Geosiar.com, Tebing Tinggi – Salah satu politikus Partai Golkar, Pahala Sitorus menyebut keterbukaan dan kesediaan Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan rekonsiliasi pasca pemilihan presiden (pilpres) 2019 merupakan bentuk dari sikap cinta tanah air demi kepentingan bangsa dan negara.
Namun, Pahala menilai banyak tokoh nasional dan politikus malah belum memahami makna dari rekonsiliasi yang sebenarnya. Ia mencontohkan persyaratan rekonsiliasi yang diajukan mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak dengan mengusulkan pemulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.
“Banyak tokoh nasional yang keliru atau kalau istilah sekarang gagal paham dalam memahami apa itu rekonsiliasi. Sebagaimana yang disampaikan mantan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan rekonsiliasi dilaksanakan dengan syarat membawa pulang Habib Rizieq Shihab ke Indonesia dan gagasan ini didukung Persaudaraan Alumni (PA) 212,” kata Pahala Sitorus kepada wartawan Geosiar.com saat diminta tanggapan terkait pelaksanaan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo pascaputusan MK, Senin (8/7/2019).
Pernyataan maupun usulan seperti inilah yang dinilai Pahala sebagai kekeliruan dalam pemahaman rekonsiliasi. Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan berarti negoisasi.
“Pemahaman ini sangat keliru dan menyimpang dari apa yang dimaksud dari rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi bukan dengan negosiasi,” tegas Pahala.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa rekonsiliasi memang sangat penting untuk segera dilaksanakan demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab, hal itu dapat menunjukkan sportivitas di antara kedua kandidat pilpres, sekaligus merupakan kesadaran dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga melahirkan kesejukan dan kedamaian di kehidupan masyarakat. (WH)
