Connect with us

Politik

Politikus PSI Setuju BPN Tetap Jadi Pihak Oposisi

Published

on

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany, di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak semua dalil permohonan terkait sengketa pilpres 2019 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, banyak saran agar Partai Gerindra tetap menjadi pihak oposisi di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin periode 2019-2024 mendatang.

Salah satunya adalah politisi sekaligus Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany. Dia berharap seluruh partai pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 tetap menjadi pihak oposisi.

“Dalam negara demokrasi kita perlu oposisi. Baik juga kalau semua partai BPN jadi oposisi,” ujar Tsamara, Jumat (28/6/2019).

“Oposisi ini menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dalam demokrasi, oposisi itu emas keharusan, tapi kita butuh oposisi yang sama kuatnya” kata Arif Susanto.

Kendati demikian, Tsamara menekankan apabila memang ingin terus menjadi pihak oposisi maka harus berkualitas dan bisa mencerdaskan seluruh elemen masyarakat.

“Tapi juga perlu ditekankan bahwa harus menjadi oposisi yang berkualitas dan bisa ikut mencerdaskan publik,” imbuh Tsamara.

Terlepas dari itu, politikus berusia 23 tahun ini menyerahkan semua keputusan penambahan jumlah partai koalisi yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) kepada Joko Widodo (Jokowi).

“Soal apakah Pak Jokowi akan menambah jumlah partai koalisinya selain partai yang sekarang tergabung di TKN, kami serahkan pada Pak Jokowi. Kami percaya Pak Jokowi tahu yang terbaik,” pungkasnya.

Sebelumnya, saran agar Gerindra terus beroposisi dengan kubu Jokowi disampaikan oleh pengamat politik Arif Susanto dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2019). Dia mengusulkan Gerindra tidak merapat ke koalisi Jokowi supaya dapat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf nanti.

“Oposisi ini menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dalam demokrasi, oposisi itu emas keharusan, tapi kita butuh oposisi yang sama kuatnya” ujar Arif Susanto.