Connect with us

Politik

Boydo HK P Sosialisasi Perda 7/2016, Jangan Karena Gratis Lantas Abaikan Pelayanan

Published

on

Kendati Gratis, Tetap Prioritaskan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Boydo HK Panjaitan SH mendorong Pemko Medan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Kendati adanya Perda Kota Medan No 7 Tahun 2016 tentang penggratisan retribusi Kesehatan, namun tetap lebih mengutamakan peningkatan pelayanan kesehatan.

Penegasan itu dicetuskan Boydo HK Panjaitan saat menggelar sosialisasi ke XI Tahun 2019 Perda Kota Medan No 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesahatan di Jl Bajak V Kel Harjosari II Kec Medan Amplas, Rabu (10/7/2019). Hadir saat pelaksanaan sosialisasi ratusan warga masyarakat.

Dikatakan, Pemko Medan harus sungguh sungguh menerapkan Perda No 7 Tahun 2016. Sehingga, Perda berjalan maksimal sesuai harapan yakni melayani kesehatan warga miskin untuk hidup lebih sejahterah.

Disampaikan Boydo, Perda kiranya jangan sekedar pajangan namun harus diberlakukan dengan benar. “Kiranya Perda tetap disosialisasikan dan penerapannya diawasi oleh Pemko Medan secara maksimal,” saran Boydo.

Ditambahkan Boydo, tidak dikenakannya biaya retribusi perobatan di Puskesmas berdasarkan Perda belum tentu menjadi yang terbaik. Tetapi, diharapkan Pemko Medan harus meningkatkan pelayanan di Puskesmas dan penambahan fasilitas alat medis serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada tenaga medis.

Sebagaimana diketahui, pada BAB IX Pasal 16 menyebutkan bahwa pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Perda itu terdiri XX BAB dan 30 Pasal, kata Iswanda, Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan itu perlu disempurnakan. Karena, belum jelas definisi wajib retribusi kesehatan di dalam Perda tersebut.

Di Bab II Pasal 5 Perda tersebut bahwa wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. (lamru)