Connect with us

Politik

Maruli Tua Gelar Sosialisasi Perda No 4/2012, Jangan Abaikan Pasien BPJS

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta tegas menindak pihak Rumah Sakit (RS) yang melakukan pelayanan pilih kasih terhadap pasien miskin peserta BPJS. Sedangkan bagi warga yang belum memiliki kartu BPJS, Pemko harus segera membantunya.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Medan Drs Maruli Tua Tarigan saat melaksanakan sosialisasi ke IX Tahun 2019 Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Bunga Teratai Terusan, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Sabtu, (8/6/2019). Pelaksanaan sosialisasi dihadiri tokoh masyarakat dan ratusan warga.

Disampaikan Maruli Tua Tarigan, pasien pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan pasien umum diharapkan tidak dibeda bedakan. “Selama ini sering terjadi pelayanan yang berbeda dari pihak RS, bahkan peserta BPJS sering ditolak alasan kamar penuh. Hal itu kita harapkan tidak terulang lagi dan bila terjadi supaya ditindak tegas,” harap Maruli.

Maruli juga minta kepada peserta sosialisasi yang hadir agar melaporkan bila ada pelayanan yang buruk dari pihak RS maupun klinik. Begitu juga bagi masyarakat yang belum mendapat kartu BPJS supaya Pemko Medan segera membantunya. Bahkan, kartu yang belum dibagikan supaya segera direalisasikan.

Seperti diketahui dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat di Kota Medan semuanya mengatur soal sistem kesehatan masyarakat Kota Medan.

“Seperti dalam Bab II pasal 2 bahwa tujuan Perda salah satunya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat, kemudian meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” jelasnya kepada ratusan emak-emak yang hadir.

Dalam BAB III pasal 3, katanya bahwa Perda ini meliputi subsistem terkait regulasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, sediaan alat farmasi, alat kesehatan dan makanan, juga meliputi manajemen informasi kesehatan dan pemberdayaan.

“Jadi sesuai Perda ini maka sudah jelas apa hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya Perda ini sudah seharusnya tidak adalagi permasalahan di lapangan seperti terabainya petugas kesehatan dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (lamru)