Connect with us

Daerah

Pemerintah Aceh Ingin Legalkan Poligami, Ulama: Setuju

Published

on

Ilustrasi keluarga poligami.

Geosiar.com, Meulaboh – Rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu mendapat dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat. Ulama menyebut poligami itu sah secara hukum Agama Islam.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian. Dia menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung wacana tersebut jika benar-benar diterapkan.

“Poligami ini secara hukum Agama Islam memang sah (legal), akan tetapi selama ini belum diterapkan dalam aturan daerah. Jika aturan ini jadi diterapkan, kita (ulama) sangat mendukung,” tutur Teungku Abdurrani Adian seperti dilansir dari Antara, Sabtu (6/7/2019).

Dukungan itu diberikan dengan alasan nikah siri di kalangan masyarakat akan merugikan satu pihak saja dalam hal ini kaum perempuan atau para isteri. Namun dengan poligami, semua hak dan kewajiban para isteri sama dimata hukum.

Oleh karena itu, para ulama memandang legalisasi poligami merupakan solusi tepat sebab akan berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat di Aceh, khususnya bagi kehidupan rumah tangga. Hal ini karena tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat status yang jelas dalam perkawinan dan diakui oleh negara maupun agama.

Seperti diketahui, jika ada pihak yang melakukan nikah siri maka tidak tercatat secara administrasi negara, dan yang dirugikan adalah kaum perempuan. Apabila nantinya ada satu pihak yang meninggal dunia atau berpisah, maka akan terjadi persoalan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan persoalan lainnya.

“Untuk itu kami dari kalangan ulama sangat mendukung aturan ini, apalagi disahkan secara hukum negara, maka akan lebih baik. Hal ini juga sebagai solusi supaya jangan ada lagi pihak-pihak yang jadi korban akibat timbulnya poligami di masyarakat Aceh,” tambah Teungku Abdurrani Adian.

Selain itu, Teungku Abdurrani mengkhawatirkan munculnya kadi-kadi (penghulu) liar di Aceh apabila poligami tak disahkan lantaran nikah siri juga memerlukan penghulu tanpa mempermasalahkan legalitasnya.

Kendati demikian, Teungku Abdurrani berharap pihak-pihak khususnya kaum laki-laki yang tidak sanggup berbuat adil kepada isteri dengan poligami, maka disarankan cukup memiliki satu orang isteri saja dalam kehidupan berumah tangga.

“Inti dari poligami adalah keadilan di dalam membagi segala-galanya, ini harus diperhatikan. Selama ini sebagian laki-laki hanya melihat di ayat pertama saja dalam Alquran yang mengatur tentang poligami dan ayat selanjutnya tidak dilihat lagi sebagian acuan dalam memiliki lebih dari satu orang isteri yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup,” tandasnya.