Connect with us

Sumut

Pemko Medan – Poldasu Kerjasama Pengamanan Program Prioritas Pembangunan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan Polisi Daerah Sumut (Poldasu) menjalin kerjasama terkait bantuan pengamanan pelaksanaan program prioritas pembangunan kota Medan. Kerjasama itu dituangkan penandatangan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Tribarata Mapolda Sumut, Selasa (9/7/2019).

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung Wali Kota Medan Drs  H T Dzulmi Eldin  S MSi MH, Kapolrestabes Medan  Kombes Pol Dadang Hartanto, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, dan Kapoldasu  Irjen  Agus Andrianto. Selain Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Khusin Dwihananto, penandatanganan MoU turut disaksikan  Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Sekda Kota Medan Ir H Wiriya Akrahman MM beserta sejumlah kapolres.

Sedangkan program prioritas pembangunan  yang membutuhkan pengamanan itu diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur, kebersihan, pendidikan dan kesehatan.

Di samping itu juga  penataan pasar tradisional, toleransi beragama, pelayanan administrasi kependudukan, keamanan dan kenyaman, iklim investasi, menata serta menambah fasilitas publik. Sebab, tanpa jaminan keamanan dipastikan proses pembangunan akan berjalan sangat lambat karena hilangnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat.

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH sangat mengapresiasi dilakukannya penandatanganan MoU dengan Polda Sumut tersebut. Pasalnya ungkap Wali Kota,  Poldasu mendukung penuh seluruh program pembangunan yang dilaksanakan Pemko Medan dengan cara membantu menjaga kantibmas di Kota Medan senantiasa aman dan kondusif.

Dikatakan Wali Kota, proses pembangunan sangat  membutuhkan situasi kantibmas yang kondusif. Sekaitan itulah bilang Wali Kota, kepolisian hadir sebagai lembaga yang dipercaya negara untuk menjaga situasi kantibmas di dalam negeri. Di samping itu kepolisian juga sebagai institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Kapoldasu  Irjen. Agus Andrianto  berharap, melalui penandatanganan MoU ini, kerja sama yang selama ini sudah terjadin dengan baik akan semakin baik dan erat lagi ke depannya. “MoU ini menjadi payung dan mudah-mudahan bisa jadi pilot project ke depan. Jadi saya tidak mau MoU ini hanya sekadar formalitas namun bisa diimplementasikan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” kata Kapoldasu.

Pada kesempatan itu Kapoldasu juga menjelaskan, polisi mempunyai kewenangan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh kepala daerah sesuai pasal 42 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002, dimana isinya menyebutkan, hubungan dan kerja sama di dalam negeri yang dilakukan terutama dengan unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan lembaga instansi lain serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidialitas.

“Yang bisa mendorong itu ya penegak hukum. Penegakan hukum ini hanya boleh digunakan untuk keamanan. Bukan untuk menakut-nakuti orang dalam melaksanakan proses pembangunan. Oleh karena itu, dengan komunikasi dan silaturrahim yang telah terjalin mudah-mudahan terbangun rasa saling asah, saling asuh, saling asih, saling mengingatkan satu sama lain,” paparnya. (lamru).