Connect with us

pemilu 2019

Bertemu di MRT, Jokowi-Prabowo Tegaskan Tak Ada Lagi ‘Cebong-Kampret’

Published

on

Momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). (Foto: detik.com)

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Momentum pertemuan ini dilakukan untuk merajut kembali persatuan yang sempat longgar selama pemilihan umum berlangsung.

Pada momen pertemuan itu, baik Jokowi dan Prabowo, tampak akrab sembari melemparkan senyuman kepada awak media. Kedua tokoh nasional ini juga menyempatkan diri untuk memberi pernyataan dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Stasiun MRT Senayan.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada lagi yang namanya 01 dan 02. Selain itu, ia mengucapkan tak ada lagi istilah cebong dan kampret. Calon presiden terpilih Pilpres 2019 itu menegaskan bahwa yang ada sekarang adalah Garuda Pancasila.

“Tidak ada lagi namanya 01, tidak ada lagi namanya 02. Tidak ada lagi yang namanya cebong tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada Garuda Pancasila,” tegas Jokowi di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa mereka bakal merajut kembali persatuan yang sempat terpecah karena politik. Selain itu, Jokowi mengimbau kepada semua pihak untuk bisa kembali bersatu demi kepentingan bangsa Indonesia.

Kita rajut, kita gerakkan persatuan kita sebagai bangsa. Kita berharap agar para pendukung melakukan hal yang sama karena kita saudara sebangsa dan setanah air,” tuturnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Prabowo yang berada di sampingnya langsung bertepuk tangan. Ia tampak setuju dengan apa yang diucapkan rivalnya dalam kontestasi Pilpres 2019 itu. Pernyataan pers yang disampaikan Jokowi ini kemudian dilanjutkan dengan keterangan pers yang disampaikan Prabowo.

Berikut ini merupakan pernyataan lengkap Jokowi dalam konferensi pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019:

“Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara. Yang sebetulnya ini sudah kita rencanakan lama tetapi Pak Prabowo juga sibuk, sering mondar mandir ke luar negeri. Saya juga begitu. Perga-pergi dari Jakarta ke daerah dan ada juga yang ke luar. Sehingga pertemuan yang telah lama kita rencanakan belum bisa terlaksana dan alhamdulilah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan mencoba MRT karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah coba MRT.

Yang kedua setelah kontestasi kompetisi di pilpres, kita tahu kompetisi di pilpres adalah kompetisi yang harus ngomong apa adanya kompetisi yang sangat keras baik di antara kami atau pendukung. Oleh sebab itu, setelah pilpres usai, silaturahim antara saya dan Pak Prabowo bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Alhamdulilah sekali lagi sebagai sahabat kawan saudara. Saya sangat berterimakasih atas pengaturan sehingga kami bisa bertemu dengan Pak Prabowo.

Dan kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama karena kita adalah negara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01 tidak ada lagi yang namanya 02.

Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah garuda. Garuda pancasila.

Marilah kita rajut, kita gerakkan kembali persatuan kita sebagai sebagai sebuah bangsa. Karena kompetisi global dan antar negara sekarang ini semakin ketat sehingga memerlukan sebuah kebersamaan dalam membangun negara yang kita cintai.”

pemilu 2019

Sidang Gugatan Mulan Jameela, Peserta Belum Komplet

Published

on

Mulan Jameela

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar kembali sidang gugatan perdata terhadap Partai Gerindra hari ini, Senin (22/7/2019), yang dilayangkan antara lain oleh R. Wulansari atau Mulan Jameela.

“Agendanya tanggapan penggugat,” ujar Petugas layanan informasi PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, sidang rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi hingga pukul 11.30 peserta sidang masih belum lengkap.

“Turut tergugatnya belum lengkap datang. Baru penggugat dan tergugat intervensi yang sudah datang,” tandasnya.

Seperti diketahui, belasan caleg Gerindra menggugat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra agar ditetapkan sebagai anggota legislatif. Para penggugat merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.

Para penggugat juga mengacu hasil perolehan suara Gerindra. Apabila dengan perhitungan sainte lague, maka tidak ada caleg Partai Gerindra yang mendapatkan kursi.

Penggugat dalam permohonannya menyebut Partai Gerindra mempunyai hak absolut untuk menentukan kader yang pantas menjadi anggota legislatif dengan mempertimbangkan kontribusi kader. Jika hal tersebut dilakukan, tidak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu 2017 bahwa yang menentukan anggota legislatif terpilih adalah didasari suara terbanyak yang diperoleh caleg, karena suara terbanyak adalah suara partai.

Persidangan sengketa kader Partai Gerindra, istri Ahmad Dhani itu sebelumnya ditunda karena adanya tergugat intervensi yang mengajukan keberatan. Hakim kemudian memutuskan menunda persidangan hingga hari ini dengan agenda replik dan tanggapan pihak penggugat.

Continue Reading

pemilu 2019

MK Tolak 14 Perkara Sengketa Pileg 2019 Hari Ini

Published

on

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi, Anwar Usman dan Hakim Konstitusi, Arief Hidayat saat sidang sengketa Pemilu Legislatif 2019, di Mahkamah Konstitusi (Kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Sidang sengketa pileg hari ini beragendakan pembacaan putusan kelanjutan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/7/2019). MK memutuskan untuk memberhentikan 14 perkara.

“Mengadili sebelum jatuhkan putusan akhir, menghentikan bagian perkara yang tidak dilanjutkan pada tahap persidangan selanjutnya,” kata hakim ketua, Anwar Usman saat persidangan putusan sela di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Ada berbagai alasan pemberhentian belasan perkara tersebut, salah satunya ialah karena tidak melampirkan asal daerah pemilihan. Ada pula pihak yang menolak membacakan permohonan.

Sidang kali ini ada tiga panel sidang yang akan dilakukan di MK. Untuk 14 perkara yang dihentikan ini adalah keputusan sidang panel pertama.

Dalam panel pertama, MK memutuskan untuk melanjutkan 48 perkara sengketa Pileg 2019. Saat berita ini diturunkan, MK masih melanjutkan pembacaan putusan sela panel kedua.

Berikut ini 14 perkara yang ditolak MK dalam panel pertama seperti dikutip dari detik.com:

  1. Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur Dapil jatim I, DPR RI
  2. Partai Golkar Provinsi Jatim Dapil Pamekasan I DPRD Kabupaten
  3. Partai NasDem Provinsi Jatim, Dapil Situbondo V DPRD Kabupaten, Tulungagung I DPRD Kabupaten atas nama Ahmad Yuliyanto
  4. Partai Kebangkitan Bangsa, Provinsi Jatim Dapil VI DPRD Kabupaten (permohonan ditarik)
  5. Partai Aceh, Provinsi Aceh, Dapil Aceh IV DPRA provinsi
  6. Partai Demokrat, Aceh Singgih III, DPRA kabupaten
  7. Partai Golkar Provinsi Aceh Dapil 0 (tidak menyebutkan Dapil)
  8. Partai NasDem Provinsi DKI Dapil DKI Jakarta VI (permohonan ditarik)
  9. Partai Gerindra Provinsi Sumut, Dapil Sumut II DPR RI (permohonan ditarik)
  10. Partai Golkar Sumut, Dapil Deli Serdang VI DPRD Kabupaten, Dapil Langkat I DPRD Kabupaten, Dapil Tapanuli Tengah III, Dapil Tapanuli Selatan II
  11. PKPI Provinsi Sumut Dapil Simalungun VI DPRD Kabupaten
  12. PKB Provinis sumut Dapil Sumatera VIII DPRD provinsi, Dapil Tapanuli Selatan III DPRD Kabupaten
  13. Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat IV DPRD, Dapil Papua Barat II, Dapil Tengarau I, Dapil Tengarau III
  14. Partai NasDem Riau, Dapil Siak III DPRD kabupaten (permohonan ditarik).
Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Bacakan Putusan Perkara

Published

on

Hakim Mahkamah Konstitusi saat memimpin jalannya sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang lanjutan sengketa Pileg 2019 hari ini, Senin (22/7/2019). Agenda sidang kali ini yaitu pembacaan putusan terkait perkara yang sudah diperiksa oleh hakim.

“Ya, hari ini sidang MK dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan untuk menentukan perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Fajar menambahkan, seluruh pihak pemohon dan terkait dalam sengketa Pileg 2019 dihadirdkan dalam sidang putusan ini. Sebanyak 260 perkara Pileg yang akan diputus kelanjutannya dalam sidang ini.

“Semua pemohon dan para pihak dipanggil hadir dalam sidang hari ini,” ujar Fajar.

Selanjutnya, Fajar mengatakan untuk perkara yang diputus lanjut, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Sementara perkara yang diputus selesai, maka hakim tidak akan melanjutkan sidang perkara tersebut.

“Yang sudah diputuskan tidak lanjut, ya sudah, selesai. Yang dilanjutkan, ya berarti sidang berikutnya mendengarkan keterangan saksi/ahli,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com