Connect with us

Daerah

Pemerintah Aceh Ingin Legalkan Poligami, Ulama: Setuju

Published

on

Ilustrasi keluarga poligami.

Geosiar.com, Meulaboh – Rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu mendapat dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat. Ulama menyebut poligami itu sah secara hukum Agama Islam.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian. Dia menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung wacana tersebut jika benar-benar diterapkan.

“Poligami ini secara hukum Agama Islam memang sah (legal), akan tetapi selama ini belum diterapkan dalam aturan daerah. Jika aturan ini jadi diterapkan, kita (ulama) sangat mendukung,” tutur Teungku Abdurrani Adian seperti dilansir dari Antara, Sabtu (6/7/2019).

Dukungan itu diberikan dengan alasan nikah siri di kalangan masyarakat akan merugikan satu pihak saja dalam hal ini kaum perempuan atau para isteri. Namun dengan poligami, semua hak dan kewajiban para isteri sama dimata hukum.

Oleh karena itu, para ulama memandang legalisasi poligami merupakan solusi tepat sebab akan berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat di Aceh, khususnya bagi kehidupan rumah tangga. Hal ini karena tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat status yang jelas dalam perkawinan dan diakui oleh negara maupun agama.

Seperti diketahui, jika ada pihak yang melakukan nikah siri maka tidak tercatat secara administrasi negara, dan yang dirugikan adalah kaum perempuan. Apabila nantinya ada satu pihak yang meninggal dunia atau berpisah, maka akan terjadi persoalan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan persoalan lainnya.

“Untuk itu kami dari kalangan ulama sangat mendukung aturan ini, apalagi disahkan secara hukum negara, maka akan lebih baik. Hal ini juga sebagai solusi supaya jangan ada lagi pihak-pihak yang jadi korban akibat timbulnya poligami di masyarakat Aceh,” tambah Teungku Abdurrani Adian.

Selain itu, Teungku Abdurrani mengkhawatirkan munculnya kadi-kadi (penghulu) liar di Aceh apabila poligami tak disahkan lantaran nikah siri juga memerlukan penghulu tanpa mempermasalahkan legalitasnya.

Kendati demikian, Teungku Abdurrani berharap pihak-pihak khususnya kaum laki-laki yang tidak sanggup berbuat adil kepada isteri dengan poligami, maka disarankan cukup memiliki satu orang isteri saja dalam kehidupan berumah tangga.

“Inti dari poligami adalah keadilan di dalam membagi segala-galanya, ini harus diperhatikan. Selama ini sebagian laki-laki hanya melihat di ayat pertama saja dalam Alquran yang mengatur tentang poligami dan ayat selanjutnya tidak dilihat lagi sebagian acuan dalam memiliki lebih dari satu orang isteri yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup,” tandasnya.

Daerah

Ketua DPRD Medan, Hasyim SE Hadiri Khitanan Massal di Marindal II Patumbak

Published

on

Deli Serdang, Geosiar.com – Ketua DPRD Medan Hasyim SE hadiri kegiatan sosial khitatan massal dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H di Jl Fokrat Raya Desa Marindal II Kec Patumbak Kab Deli Serdang, Minggu pagi, (17/11/2019). Kegiatan itu diprakarsai Nazir Mesjid, perwiritan ibu ibu dan remaja mesjid.

Pada kesempatan itu, Hasyim SE mengapresiasi kegiatan sosial yang dilaksanakan panitian. Apalagi khitatan massal kepada 74 orang dari keluarga kurang mampu.

“Kegiatan seperti ini harus didukung dan patut disuport. Kita harapkan semua pihak dapat mendukung penuh untuk menjalin kebersamaan si masyarakat,” ujar Hasyim desela sela acara.

Sementara menurut Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, Ridha Aini kepada wartawan mengatakan, acara peringatan Maulid diawali dengan khitanan massal di mesjid Nur Yasin. Adapun, kegiatan sosial sunat masal dan eberian sembako untuk membantu anak dari keluarga prasejahtera yang berjumlah sekitar 74 orang di dusun I hingga IX Desa Marindal Kec Patumbak.

Disampaikan Aini, digelarnya acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan kegiatan sosial untuk merajut kebersamaan dan silaturahmi masyarakat Desa Marindal Deli Serdang dan Medan yang kebetulan berada di perbatasan.

Dikatakan Aini, kegiatan sosial seperti itu akan berkelanjutan untuk meningkatkan kekerabatan antar warga.

Masih kata Aini, pihaknya dari warga Patumbak yang berbatasan dengan kota Medan berharap Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang apalagi di tingkat aparat Kelurahan dan Desa adanya kerjasama dan kordinasi disegala bidang.

“Apalagi kerjasama terkait pembangunan infrastruktur dan kebersihan sehingga tidak ada saling pembiaran. Sama halnya soal keamanan,” harap Aini. (lamru)

Continue Reading

Daerah

Warga Marindal II Gelar Khitanan Massal dan Maulid, Ridha Aini: “Menjalin Silaturahmi”

Published

on

Ketua panitia Maulid Nabi Muhammad SAW khitanan massal Ridha Aini saksikan kidiatan sosial sunat masal

Deli Serdang, Geosiar.com – Ratusan warga antusias menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H dan kegiatan sosìal Khitanan Massal di Jl Fokrat Raya Desa Marindal II Kec Patumbak Kab Deli Serdang, Minggu pagi, (17/11/2019). Kegiatan itu diprakarsai Nazir Mesjid, perwiritan ibu ibu dan remaja mesjid.

Menurut Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, Ridha Aini kepada wartawan mengatakan, acara peringatan Maulid diawali dengan khitanan massal di mesjid Nur Yasin. Adapun, kegiatan sosial sunat masal untuk membantu anak dari keluarga prasejahtera yang berjumlah sekitar 80 orang di dusun I hingga IX Desa Marindal Kec Patumbak.

Disampaikan Aini, adapun tujuan digelarnya acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan kegiatan sosial untuk merajut kebersamaan dan silaturahmi masyarakat Desa Marindal Deli Serdang dan Medan yang kebetulan berada di perbatasan.

Dikatakan Aini, kegiatan sosial seperti itu akan berkelanjutan untuk meningkatkan kekerabatan antar warga.

Masih kata Aini, pihaknya dari warga Patumbak yang berbatasan dengan kota Medan berharap Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang apalagi di tingkat aparat Kelurahan dan Desa adanya kerjasama dan kordinasi disegala bidang.

“Apalagi kerjasama terkait pembangunan infrastruktur dan kebersihan sehingga tidak ada saling pembiaran. Sama halnya soal keamanan,” harap Aini. (lamru)

Continue Reading

Daerah

Fitriani Manurung Dukung Pemko Medan Lakukan Data Ulang Warga Miskin

Published

on

Medan, Geosiar.com – Tokoh pendidikan yang juga pegiat sosial Hj Fitriani Manurung S.Pd, M.Pd mendukung penuh rencana Pemko Medan hendak melakukan verifikasi ulang data warga miskin selaku penerima bantuan miskin dari pemerintah. Apalagi, tujuan pendataan ulang untuk mendapatkan data yang valid bagi warga penerima bantuan sehingga tepat sasaran.

Dukungan itu disampaikan Fitriani Manurung (foto) kepada wartawan, Kamis (31/10/2019) menyikapi rencana Pemko Medan akan melakukan pendataan ulang warga miskin di kota Medan guna mendapatkan data terbaru secara akurat.

Disampaikan Fitriani Manurung, hasil pendataan itu juga diharapkan dapat mengetahui persentase penurunan warga miskin di kota Medan setelah mendapat bantuan selama ini. Hal itu sangat penting untuk mengevaluasi apakah bantuan sosial memang solusi yang baik dari program pengentasan kemiskinan.

“Bila angka kemiskinan tahun ini sama dengan tahun kemarin maka sesungguhnya program bantuan sosial gagal menjadi sebuah solusi dan pemerintah pun gagal dalam mengemban amanah masyarakat Kota Medan. Bukankah tujuan dari sebuah pemerintahan adalah mensejahterakan masyarakatnya,” ujar Fitriani yang saat ini fokus menyelesaikan pendidikan S3 Prodi pendidikan dasar di UNIMED.

Ditambahkan Fitriani, pendataan itu hendaknya dilakukan secara menyeluruh bagi warga kota Medan. Sehingga, verifikasi warga miskin Kota Medan harus berorientasi kepada program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program sosial untuk warga miskin pun juga berorientasi kepada pengentasan kemiskinan. Dengan demikian pemerintah benar-benar hadir bagi masyarakat.

Sebagaimana diberitakan, Pemko Medan akan melakukan pendataan ulang di empat kecamatan di wilayah Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan. Selanjutnya, tahun 2020 Verivali akan dilanjutkan ke semua kecamatan di Kota Medan. Oleh karenanya, pihaknya berharap agar seluruh komponen dan stakeholder terkait dapat bersinergi dalam melakukan Verivali DT.

Terkait hal itu, agar Verivali DT dapat berjalan lancar, dibutuhkan peran lurah dan kepling secara maksimal. Sebab, lurah dan kepling merupakan perangkat wilayah yang mengetahui dan memahami langsung kondisi dan keberadaan masyarakat di wilayah masing-masing. Sedangkan, Verivali DT akan mulai dilakukan awal November mendatang.

Lebih diteekankan bahwa Verivali DT dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyaluran bantuan sosial seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH) termasuk PKH bagi lansia dan penyandang disabilitas. Diharapkan, seluruh fakir miskin dan warga tidak mampu dapat didata secara keseluruhan sehingga tidak ada lagi yang terlewatkan.

Sesuai Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ada beberapa kriteria yang termasuk di antaranya tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. (lamru).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com