Connect with us

Nasional

Sore Ini, Pemerintah Bakal Gelar Rapat Penurunan Harga Tiket Pesawat

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah akan melakukan pertemuan untuk kembali membahas soal teknis penurunan harga tiket pesawat untuk maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier airlines alias LCC pada hari ini, Senin (8/7/2019).

Rapat ini rencanya akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Rapat koordinasi lanjutan nanti sore untuk membahas dan memutuskan detail kebijakan (penurunan harga tiket pesawat),” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso seperti dikutip Tempo, Senin (8/7/2019).

Sejak 1 Juli lalu pembahasan soal tiket pesawat ini sudah dilakukan, dan dilanjutkan pada 4 Juli.

Rapat ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti rencana pemberian insentif fiskal dari pemerintah dan sejumlah perusahaan aviasi guna melorotkan tarif angkutan penerbangan udara.

Rapat sebelumnya, pemerintah dan maskapai bersepakat menentukan besaran penurunan harga tiket pesawat LCC sebesar 50 persen dari tarif batas atas. Namun, harga tiket hanya akan turun pada hari dan jam tertentu.

Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pikri Ilham mengatakan penurunan harga kemungkinan dilakukan dalam skema diskon. Adapun potongan harga ini hanya berlaku untuk penerbangan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 10.00 hingga 14.00 WIB pada rute-rute khusus.

Susiwijono menjelaskan pemerintah masih menggodok detail teknis terkait jadwal dan rute penurunan harga tiket tersebut. Ia memastikan rapat sore ini menghasilkan keputusan kebijakan yang matang.

Penurunan harga tiket pesawat LCC pada jadwal tertentu berdasarkan pemerintah setelah mengevaluasi secara berkala kebijakan penurunan tarif batas atas.

Kebijakan penurunan TBA diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 dan berlaku efektif sejak 18 Mei 2019 lalu. Kebijakan ini diharapkan dipastikan memenuhi dengan baik kepentingan publik oleh industri jasa angkutan udara dengan menyeimbangkan kepentingan publik, industri yang terkait, dan negara.