Connect with us

Nasional

Jokowi Soal Amnesti Baiq Nuril: Belum Sampai ke Meja Saya

Published

on

Joko Widodo

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui dirinya bakal segera memutuskan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril. Namun Jokowi mengatakan bahwa permohonan amnesti Baiq Nuril itu belum tiba di meja kerjanya.

“Belum sampai meja saya,” ujar Jokowi kepada awak media di gedung Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Jokowi mengatakan, apabila permohonan pengampunan tersebut telah masuk ke mejanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan segera mengambil keputusan. Namun Jokowi belum bisa mengatakan akan memberikan amnesti atau tidak.

“Kalau nanti sudah masuk ke meja saya, ada rekomendasi-rekomendasi dari kementerian terkait, saya putuskan secepatnya. Akan saya selesaikan secepatnya,” ujar Jokowi.

Sekadar informasi, PN Mataram membebaskan Baiq Nuril pada 12 Juni 2017. Akan tetapi fakta berubah. Majelis kasasi yang diketuai Sri Murwahyuni mengesampingkan digital evidence dan menyatakan Baiq Nuril tetap bersalah serta dihukum 6 bulan penjara. Putusan kasasi itu dikuatkan di tingkat PK, yang diketuai hakim agung Suhadi.

Baiq Nuril telah menjumpai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk permohonan amnesti yang bakal dia ajukan ke Presiden Jokowi. Tak hanya Yasonna, Baiq Nuril juga menemui Jaksa Agung Prasetyo untuk mengajukan penangguhan eksekusi.

Sementara, kuasa hukum Baiq Nuril Maknun, Erasmus Napitupulu, meyakini Jokowi akan memberikan amnesti kepada kliennya. Mengingat, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebelumnya telah mengatakan akan mengusulkan amnesti untuk Baiq Nuril.

Ekonomi

Soal Ahok Masuk BUMN, Demokrat: Jadikan Dirut, Jangan Komisaris

Published

on

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon

Geosiar.com, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mendukung apabila Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduduki posisi direktur utama PT Pertamina (Persero) atau PT PLN (Persero) yang mengurusi hajat hidup orang banyak.

Dia mengatakan, karakter Ahok seperti striker dalam permainan sepak bola, sehingga harus ditempatkan di posisi depan.

“Kalau dia di komisaris kan bukan eksekutor langsung. Padahal karakter Pak Ahok ini eksekutor sejati,” ungkap Jansen seperti dikutip dari Tempo, Kamis (14/11/2019).

Menurutnya, Ahok cocok jadi pemimpin PLN.

“Toh kita juga hampir setiap hari mencaci maki PLN kan, karena pelayanan mereka yang buruk. Biar aja kali ini dirutnya sendiri yang memarahi mereka,” katanya.

Kabar Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina sedang mencuat. Dua sumber di lingkup Kementerian BUMN membenarkannya. Mereka menuturkan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

“Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” ujar kedua sumber itu.

Continue Reading

Nasional

Restu Jokowi kepada Ahok: Kita Tahu Kinerjanya

Published

on

Presiden Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI, Jalan medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (26/9/2014). [Foto: Taufik Ismail/Tribunnews.com]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi terkait kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikabarkan bakal menduduki kursi bos Badan usaha milik negara (BUMN).

Terkait hal itu, Jokowi menegaskan bahwa mantan pendampingnya saat memimpin DKI Jakarta dulu, masih mengikuti proses seleksi untuk posisi di BUMN. Dia menyebut, Ahok bisa menjabat sebagai direksi atau komisaris, bahkan keduanya.

“Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses,” tutur Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bakal menyerahkan seluruh keputusan kepada Menteri BUMN Erick Thohir soal BUMN mana yang bakal dihuni oleh Ahok. Yang terpenting, baginya kinerja Ahok sudah teruji sejak memimpin DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

“Ini kan masih proses seleksi. Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Ahok bertemu langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (13/11/2019). Kepada awak media, Ahok mengaku dirinya diminta untuk menjadi salah satu direksi perusahaan BUMN. Ahok pun menyatakan siap untuk jabatan barunya itu.

Continue Reading

Nasional

Suap Wali Kota Medan, KPK Periksa Anggota DPRD Sumut

Published

on

Ilustrasi KPK

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan bakal memeriksa anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Golkar, Akbar Himawan Buchori terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan tahun 2019.

Akbar diperiksa dalam kapasitas sebagai pihak swasta untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN). Kasus itu diketahui turut menjerat Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka.

“Kami periksa Akbar Himawan dalam kapasitas saksi untuk tersangka IAN,” tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (14/11/2019).

Tak hanya memeriksa Akbar, KPK juga memanggil tiga saksi lain yaitu, Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan, Syarifuddin Dongoran, serta dua pihak swasta, I Ketut Yadi dan Muhammad Khairul. Mereka diperiksa untuk tersangka Isa Ansyari.

Diketahui, Rencana Akbar untuk bepergian ke luar negeri juga sudah dicegah oleh KPK. Ia dilarang ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019.

Selain Eldin dan Isa Anyari, KPK juga menetapkan Kepala Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Eldin diduga menerima suap total Rp 330 juta.

Uang tersebut diduga untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan dinas ke Jepang yang ditagih kepadanya. Kelebihan dana Rp 800 juta itu diduga akibat istri dan anak serta pihak lain yang tak berkepentingan turut ikut ke Jepang.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com