Connect with us

pemilu 2019

Waketum PAN ke Jokowi Soal Syarat Rekonsiliasi: Tolak Pemulangan Habib Rizieq

Published

on

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan.

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab sebagai syarat rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto. Hal ini berbanding terbalik dengan syarat rekonsiliasi yang diajukan pihak Prabowo.

“Mengenai persyaratan pemulangan Habib Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi, saya ingin menyerukan kepada presiden untuk menolak persyaratan tersebut karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilihan-pemilihan presiden berikutnya,” kata Bara di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Bara menilai, rekonsiliasi tak seharusnya diajukan oleh pihak yang kalah apalagi dengan sejumlah persyaratan. Selain itu, syarat yang diajukan yakni pemulangan Riziq, menurutnya tidak ada hubungan dengan maksud rekonsiliasi.

“Kalau itu dikaitkan dengan persyaratan, yang dalam hal ini adalah pemulangan Habib Rizieq, itu merupakan suatu pengkhianatan atas ide rekonsiliasi tersebut. Seharusnya rekonsiliasi itu tidak mengajukan persyaratan-persyaratan dari pihak yang memang kalah,” ujarnya.

Kunci keberhasilan dari rekonsiliasi, kata Bara, adalah dengan sikap kebesaran hati dari pihak yang kalah. Namun, Bara melihat sikap itu belum ada ditunjukkan oleh pihak Prabowo.

“Jadi memang kunci dari rekonsiliasi itu agar bisa berhasil, agar bisa terlaksana, adalah sikap kebesaran hati yang ditunjukkan oleh pihak yang kalah. Dalam hal ini memang belum ditunjukkan secara full oleh pihak Pak Prabowo,” sambungnya.

Sementara itu, Bara menegaskan soal kepulangan Rizieq tak ada kaitannya dengan politik. Apabila Jokowi mengabulkan syarat pihak Prabowo itu, menurut Bara, justru akan menimbulkan kesan bahwa kasus Habib Rizieq adalah bagian dari politik.

“Kalau memang nanti kemudian memang persyaratan ini dipenuhi oleh presiden, maka itu akan menimbulkan kesan bahwa memang kasusnya Habib Rizieq ini adalah bagian dari permainan politik dan itu sama sekali tidak sehat. Kita ingin bahwa memang betul-betul kasus dan ada banyak kasus yang dialami oleh Habib Rizieq ini betul-betul pure karena masalah hukum gitu,” tuturnya.

Selain pemulangan Habib Rizieq, pihak Prabowo pernah meminta pemerintah untuk membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

pemilu 2019

Sidang Gugatan Mulan Jameela, Peserta Belum Komplet

Published

on

Mulan Jameela

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar kembali sidang gugatan perdata terhadap Partai Gerindra hari ini, Senin (22/7/2019), yang dilayangkan antara lain oleh R. Wulansari atau Mulan Jameela.

“Agendanya tanggapan penggugat,” ujar Petugas layanan informasi PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, sidang rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi hingga pukul 11.30 peserta sidang masih belum lengkap.

“Turut tergugatnya belum lengkap datang. Baru penggugat dan tergugat intervensi yang sudah datang,” tandasnya.

Seperti diketahui, belasan caleg Gerindra menggugat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra agar ditetapkan sebagai anggota legislatif. Para penggugat merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.

Para penggugat juga mengacu hasil perolehan suara Gerindra. Apabila dengan perhitungan sainte lague, maka tidak ada caleg Partai Gerindra yang mendapatkan kursi.

Penggugat dalam permohonannya menyebut Partai Gerindra mempunyai hak absolut untuk menentukan kader yang pantas menjadi anggota legislatif dengan mempertimbangkan kontribusi kader. Jika hal tersebut dilakukan, tidak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu 2017 bahwa yang menentukan anggota legislatif terpilih adalah didasari suara terbanyak yang diperoleh caleg, karena suara terbanyak adalah suara partai.

Persidangan sengketa kader Partai Gerindra, istri Ahmad Dhani itu sebelumnya ditunda karena adanya tergugat intervensi yang mengajukan keberatan. Hakim kemudian memutuskan menunda persidangan hingga hari ini dengan agenda replik dan tanggapan pihak penggugat.

Continue Reading

pemilu 2019

MK Tolak 14 Perkara Sengketa Pileg 2019 Hari Ini

Published

on

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi, Anwar Usman dan Hakim Konstitusi, Arief Hidayat saat sidang sengketa Pemilu Legislatif 2019, di Mahkamah Konstitusi (Kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Sidang sengketa pileg hari ini beragendakan pembacaan putusan kelanjutan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/7/2019). MK memutuskan untuk memberhentikan 14 perkara.

“Mengadili sebelum jatuhkan putusan akhir, menghentikan bagian perkara yang tidak dilanjutkan pada tahap persidangan selanjutnya,” kata hakim ketua, Anwar Usman saat persidangan putusan sela di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Ada berbagai alasan pemberhentian belasan perkara tersebut, salah satunya ialah karena tidak melampirkan asal daerah pemilihan. Ada pula pihak yang menolak membacakan permohonan.

Sidang kali ini ada tiga panel sidang yang akan dilakukan di MK. Untuk 14 perkara yang dihentikan ini adalah keputusan sidang panel pertama.

Dalam panel pertama, MK memutuskan untuk melanjutkan 48 perkara sengketa Pileg 2019. Saat berita ini diturunkan, MK masih melanjutkan pembacaan putusan sela panel kedua.

Berikut ini 14 perkara yang ditolak MK dalam panel pertama seperti dikutip dari detik.com:

  1. Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur Dapil jatim I, DPR RI
  2. Partai Golkar Provinsi Jatim Dapil Pamekasan I DPRD Kabupaten
  3. Partai NasDem Provinsi Jatim, Dapil Situbondo V DPRD Kabupaten, Tulungagung I DPRD Kabupaten atas nama Ahmad Yuliyanto
  4. Partai Kebangkitan Bangsa, Provinsi Jatim Dapil VI DPRD Kabupaten (permohonan ditarik)
  5. Partai Aceh, Provinsi Aceh, Dapil Aceh IV DPRA provinsi
  6. Partai Demokrat, Aceh Singgih III, DPRA kabupaten
  7. Partai Golkar Provinsi Aceh Dapil 0 (tidak menyebutkan Dapil)
  8. Partai NasDem Provinsi DKI Dapil DKI Jakarta VI (permohonan ditarik)
  9. Partai Gerindra Provinsi Sumut, Dapil Sumut II DPR RI (permohonan ditarik)
  10. Partai Golkar Sumut, Dapil Deli Serdang VI DPRD Kabupaten, Dapil Langkat I DPRD Kabupaten, Dapil Tapanuli Tengah III, Dapil Tapanuli Selatan II
  11. PKPI Provinsi Sumut Dapil Simalungun VI DPRD Kabupaten
  12. PKB Provinis sumut Dapil Sumatera VIII DPRD provinsi, Dapil Tapanuli Selatan III DPRD Kabupaten
  13. Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat IV DPRD, Dapil Papua Barat II, Dapil Tengarau I, Dapil Tengarau III
  14. Partai NasDem Riau, Dapil Siak III DPRD kabupaten (permohonan ditarik).
Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Bacakan Putusan Perkara

Published

on

Hakim Mahkamah Konstitusi saat memimpin jalannya sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang lanjutan sengketa Pileg 2019 hari ini, Senin (22/7/2019). Agenda sidang kali ini yaitu pembacaan putusan terkait perkara yang sudah diperiksa oleh hakim.

“Ya, hari ini sidang MK dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan untuk menentukan perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Fajar menambahkan, seluruh pihak pemohon dan terkait dalam sengketa Pileg 2019 dihadirdkan dalam sidang putusan ini. Sebanyak 260 perkara Pileg yang akan diputus kelanjutannya dalam sidang ini.

“Semua pemohon dan para pihak dipanggil hadir dalam sidang hari ini,” ujar Fajar.

Selanjutnya, Fajar mengatakan untuk perkara yang diputus lanjut, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Sementara perkara yang diputus selesai, maka hakim tidak akan melanjutkan sidang perkara tersebut.

“Yang sudah diputuskan tidak lanjut, ya sudah, selesai. Yang dilanjutkan, ya berarti sidang berikutnya mendengarkan keterangan saksi/ahli,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com