Connect with us

Politik

Amien Rais Soal Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo: Jangan Sekedar Bagi-Bagi Kekuasaan

Published

on

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengkritik rekonsiliasi antara Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, jangan hanya sekedar untuk bagi-bagi kekuasaan.

Amien mengaku tak keberatan jika rekonsiliasi terjadi agar bangsa tidak terpecah belah. Namun, kalau rekonsiliasi itu hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan, menurutnya itu merupakan aib perpolitikan Indonesia.

“Saya setuju rekonsiliasi agar bangsa Indonesia tidak pecah, namun jangan sampai itu diwujudkan dengan bagi-bagi kursi. Karena apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan calon, lalu ujungnya bagi-bagi kursi,” tutur Amien saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Lebih lanjut, Amien mendukung apabila dua kandidat Pilpres 2019 itu saling berangkulan usai pesta demokrasi selesai, akan tetapi dia mengingatkan jangan sampai aksi itu mampu mengaburkan pandangan dari masing-masing partai politik (parpol) dalam sistem demokrasi.

Menurut politisi senior itu, akan jauh lebih baik apabila porsi demokrasi bisa berjalan seimbang, yakni adanya pihak oposisi dalam tubuh pemerintahan. Sebab, jika semua parpol pro-pemerintah maka negara tersebut akan menjadi otoriter.

“Kalau nanti ada sesuatu yang kurang baik lalu tidak ada oposisi maka demokrasi akan menjadi otoriter,” imbuhnya.

Selain itu, Amien mengatakan dalam suatu demokrasi diperlukan pihak oposisi untuk bisa melakukan mekanisme ‘check and balances’.

“Demokrasi itu ada mekanisme check and balances, yaitu eksekutif melangkah dengan berbagai macam langkah lalu yang mengawasi adalah parlemen,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Amien mengingatkan agar Prabowo tidak berpindah haluan politik hanya karena diberi jatah kursi menteri. Sebab, merajut merah-putih, kata Amien, bisa diteruskan meski berada di pihak oposisi demi mengawasi jalannya pemerintahan.