Connect with us

pemilu 2019

MA Tolak Gugatan BPN Soal Keputusan Bawaslu Tak Ada Kecurangan Pilpres

Published

on

Gedung Mahkamah Agung. (Foto: dok. ist)

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sempat melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) atas keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait tudingan adanya pelanggaran administrasi berupa kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Gugatan tersebut didaftarkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso dan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais pada 12 Juni 2019.

Namun, MA memutuskan untuk menolak permohonan kubu Prabowo itu sehingga mereka dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam laporan perkara Pelanggaran Administrasi pemilu TSM pada Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 atas putusan Bawaslu RI nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada 15 Mei 2019.

“Iya betul, putusan menyatakan permohonan ‘tidak diterima’ (niet onvankelijke verklaard),” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah dilansir dari Antara, Kamis (27/6/2019).

Dalam putusan MA bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan bahwa permohonan yang diajukan BPN tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

“Hal itu menunjukkan bahwa terdapat syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu,” jelas dia.

Atas kekalahan itu, kubu 02 harus dihukum dengan membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta.

“Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).”

Sebagai informasi, Bawaslu sebelumnya menolak laporan dugaan tindak kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) yang diadukan oleh Tim Hukum BPN. Penolakan itu mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.

“Laporan tidak didukung bukti kuat, baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, masif (TSM) sehingga bukti yang dimasukkan oleh terlapor belum memenuhi kriteria seperti yang dilaporkan,” imbuh Anggota Bawaslu Ratna Dewi dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) lalu.

Merasa tak puas dengan keputusan Bawaslu, BPN pun mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) dengan nomor registrasi 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada 15 Mei 2019. Namun, MA juga menolak gugatan tersebut yang tercantum dalam putusan MA RI Nomor 1/P/PAP/2019.