Connect with us

Sumut

Sengketa Tanah HGU PT Socfindo, Warga Firdaus Ngadu ke Pemkab Sergai

Published

on

Warga desa Firdaus saat mengadu soal sengketa tanagh HGU PT Socfindo kepada Assisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Herlan Panggabean di kantornya, Kantor Bupati Sergai, Kamis (27/6/2019). (Foto: art/Geosiar.com)

Geosiar. com, Sergai – Terkait sengketa tanah HGU PT Socfindo Kebun Mata Pao antara warga Dusun III Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah dengan pihak yang mengaku telah beli/ganti rugi tanah tersebut, berujung pada pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai).

Aduan warga diterima langsung oleh Assisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Herlan Panggabean di kantornya, Kantor Bupati Sergai, Kamis (27/6/2019) sekitar pukul 14.00 WIB.

Perwakilan warga desa, Esmaria br Tampubolon (53) menyampaikan keluh kesahnya akibat perlakuan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjabat sebagai Sekretaris Desa Firdaus berinisial JMR yang mengaku memiliki tanah sengketa. Dia mengatakan, sudah puluhan tahun mereka mendiami Dusun III Firdaus, namun baru kali ini dipaksa harus membayar tanah tersebut sebesar Rp. 100.000/meter.

“Kami (warga)  takut dan tak mengerti. Saat kami tanyakan terkait suratnya agar k ami mau membayar, kami malah dibentak dan dimarahi,” tutur Esmaria.

Kemudian Esmaria meniru perkataan oknum PNS tersebut yang membentak mereka jika ditanyai mengenai surat resmi pembayaran tanah.

“Kalau mau bayar, bayarlah nanti keluar suratnya. Kalau gak mau (bayar) nanti orang lain yang akan membeli dan membangun bangunan permanen di sini. Kalau gak biar dikorek Socfindo di depan rumah mu ini, dari mana kau lewat,” jelas Esmaria menirukan.

Selain oknum PNS, Esmaria mengungkapkan bahwa karyawan PT Socfindo berinisial KRM turut berperan dalam mengklaim tanah HGU tersebut.

“Kami minta kepada Pemkab Sergai melalui Ass I agar keluhan kami ini ditanggapi supaya kami tidak lagi ketakutan, apalagi kami ini orang awam yang tidak mengerti hukum. Kepada siapa lagi kami mengadu kalau nggak kepada pemerintah,” pinta Esmaria.

Seorang warga lain bernama Misrik (57) mengaku telah membayar tanah sengketa tersebut seharga Rp 25 juta. Sebab, dia merasa takut kepada oknum yang memaksa warga untuk membayar tanah sengketa itu.

“Saya juga sudah membayar tanah itu, yang ada di depan rumah saya sebesar Rp 25 juta. Itu saya bayarkan karena rasa ketakutan saya dengan keluarga saya, terpaksa saya bayarkan kepada oknum Sekdes. Padahal uang saya tidak ada saya orang miskin pak, untuk membutuhi keluarga,saya harus mencari upahan mencangkul setiap hari,” keluh Misrik.

Dia pun mengatakan harus menggadai tanah dan rumah pribadinya agar bisa membayar tanah sengketa tersebut.

“Jadi terpaksa saya gadaikan tanah dan gubuk rewot ini (rumah) demi membayar tanah Socfindo,” tambah Misrik.

Meski sudah membayar tanah tersebut, Misrik mengatakan bahwa surat tanah yang ia minta kepada oknum Sekdes tak pernah diberikan, dan ia hanya mendapat selembar kuitansi bukti pembayaran tanah. Sekdes berdalil surat tanah akan menyusul.

“Saat saya datang ke rumah Sekdes untuk minta surat tanah yang sudah saya bayar, Sekdes selalu mengelak dan hanya memberikan kuitansi yang sudah menerima uang. Sementara untuk surat tanah menyusul, tapi sampai sekarang tidak ada,” jelas Misrik.

Sementara itu, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Herlan Panggabean, memastikan pihaknya bakal menggelar mediasi antara warga dengan pihak PT Socfindo dan oknum PNS Sekdes JMR, terkait adanya ganti rugi ini.

“Apakah ini memang benar dilakukan oleh pihak Socfindo atau pihak ketiga, nanti biar jelas semuanya. Sementara, terkait kebenaran surat notaris dan surat dari pihak PT Socfindo kepada Kepala Desa mengenai pembebasan lahan, serta surat kuitansi pembayaran Tanah HGU, juga akan kita pelajari. Kita akan langsung tanyakan kepada yang bersangkutan,” tutur Herlan Panggabean.

Lebih lanjut, Herlan menegaskan bahwa tanah HGU tidak dapat diperjual belikkan atau diganti rugikan kepada pihak mana pun. Kemudian, Herlan menjelaskan bahwa tanah HGU hanya dapat digunakan untuk pinjam pakai alias disewakan.

“Untuk mempercepat proses penyelesaian kasus sengketa tanah ini, warga segera membuat surat resmi kepada Pemkab Sergai dan BPN Sergai supaya dapat secepatnya memanggil pihak Socfindo dan Sekdes JMR serta dihadiri pihak BPN dalam mediasi nantinya,” tandas Herlan. (art)

Kuitansi bukti pembayaran tanah yang diberikan Sekdes inisial JMR kepada warga bernama Misrik. (Foto: art/Geosiar.com)