Connect with us

Nasional

Sidang Putusan Hari Ini, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas

Published

on

Ratna Sarumpaet (bbc.com)

Geosiar.com, Jakarta – Terdakwa kasus penyebar berita hoaks (berita bohong) yang menyebabkan keonaran, Ratna Sarumpaet, berharap divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang putusan hari ini, Kamis (11/7/2019).

“Bebas, karena tidak ada fakta hukum yang menunjukan aku bersalah secara hukum,” ungkap Ratna sebelum persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ratna mengungkapkan bahwa ia hanya meminta keadilan dalam vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya. Ia juga mengaku belum menyiapkan langkah hukum jika nanti hakim akhirnya memvonis sesuai dengan tuntutan jaksa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh penasehat hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasrudin. Berdasarkan fakta yag terungkap selama persidangan, ia menyebut tuduhan keonaran yang muncul akibat kebohongan Ratna tak terbukti.

“Sehingga kami meyakini bahwa Ibu Ratna Sarumpaet harus bebas secara hukum. Besok kita lihat apa keputusan hakim,” ujar Insank.

Jaksa penuntut umum menggugat Ratna Sarumpaet dengan hukuman 6 tahun penjara karena bersalah atas penyebaran berita bohong terkait penganiayaan hingga menimbulkan keonaran. Jaksa meyakini Ratna Sarumpaet telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Nasional

Kemendagri Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Informatif 2019

Published

on

Wapres RI Ma'ruf Amin memberikan anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi Badan Publik Informatif kepada Kemendagri di Jakarta, Kamis (21/11/2019) (Puspen Kemendagri)

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi Badan Publik Informatif. Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin kepada Mendagri yang diwakili Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

“Alhamdulillah perjuangan dua tahun lalu membuahkan hasil. Pada Tahun 2018 lalu Kemendagri mendapatkan penghargaan kategori nomor dua, yaitu Menuju Informatif, dan di Tahun 2019 ini mendapat penghargaan kategori terbaik nomor satu sebagai Kementerian/Lembaga Informatif,” tutur Bahtiar.

Pencapaian tersebut menjadi prestasi yang membanggakan bagi Kemendagri karena sudah terbukti menjadi Kementerian yang mempunyai keterbukaan informasi publik yang baik dan transparan.

“Terimakasih atas bimbingan Bapak Menteri dan Bapak Sekjen, terimakasih dukungan penuh  dan kekompakan seluruh rekan-rekan Puspen Kemendagri, terimakasih dukungan seluruh komponen unit kerja di lingkungan Kemendagri, selama dua tahun kita berjuang bersama berinovasi,” ungkapnya.

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 telah sampai pada akhir tahapan, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Badan Publik dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemendagri mendapat penghargaan Kategori Informatif.

Raihan ini adalah perkembangan pesat usai dua tahun sebelumnya hanya mendapat kategori Menuju Informatif. Maksudnya, Kemendagri berhasil menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan Undang-undang dalam hal Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Continue Reading

Dunia

Indonesia dan Malaysia Teken MoU Tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional

Published

on

Indonesia dan Malaysia Teken MoU Tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional

Geosiar.com, Kuala Lumpur –  Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Serawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat).

Kegiatan penandatanganan ini dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (21/11/2019), bertepatan dengan Joint Malaysia-Indonesia Boundary between Malaysia (Sabah & Serawak) and Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat)(JMI-43).

MoU ditandatangani oleh Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Selain MoU, peta hasil survey demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU juga sudah  ditandatangani oleh Direktur Jenderal Departemen Survey and Mapping Malaysia Dato’ Sr Dr. Azhari bin Mohamed dan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan RI  Laksamana Pertama Bambang Supriadi, masing-masing selalu Ketua Tim Teknis Penegasan batas kedua negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, perjanjian itu bakal berdampak positif pada kedua negara terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat.

“Acara ini sangat penting, walaupun hanya sebentar tapi berdampak 100 sampai 200 tahun kedepan, dengan adanya perjanjian tersebut berdampak bagi wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk pembangunan wilayah, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ujar Mendagri.

“MoU tersebut juga memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat di kedua belah negara,” tambah Mendagri.

MoU dipandang sebagai tonggak sejarah yang istimewa dalam hubungan bilateral kedua negara karena mengakhiri perbedaan pendapat dalam penegasan batas darat atau yang lazim dikenal dengan Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen yaitu segmen fi sekitar Sungai Simantipal dan segmen C500-C600 yang keduanya terletak di perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua segemen itu sudah menjadi OBP masing-masing sejak tahun 1978-1989.

Penandatanganan MoU tersebut juga sudah  membuka jalan bagi kedua negara untuk mempercepat penyelesaian OBP di tiga segmen lain yaitu Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad-Sesai, dan B- 2700-3100 yang disepakati akan diselesaikan pada tahun 2020 mendatang.

Penekenan MoU itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Lambang, yang letaknya tidak jauh dari Kawasan Sungai Simantipal yang baru disepakati.

Continue Reading

Ekonomi

Emas Antam Dibandrol Rp 751 Ribu per Gram

Published

on

Ilustrasi Emas Antam.

Geosiar.com, Jakarta – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk(Antam) bertahan di level Rp 751.000 per gram pada Kamis (21/11/2019).

Harga ini menguat Rp 2.000 hingga merangkak ke posisi Rp751.000 per gram pada Rabu (20/11). Sementara itu, harga jual kembali (buyback) dibandrol Rp 667.000 per gram. Harga itu juga tidak mengalami perubahan.

Pembelian emas batangan, sesuai PMK No 34/PMK.10/2017, akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Apabila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, pembeli wajib menyertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Adapun harga rincian dari emas Antam adalah sebagai berikut:

0,5 gram Rp400.000
1 gram Rp 751.000
2 gram Rp 1.451000
3 gram Rp Rp 2.155.000
5 gram Rp 3.575.000
10 gram Rp 7.085.000
25 gram Rp 17.605.000
50 gram Rp 35.135.000
100 gram Rp 70.200.000
250 gram Rp 175.250.000
500 gram Rp 350.300.000
1.000 gram Rp 700.600.000

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com