Connect with us

Politik

KPU Usul e-Rekap di Pilkada 2020, Bawaslu: Sulit Terwujud

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan.

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan kemungkinan penerapan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) pada Pilkada Serentak 2020. Hal itu pihak KPU saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Bawaslu dan Kemendagri di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Mendengar usulan itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan bahwa penerapan e-rekap pada Pilkada Serentak 2020 sulit untuk bisa terwujud. Sebab, Abhan menilai tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu masih sangat rendah.

“Kalau enggak ada trust publik ya susah. Lah yang rekap manual saja masih dianggap ada kecurangan. Padahal itu sudah manual, berjenjang, dan diawasi,” tutur Abhan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Seperti penggunaan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) di Pemilu 2019, jelas Abhan, sebagian publik masih saja meragukan Situng padahal itu bukan jadi acuan untuk penetapan pemenang.

Lantas, Ia pun mengatakan bahwa KPU perlu bekerja keras apabila memang serius ingin menerapkan e-rekap dalam pelaksanaan Pilkada. Misalnya dengan memperjelas regulasi dan landasan hukum jelas untuk e-rekap.

“Karena itu selama belum ya, nanti harus dipertegas dulu dalam regulasi. Mau rekap manual atau e-rekap,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron memberi sinyal dukungan atas usulan KPU yang ingin menerapkan sistem e-rekap itu. Ia menilai penggunaan e-rekap bisa menjamin suatu pemilihan umum bisa berjalan secara efisien dan efektif.

“E-rekap memungkinkan, akan kami dalami, dan akan kami simulasikan. Tentu memungkinkan Pemilu itu lebih efisien, efektif, jujur adil dan objektif di dalam merekap menghitung dan kemudian menghasilkan hasil pemilu yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Herman usai rapat, Senin (8/7/2019).

Di pihak KPU sendiri, Arief Budiman selaku Ketua KPU menjelaskan rencana penerapan e-rekap masih dalam kajian terkait kesiapan setiap daerah dalam menggunakan e-rekap, sebab butuh peralatan dan pelatihan SDM yang baik.