika semua parpol koalisi sudah bersepakat, maka tak ada pihak yang dirugikan atau pun merusak kesolidan koalisi. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh parpol koalisi harus lebih dulu solid sebelum partai oposisi bergabung.

“Kita jaga dahulu, kalau kita sepakat mana ada yang rusak. Kalau rusak, itu ada yang tidak sepakat dalam kesepakatan karena keterpaksaan. Menerima dengan keterpaksaan itu tak boleh,” lanjut Paloh.

Dia menambahkan bahwa koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin telah berhasil memenangkan Pilpres 2019. Pada akhirnya hasil itu harus disyukuri karena hasil kerja keras bersama.

“Saling membesarkan hati satu sama lain dan mensyukuri perjuangan memenangkan pak Jokowi dalam kompetisi yang cukup keras itu sudah selesai. Dan hasilnya masyarakat beri mandat pak Jokowi sebagai Presiden terpilih, harus disyukuri parpol pengusung,” ucapnya.

Kabar gabungnya Gerindra muncul usai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, serta Prabowo dan Megawati beberapa waktu lalu. Pengamat memprediksi pertemuan ketiga tokoh dalam dua kesempatan berbeda itu juga membahas soal koalisi.

Continue Reading

pemilu 2019

TKN Bubar Sore Ini, Koalisi Tetap Solid

Published

on

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan

Geosiar.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dibubarkan hari ini, Jumat sore ini (26/7/2019) pukul 16.00 WIB. Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan, menegaskan pembubaran TKN bukan berarti pembubaran koalisi.

“KIK akan terus ada, hadir, solid dan sepakat konsisten untuk aktif mengawal pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin selama lima tahun mendatang,” ujar Verry, Jumat (26/7/2019).

Ia menambahkan, KIK bakal terus aktif dan kritis di pemerintahan serta legislatif. Verry meyakini partai-partai KIK profesional dan solid guna mewujudkan visi dan misi presiden terpilih tersebut.

Adapun anggota parpol KIK yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, PKB, PPP, PSI, PKPI, Partai Nasdem, dan Partai Perindo. Pembubaran TKN diikuti dengan pembubaran TKD di 34 Provinsi beserta seluruh kabupaten dan kota. Juga dihadiri kader-kader parpol, anggota dan relawan.

“Kami memiliki napas perjuangan yang seirama. Dan selama hampir satu yahun bersama-sama di TKN KIK, semakin menguatkan hubungan politis-profesional-individual ke-10 parpol. Kami meyakini sepenuhnya bahwa soliditas ini, akan terus membawa kebaikan untuk bangsa dan negara tercinta, Indonesia,” tambah Sekjen PKPI itu.

Sore ini, TKN Jokowi-Ma’ruf akan dibubarkan. Pembubaran TKN bakal dilakukan karena tugas pemenangan Pilpres 2019 sudah selesai.

“Pembubaran TKN adalah hal yang wajar karena tahapan pilpres telah usai. Tidak ada lagi kerja pemenangan,” kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq, Kamis (25/7/2019).

Continue Reading

pemilu 2019

Sambut Kedatangan Prabowo, Megawati Ditemani Budi Gunawan

Published

on

Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto disambut Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat berkunjung di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) (beritasatu.com)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyambut hangat kedatangan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di teras rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Tiba di depan rumah Mega sekira pukul 12.31 WIB, Prabowo tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang, didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhie Prabowo dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Sementara Megawati didampingi Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan anak-anak Megawati, yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo.

Saat awak media bertanya apakah Megawati menyiapkan menu nasi goreng kesukaan Prabowo, dirinya hanya tertawa lepas. Sementara Megawati hanya tersenyum-senyum tanpa berkata.

“Makasih ya,” kata Prabowo sambil melambaikan tangan, kemudian masuk ke dalam rumah Megawati.

Sebelumnya beredar kabar bahwa pertemuan itu juga bakal dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Akan tetapi Hasto memastikan bahwasanya Jokowi tidak ikut serta dalam pertemuan antara Megawati dan Prabowo.

“Pertemuan nanti hanya Bu Megawati Soekarnoputri dengan Pak Prabowo,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar Nomor 27, Menteng, Jakarta.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com