Connect with us

Politik

KPU Usul e-Rekap di Pilkada 2020, Bawaslu: Sulit Terwujud

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan.

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan kemungkinan penerapan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) pada Pilkada Serentak 2020. Hal itu pihak KPU saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Bawaslu dan Kemendagri di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Mendengar usulan itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan bahwa penerapan e-rekap pada Pilkada Serentak 2020 sulit untuk bisa terwujud. Sebab, Abhan menilai tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu masih sangat rendah.

“Kalau enggak ada trust publik ya susah. Lah yang rekap manual saja masih dianggap ada kecurangan. Padahal itu sudah manual, berjenjang, dan diawasi,” tutur Abhan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Seperti penggunaan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) di Pemilu 2019, jelas Abhan, sebagian publik masih saja meragukan Situng padahal itu bukan jadi acuan untuk penetapan pemenang.

Lantas, Ia pun mengatakan bahwa KPU perlu bekerja keras apabila memang serius ingin menerapkan e-rekap dalam pelaksanaan Pilkada. Misalnya dengan memperjelas regulasi dan landasan hukum jelas untuk e-rekap.

“Karena itu selama belum ya, nanti harus dipertegas dulu dalam regulasi. Mau rekap manual atau e-rekap,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron memberi sinyal dukungan atas usulan KPU yang ingin menerapkan sistem e-rekap itu. Ia menilai penggunaan e-rekap bisa menjamin suatu pemilihan umum bisa berjalan secara efisien dan efektif.

“E-rekap memungkinkan, akan kami dalami, dan akan kami simulasikan. Tentu memungkinkan Pemilu itu lebih efisien, efektif, jujur adil dan objektif di dalam merekap menghitung dan kemudian menghasilkan hasil pemilu yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Herman usai rapat, Senin (8/7/2019).

Di pihak KPU sendiri, Arief Budiman selaku Ketua KPU menjelaskan rencana penerapan e-rekap masih dalam kajian terkait kesiapan setiap daerah dalam menggunakan e-rekap, sebab butuh peralatan dan pelatihan SDM yang baik.

Politik

Staf Sekretariat DPRD Medan Larang Wartawan Liput Rapat Pansus

Published

on

Medan, Geosiar.com – Rapat tertutup mulai membudaya di DPRD Medan. Jika sebelumnya rapat tertutup saat pembahasan LPj Walikota terhadap penggunaan APBD TA 2018 diberlakukan. Kali ini rapat tertutup terulang saat pembahasan Pansus Ranperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Pemko Medan.

Seperti pembahasan Ranperda yang dilakukan anggota DPRD Medan tergabung di Pansus Ranperda PUD Pasar, Senin (22/7/2019) pukul 15.00 wib. Rapat tersebut dilarang diliput wartawan.

Saat wartawan hendak memasuki ruang Banmus tempat Pansus melakukan pembahasan Ranperda. Dua orang security yang sedang jaga pintu
melarang wartawan masuk. “Tidak boleh masuk bang, wartawan tidak boleh masuk, katanya rapat internal,” cetus security Heri Hanafia didampingi Dayan.

Ketika wartawan memperjelas, siapa yang melarang wartawan meliput, security mengaku atas suruhan staf sekretariat bernama Mula Marthin Gurning.

Namun ketika dikonfirmasi kepada Ketua Pansus Ranperda PUD Pasar Hendra DS melalui telephon, membantah rapat pansus tertutup. “Tidak ada larangan, malah kami pingin diliput wartawan, pandai pandai stafnya itu,” jelas Hendra.

Salah satu wartawan Rizky Pahlepy mengaku sangat menyesalkan sikap Marthin Gurning. Rizky menilai Marthin Gurning terkesan arogan dan sok pintar. Gurning diketahui baru bertugas di DPRD Mefan. (lamru)

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Gugatan Mulan Jameela, Peserta Belum Komplet

Published

on

Mulan Jameela

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar kembali sidang gugatan perdata terhadap Partai Gerindra hari ini, Senin (22/7/2019), yang dilayangkan antara lain oleh R. Wulansari atau Mulan Jameela.

“Agendanya tanggapan penggugat,” ujar Petugas layanan informasi PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, sidang rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi hingga pukul 11.30 peserta sidang masih belum lengkap.

“Turut tergugatnya belum lengkap datang. Baru penggugat dan tergugat intervensi yang sudah datang,” tandasnya.

Seperti diketahui, belasan caleg Gerindra menggugat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra agar ditetapkan sebagai anggota legislatif. Para penggugat merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.

Para penggugat juga mengacu hasil perolehan suara Gerindra. Apabila dengan perhitungan sainte lague, maka tidak ada caleg Partai Gerindra yang mendapatkan kursi.

Penggugat dalam permohonannya menyebut Partai Gerindra mempunyai hak absolut untuk menentukan kader yang pantas menjadi anggota legislatif dengan mempertimbangkan kontribusi kader. Jika hal tersebut dilakukan, tidak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu 2017 bahwa yang menentukan anggota legislatif terpilih adalah didasari suara terbanyak yang diperoleh caleg, karena suara terbanyak adalah suara partai.

Persidangan sengketa kader Partai Gerindra, istri Ahmad Dhani itu sebelumnya ditunda karena adanya tergugat intervensi yang mengajukan keberatan. Hakim kemudian memutuskan menunda persidangan hingga hari ini dengan agenda replik dan tanggapan pihak penggugat.

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Bacakan Putusan Perkara

Published

on

Hakim Mahkamah Konstitusi saat memimpin jalannya sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang lanjutan sengketa Pileg 2019 hari ini, Senin (22/7/2019). Agenda sidang kali ini yaitu pembacaan putusan terkait perkara yang sudah diperiksa oleh hakim.

“Ya, hari ini sidang MK dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan untuk menentukan perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Fajar menambahkan, seluruh pihak pemohon dan terkait dalam sengketa Pileg 2019 dihadirdkan dalam sidang putusan ini. Sebanyak 260 perkara Pileg yang akan diputus kelanjutannya dalam sidang ini.

“Semua pemohon dan para pihak dipanggil hadir dalam sidang hari ini,” ujar Fajar.

Selanjutnya, Fajar mengatakan untuk perkara yang diputus lanjut, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Sementara perkara yang diputus selesai, maka hakim tidak akan melanjutkan sidang perkara tersebut.

“Yang sudah diputuskan tidak lanjut, ya sudah, selesai. Yang dilanjutkan, ya berarti sidang berikutnya mendengarkan keterangan saksi/ahli,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com