Connect with us

Politik

DPP Gerindra Minta Prabowo Tak Temui Jokowi untuk Rekonsiliasi

Published

on

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Maher Algadri dan Prabowo Subianto.

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Maher Algadri mengatakan rekonsiliasi antara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak perlu diadakan. Dia pun meminta Prabowo untuk tidak menemui Jokowi usai sidang pembacaan putusan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) terselesaikan.

“Kalau saya bilang jangan (ketemu). Proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang,” kata Maher saat berada di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Hal itu dikatakan Maher sebab dirinya menganggap bahwa Gerindra dan Prabowo merupakan pihak oposisi yang dinilai lebih baik tetap dalam posisi itu untuk mengontrol kepemimpinan Jokowi–Maruf Amin selama lima tahun ke depan.

“Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak, bukan demokrasi. Masak semua pada kongkow-kongkow. Jangan, yang sehat dong,” tambah Maher.

Menurut Maher, proses pemilihan presiden tahun ini melahirkan dua kubu, yakni petahana dan oposan. Maher menilai terbentuknya dua kubu tersebut justru harus dilestarikan supaya pemerintahan bisa berjalan dengan seimbang. Maher pun menuntut Prabowo untuk dapat menjalankan amanahnya sebagai pihak oposan yang telah didukung 45 persen suara sah.

“Oposisi serius. 45 persen itu bukan kecil. Besar sekali, makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih rakyat, harus dihargai,” sambungnya.

Oleh karena itu, Maher menganggap Prabowo tidak perlu menemui Jokowi untuk rekonsiliasi setelah urusan Pilpres 2019 selesai. Sebab, ia menilai tak ada perpecahan antara Jokowi dengan Prabowo.

“Pak Prabowo enggak membutuhkan mau ketemu Pak Jokowi. Kalau mau ketemu, minta saja pasti bisa, karena tak ada masalah pada keduanya.” tandasnya.

Sesuai putusan MK dalam sidang sengketa pilpres 2019, gugatan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terkait adanya pelanggaran administrasi selama penyelenggaraan pemilihan presiden, ditolak oleh Mahkamah. Alhasil, secara tak langsung Paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai capres-cawapres terpilih sesuai dengan hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU).