Connect with us

Sumut

Komunitas Muda Demo Kejari Tebing Tinggi, Tuntut Usut Tuntas Korupsi

Published

on

Aksi unjuk rasa pemuda di depan Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi, Kamis (11/7/2019). (Foto: WH/Geosiar.com)

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Puluhan komunitas muda menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tebing Tinggi, menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang marak di Tebing Tinggi, pada Kamis (11/7/2019) pukul 10.30 WIB.

Salah satu demonstran, Firdaus menyampaikan kepada wartawan Geosiar.com, tujuan mereka melakukan aksi adalah untuk menagih janji dan komitmen pihak Kejaksaan dalam mengungkap praktik KKN di Kota Tebing Tinggi.

“Jangan buat kami menilai ada permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum Jaksa nakal di Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi.” tutur demonstran.

Lebih lanjut, Firdaus mencontohkan dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah oknum di Pemko Tebing Tinggi, seperti kasus Dispora Kota Tebing Tinggi yakni pembangunan kolam renang dengan anggaran tahun 2014 oleh Pemko Tebing Tinggi sebesar Rp 5 miliar dengan nilai kontrak Rp 4.989.000.000 dan kode lelang 274445. 

Konstruksi pembangunan kolam renang itu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan dana kementerian sebesar Rp 1,82 miliar dengan kode lelang 346445 melalui APBD Kota Tebing Tinggi. 

Demikian juga di tahun anggaran 2016, Disporabudpar melakukan lelang untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kolam renang senilai Rp 1,14 miliar. Sementara pada anggaran 2017, hasil tender kelanjutan pembangunan kolam renang senilai Rp 4 miliar. 

Kendati sudah memakan banyak biaya, pembangunan kolam renang itu malah mengalami penundaan. 

“Jelas ini biaya yang luar biasa besar dan diduga kuat ada praktik KKN, namun kolam renang tersebut tidak termanfaatkan dengan baik, perawatannya juga tidak maksimal, jadi harus ada keseriusan pihak Kejaksaan ungkap praktik KKN pembangunan kolam renang tersebut yang biayanya luar biasa besar dari proses lelang hingga pemanfaatannya,” ucap Firdaus.

Selain itu, demonstran juga meminta agar Kejaksaan mengungkap dugaan KKN terkait pencairan dana Hibah KNPI di Kota Tebing Tinggi.

“Kami juga meminta kepada Kejari untuk mengungkap praktik KKN dalam pencairan dana HIBAH KNPI di Kota Tebing Tinggi. Tolong dilakukan investigasi, pemanggilan kepada setiap saksi yang menerima dan audit penyaluran dana Hibah KNPI Kota Tebing Tinggi yang terkesan memanipulasi data LPJ KNPI “ lanjutnya.

Hal ini mereka ungkit lantaran merasa kegiatan kepemudaan tidak menyentuh seluruh pemuda dan terkesan dipaksakan untuk memenuhi data sebagai kelengkapan LPJ. 

“Dengan demikian kami berharap Kejati dapat bekerja maksimal dalam mengungkap praktik KKN di Kota Tebing Tinggi salah satunya dana HIBAH KNPI Kota Tebing Tinggi tahun 2017 – 2018 segera diperiksa.” tandas Firdaus.

Berdasarkan pantauan di lapangan, saat demonstran melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi, sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara pihak kejaksaan dan kepolisian dengan demonstran. Sebab, pendemo memaksakan untuk masuk ke kantor Kejaksaan lantaran menilai aksi tersebut tidak digubris oleh pihak Kejaksaan. (WH)


Sumut

Setelah di Sungai, Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Published

on

Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Geosiar.com, Medan – Tak hanya di sungai, kali ini bangkai babi dibuang di jalanan Kota Medan, Sumatera Utara. Bangkai babi ini dibuang dalam karung goni di pinggir jalan.

Camat Medan Kota T Yudi Chairuniza membenarkan adanya pembuangan 3 bangkai babi dalam goni. Lokasi pembuangan bangkai babi berada di Jl Gedung Arca, Medan.

“Masuk area Kelurahan Pasar Merah Timur, Medan Area,” kata Yudi, Kamis (14/11/2019).

Kini bangkai babi ini telah dikuburkan. Camat mengaku telah berkoordinasi dengan lurah juga Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

Kepala Lingkungan I Kelurahan Pasar Merah Timur, M Irsan, sebelumnya mengatakan temuan bangkai babi itu berawal dari kecurigaaan warga saat mencium adanya aroma tidak sedap dari karung goni yang ternyata isinya ialah bangkai babi.

Continue Reading

Sumut

Puluhan Babi di Padangsidimpuan Juga Mati Mendadak

Published

on

Puluhan ekor babi mati mendadak di Kota Medan

Geosiar.com, Padangsidimpuan – Puluhan ekor babi mendadak mati di Kota Padangsidimpuan, tepatnya di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, Fitra Nurlaila Lubis, pada Kamis (14/11/2019) malam.

“Hewan babi tersebut mati mendadak di daerah tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini ada ribuan babi di Kota Padangsidimpuan dan pihaknya belum menerima laporan secara resmi berapa banyak babi yang mati.

Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan bersama Polres langsung turun ke lapangan dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang babi yang mati ke sungai.

“Jika ada babi yang dibuang ke sungai, tapi harus dikubur atau dibakar. Kami meminta pemilik babi melaporkan segera jika ada babi yang mati,” tuturnya.

Continue Reading

Sumut

Plt Walikota Medan Minta BPJS Segera Lunasi Tunggakan Rp 19 M ke RS Pirngadi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pelaksana tugas (Plt)  Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM berharap pihak BPJS Kesehatan segera melunasi tunggakan kepada RSUD Dr Pirngadi Medan sebesar Rp 19 miliar. Pelunasan sangat diharapkan guna kelancaran operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. 

“Akibat belum dibayarnya tunggakan sebesar Rp.19 miliar, terus terang kondisi RSUD Dr Pirngadi saat ini ‘megap’. Sebagian besar pemasukan RSUD Dr Pirngadi Medan dari pembayaran BPJS kesehatan. Apabila tunggakan itu tak segera dibayar, bagaimana RSUD Dr Pirngadi bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, termasuk membayar gaji  pegawai non ASN,” kata Sekda.

Ungkapan sekaligus keluhan ini disampaikan Sekda ketika menerima kunjungan jajaran BPJS Kesehatan Pusat  yang dipimpin  Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM selaku Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama di Balai Kota Medan, Kamis (14/11/2019). Pasalnya, beberapa kali pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Medan dilakukan, tidak ada solusi terkait pembayaran tunggakan tersebut.

Selain tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp.19 miliar tersebut, Sekda juga mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020  akan memberatkan APBD Kota Medan. Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570  orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan kenaikan tersebut, jelas Sekda, iuran peserta PBI yang semula Rp.23.000/bulan meningkat menjadi Rp.42.000/bulan sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.19.000. Sedangkan untuk APBD 2020 dan sudah disahkan DPRD Medan yakni Rp.111 miliar lebih untuk peserta PBI.  “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Oleh karenanya Sekda menyambut baik kedatangan jajaran BPJS Kesehatan Pusat. Diharapkannya, kedatangan itu dapat menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan di Kota Medan, salah satunya tunggakan sebesar Rp.19 miliar tersebut. Dengan demikian RSUD Dr Pirngadi Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM mengatakan, tujuan kedatangan mereka, selain ingin berkomunikasi, juga mencari solusi guna menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan di Kota Medan. Diakuinya, tidak hanya dengan RSUD Dr Pirngadi, BPJS Kesehatan juga punya tunggakan dengan rumah sakit lainnya di Indonesia.

“Tunggakan itu kita sebut gagal bayar (hutang). Sampai Oktober 2019, gagal bayar BPJS Kesehatan secara nasional dengan seluruh rumah sakit di Indonesia sebesar Rp.19 triliun. BPJS Kesehatan akan menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut,” ungkap Bayu.

Adapun upaya untuk mengatasi gagal bayar tersebut, jelas bayu, diantaranya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp.23.000/bulan naik menjadi Rp.42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp.51.000/bulan menjadi Rp.110.000/bukan dan Kelas 1 yang semulan Rp.80.000/bulan menjadi Rp.160.000/bulan.

Kemudian, imbuhnya, melalui suntikan dana dari pemerintah. Menurut Bayu, pemerintah dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan dana sebesar Rp.9 triliun   kepada BPJS kesehatan untuk mengatasi gagal bayar tersebut. “Sisa gagal bayar yang Rp.10 triliun lagi  sudah kita carikan solusi untuk membayarnya,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan Bayu Wahyudi, Sekda dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Pengelola Kuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan T Ahmad Sofyan, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan, RSUD Dr Pirngadi, Bappeda Kota Medan serta unsur BPJS Kesehatan Cabang Medan, sangat berharap agar suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp.9 triliun, diantaranya  digunakan untuk membayar tunggakan dengan RSUD Dr Pirngadi. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com