Connect with us

Politik

Paulus Sinulingga Gelar Sosialisasi, Perda KTR Jangan Sekedar Formalitas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan didorong harus mampu menerapkan dengan tegas Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Medan kota Medan. Sehingga, Perda KTR tidak tidak sekedar formalitas namun berjalan dengan benar sesuai harapan.

Penekanan itu disampaikan anggota DPRD Medan Drs Paulus Sinulingga ketika mengadakan sosialisasi Perda ke IX Tauun 2019 Perda Kota Medan No 3/2014 tentang KTR di Jl Diponegoro Medan lingkungan GPBI Immanuel, Sabtu (29/6/2019). Hadir saat sosialisasi tokoh agaman tokoh masyarakat dan ratusan warga.

Bahkan kata Drs Paulus Sinulingga asal politisi Hanura itu, saat Ianya menggelar sosialisasi, masyarakat sangat mendukung dijalankan Perda KTR dengan baik. Karena dipastikan kota Medan bebas asap rokok dikawasan tertentu dan tercipta lingkungan yang sehat.

Apalagi, dalam Perda seperti Pasal 7 sudah jelas diatur terkait larangan tidak dibenarkan merokok pada tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. “Ini kan sangat bagus diterapkan demi menjaga kualitas kesehatan,” papar Paulus.

Ditambahkan, kesadaran untuk tidak merokok dapat dibangun dari regulasi yang ada. Sehingga setiap warga dan terkhusus bagi generasi muda secara pribadi sadar dengan bahaya rokok. Dipastikan dapat mengubah sifat pecandu rokok dimulai dari pribadi dalam satu keluarga hingga ke luar rumah.

Sebagaimana juga yang tertuang dalam Perda, yakni pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok. Bahkan selanjutnya ditekankan bagi pengemudi -sopir wajib melarang penumpang merokok. Hal itu harus disosialisakan dengan gencar dan diterapkan dengan tegas.

Bahkan dalam isi Perda yang memuat tentang ketentuan pidana diatur pasal 44 harus dilaksanakan. Bagi setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu. Sementara itu bagi setiap pengelola/pimpinan penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana kurungan 15 hari dan pidana denda Rp10 juta.

Dijabarkan Paulus lagi, sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Dalam pasal 7 KTR disebutkan beberapa lokasi yang haram untuk merokok yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Sama halnya mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok. (lamru)