Connect with us

Nasional

Baiq Nuril Sambangi KSP, Serahkan Surat Permohonan Amnesti

Published

on

Terdakwa pelanggaran UU ITE Baiq Nuril.

Geosiar.com, Jakarta – Baiq Nuril Maknun mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dalam rangka menyerahkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tengah membelitnya.

Baiq menyerahkan surat permohonan amnesti tersebut bersama kuasa hukum dan juga anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, Sabtu (15/7/2019). Selain itu, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun turut mendampingi Baiq.

“Hari ini kami akan memberikan surat kepada Presiden tentang pemberian amnesti untuk dirinya (Baiq Nuril) atas arahan dari Sekretariat Negara,” tutur Usman Hamid di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Setibanya di KSP, mereka diterima oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Kemudian, Baiq memberi permohonan amnesti itu kepada Moeldoko. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengaku bahwa Presiden Jokowi memang mempunyai keinginan untuk memberi amnesti kepada Baiq Nuril. Ia pun berujar bahwa kasus Baiq Nuril merupakan persoalan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak.

“Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” ujar Moeldoko,

Kendati demikian, mantan Panglima TNI itu belum dapat memastikan kapan surat persetujuan amnesti akan diterima Baiq Nuril sebab harus menunggu proses dari DPR. Namun, dia memastikan bahwa surat rekomendasi terkait permohonan amnesti bakal langsung dikirim ke DPR.

“Secepatnya sehingga nanti ada untuk mengirim surat ke DPR bisa segera dan bisa dimintai pertimbangannya,” jelasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril yang merupakan mantan guru honorer SMAN 7 Mataram karena dianggap bersalah telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Perkara ini bermula dari tersebarnya rekaman percakapan telepon antara Baiq Nuril dan atasannya di sekolah, hingga pada akhirnya menimbulkan polemik. Baiq Nuril dinilai sebagai korban pelecehan seksual dalam percakapan itu, namun ia dilaporkan oleh atasannya itu atas pencemaran nama baik.

Kasus ini ternyata mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Ia pun mempersilakan Baiq Nuril untuk mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.