Connect with us

Dunia

Demo Lanjutan Hong Kong, Ribuan Warga Padati Jalan Kota

Published

on

Aksi demonstrasi masyarakat Hong Kong menolak RUU ekstradisi di depan kantor kepolisian (Foto: AFP)

Geosiar.com, Hong Kong – Ribuan warga Hong Kong mengambil alih jalan-jalan protokol saat menggelar unjuk rasa terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) ekstradisi sekaligus memperingati hari penyerahan kedaulatan Hong Kong dari Inggris kepada China yang jatuh pada 1 Juli. Tahun ini merupakan hari peringatan ke-22 tahun penyerahan Hong Kong kepada China.

Dilansir dari AFP, Senin (1/7/2019), mayoritas demonstran merupakan pemuda/i Hong Kong. Mereka berkumpul sejak subuh waktu setempat, dengan mengenakan baju hitam dan beberapa terlihat memakai masker, helm, dan sarung tangan.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan guna memprotes Kementerian Kehakiman Hong Kong untuk mendesak pembatalan RUU Ekstradisi yang kini masih ditangguhkan. Sebab, masyarakat mengklaim RUU tersebut dapat membatasi kebebasan dan budaya demokrasi Hong Kong. Mereka juga menuntut untuk bisa memilih secara bebas calon pemimpin wilayah itu di masa mendatang.

Seperti diketahui, Hong Kong yang memiliki otonomi spesial dari Pemerintah Tiongkok, telah diributkan dengan aksi demonstrasi bersejarah dalam tiga minggu terakhir yang menuntut penarikan dari undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi ke daratan Tiongkok.

Namun, ketegangan memuncak di pusat kota pada Senin pagi ini. Para demonstran membuat barikade untuk menghalangi jalan. Kabarnya, aksi berkelanjutan ini merupakan perwujudan terbaru atas kekhawatiran terhadap para pemimpin Hong Kong yang pro-Beijing (China).

Berdasarkan sejarah pemerintahan, Hong Kong dikembalikan dari pemerintahan Inggris ke China pada 1 Juli 1997. Hong Kong pun masih dikelola secara terpisah di bawah pengaturan yang dikenal sebagai “satu negara, dua sistem”.

Oleh karena sistem pemerintahan seperti itu, Hong Kong bisa menikmati hak dan kebebasan yang tidak terlihat di daratan otokratis, namun banyak warga khawatir Beijing (China) telah mengingkari perjanjian itu.

Aksi demonstrasi ini pun telah diorganisir oleh para aktivis pro demokrasi Hong Kong pada peringatan hari penyerahan 1 Juni tiap tahunnya. Mereka selalu menyerukan kebebasan demokratis yang lebih besar seperti hak untuk memilih pemimpin kota. Kendati demikian, pemerintah China tetap tidak mendengar tuntutan mereka.