Connect with us

Nasional

MA Tolak PK Baiq Nuril Soal Kasus UU ITE

Published

on

Baiq Nuril

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) tolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril.

Ditolaknya PK tersebut membuat mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram itu harus tetap menjalani hukuman selama enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai putusan Kasasi MA.

“Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemohon atau terpidana Baiq Nuril, yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Dengan ditolaknya permohonan PK pemohon atau terpidana tersebut, maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku,” ungkap juru bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro, melalui keterangan tertulis, Jumat (5/7/2019).

Sebelumnya MA menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan lewat putusan kasasi pada 26 September 2018. Namun Baiq tidak terima hingga ia mengajukan permohonan PK, yang pada akhirnya ditolak MA.

Majelis hakim dalam sidang PK Baiq Nuril, yang diketuai Suhadi dan beranggotakan Margono dan Desnayeti, tak membenarkan keterangan Baiq mengenai adanya kekhilafan hakim MA dalam putusannya di tingkat kasasi. Menurut majelis hakim, putusan di tingkat kasasi sudah tepat.

“Alasan permohonan PK, pemohon yang mendalilkan bahwa dalam putusanjudex juris atau MA dalam tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan, yang nyata tidak dapat dibenarkan. Karena putusan judex juristersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya,” jelas Andi.

Majelis hakim sidang PK menyatakan Baiq bersalah akibat mentransmisikan konten asusila, seperti diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hakim menilai, perbuatan terdakwa Baiq Nuril yang menyerahkan HP miliknya kepada orang lain, selanjutnya dapat didistribusikan dan dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang berisi pembicaraan yang bermuatan tindak kesusilaan, tidak dapat dibenarkan.

“Atas alasan tersebut permohonan PK pemohon atau terdakwa ditolak,” tegas Andi.