Connect with us

Politik

Tim Hukum BPN Soroti Penggunaan Kertas Dokumen PHPU: Gak Efesien dan Ramah Lingkungan

Published

on

Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat menyerahkan barang bukti dalam sidang PHPU di MK, Rabu (19/6/2019). (Foto: Tribunnews)

Geosiar.com, Jakarta – Salah satu anggota dari tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana, menyoroti tindakan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang membaca secara spesifik semua dokumen terkait persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Denny menilai upaya majelis hakim yang membacakan semua dokumen sengketa pilpres dalam sidang putusan tersebut tidak efektif dan efesien. Dia pun meragukan maksud tersembunyi di balik pembacaan seluruh dokumen itu.

“Tidak efisien karena toh dengan waktu yang ada, majelis juga tidak punya waktu untuk membaca semua dokumen itu secara spesifik,” kata Denny disela persidangan putusan sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Selain itu, Denny mengatakan bahwa penggunaan kertas sebagai metode untuk melampirkan dokumen pembuktian dalam persidangan semestinya tidak boleh diberlakukan lagi sebab tidak efesien. Selain itu, penggunaan kertas secara masif bisa berimbas buruk terhadap lingkungan.

“Tidak ramah lingkungan karena kertas kita tahu dari kayu dan berarti kita merusak lingkungan,” tambah Denny.

Oleh karena itu, ia pun berharap agar selanjutnya lampiran dokumen pembuktian dalam setiap persidangan bisa dilakukan secara digital. Sebab, ia menilai cara tersebut lebih praktis dan dapat menekan cost untuk menduplikasi dokumen.

“Alangkah baiknya ke depan kita memikirkan untuk betul-betul menerapkan prinsip peradilan berbasis teknologi yang paperless lah, tidak banyak menggunakan fotokopian,” saran Denny.

Seperti diketahui, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah hanya untuk menduplikasi dokumen barang bukti yang diperlukan selama persidangan.