Connect with us

Nasional

Wanita ‘Ngamuk’ Ingin Ketemu Jokowi di MK, Ini Identitasnya

Published

on

Seorang wanita bernama Prihatin Suwandini Sari saat diamankan aparat kepolisian karena mengamuk di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019). (Foto: Kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Seorang wanita diamankan aparat kepolisian lantaran mengamuk di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat massa menggelar aksi ‘Kawal MK’ jelang pembacaan putusan gugatan sengketa pilpres, Rabu (26/6/2019).

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menduga bahwa wanita tersebut mengalami gangguan kejiwaan seperti stres.

“Dugaan sementara, yang bersangkutan mengalami gangguan, seperti stres,” duga Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2019).

Setelah diamankan, pihak kepolisian pun segera mengidentifikasi identitas wanita itu. Jika dilihat dari tampilan luar, wanita tersebut memakai daster berwarna pink dan tidak memakai kerudung atau jilbab. Kemudian ia memiliki tato pada lengan kiri bagian dalam.

Berdasarkan kartu identitas (KTP), wanita yang diamankan itu bernama Prihatini Suwandini Sari, kelahiran Tangerang, 20 Februari 1976. Dia merupakan warga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading. Status pekerjaan Prihan merupakan seorang ibu rumah tangga.

Awalnya, Prihat terlihat berjalan menuju sekitar gedung MK pada pukul 10.00 WIB. Kemudian, dia pun menyeberang dan duduk di trotoar Monumen Nasional, seberang MK. Tindakan wanita itu menyedot perhatian aparat kepolisian yang saat itu sedang berjaga dan langsung menghampiri wanita tersebut.

Ketika diajak berbincang oleh polisi yang tak berseragam, Prihatin tiba-tiba berteriak histeris dan mulai mengamuk. Setelah itu, aparat keamanan, polwan dan TNI, menggotong wanita itu ke Posko Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang ada di sekitar lokasi.

Saat diinterogasi pihak kepolisian, wanita itu mengaku ingin bertemu dengan Jokowi dan hendak melakukan bunuh diri.

Nasional

Besok, Komisi III DPR Bahas Amnesti Baiq Nuril

Published

on

Baiq Nuril Maknun didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyerahkan surat permohonan amnesti kepada Kepala Staf Kepresidenan Moledoko di Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019). (Foto: Antara)

Geosiar.com, Jakarta – Pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun yang telah diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dibahas dalam rapat Komisi III DPR RI, besok, Selasa (23/7/2019).

Hal itu disampaikan oleh salah satu anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PAN, Muslim Ayub. Dia mengatakan, dalam rapat nanti setiap fraksi akan memberikan pandangannya soal permohonan amnesti untuk Baiq Nuril.

“Besok rapat komisi III, minta pandangan dari fraksi-fraksi yang soal amnesti oleh presiden. Nanti akan diminta pandangan fraksi,” tutur anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub saat dihubungi, Senin (22/7/2019).

Ayub mengaku, Partai PAN berpandangan bahwa dalam kasus ini Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah sehingga masalah ini harus diungkap.

“Karena ada barang bukti, saya berharap ini bisa diungkap dan mudah-mudahan semua fraksi pada Selasa (23/7) bisa menyepakati hal itu,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI yang digelar Selasa (16/7/2019) lalu menugaskan Komisi III DPR untuk membahas surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pertimbangan kepada DPR terkait pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

Seperti diketahui, Nuril mendapat vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan lantaran melanggar 27 ayat (1) UU ITE usai permohonan PK ditolak oleh hakim Mahkamah Agung (MA) pada 4 Juli 2019.

Kasus ini bermula ketika Nuril menyebar rekaman percakapan telepon antara dirinya dengan kepala sekolah di tempatnya bekerja. Rekaman tersebut berkonten pelecehan seksual secara verbal.

Lantas, rekaman itu diberikan kepada Imam Mudawin yang kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan dan DPRD setempat. Akibatnya, oknum kepala sekolah itu dimutasi, namun ia membalas dengan melaporkan Nuril ke polisi atas tuduhan melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Continue Reading

Nasional

Rapimgab Tak Kunjung Digelar, Paripurna Pemilihan Wagub DKI Batal

Published

on

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bestari Barus. (Foto: GATRA)

Geosiar.com, Jakarta – Rapat Paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta batal dilakukan sebab Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang tak kunjung terlaksana. Rencananya, Paripurna akan digelar hari ini, Senin (22/7/2019).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bestari Barus. Ia menyebut penyebab batalnya paripurna ini karena alasan yang sudah jelas.

“Penyebabnya sudah jelas hari ini paripurna itu gimana mau dilaksanakan tahapannya kan belum selesai (Rapimgab),” ujar Bestari saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Sebelum melaksanakan paripurna, kata Bestari, harus terlebih dulu menggelar Rapimgab guna membahas tahapan serta tata tertib (tatib) pelaksanaan paripurna pemilihan Wagub tersebut. Sebab masih ada lagi proses pemilihan panitia pemilih (Panlih) Wagub DKI.

“Tatibnya harus dirapimkan kemudian dibentuk panlih baru paripurna pemilihan dibikin. Jadi paripurna masih jauh, lah,” terangnya.

Bestari menuturkan alasan gagalnya pelaksanaan Rapimgab disebabkan oleh jadwal dari Sekretaris Dewan (Sekwan) yang tak kunjung keluar. Sehingga, anggota dewan tidak bisa menggelar rapat sebab tidak ada undangan formal.

“Itu ranahnya Sekwan dan pimpinan. Sampai hari ini belum ada undangan untuk Rapimgab,” tegasnya.

Sebagai informasi, Rapimgab merupakan rapat yang bakal menghadirkan seluruh pimpinan DPRD DKI secara lengkap. Mereka memang diwajibkan untuk hadir dalam Rapimgab tersebut. Selain pimpinan DKI, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi juga diwajibkan hadir dalam rapat.

Continue Reading

Ekonomi

Harga Cabai Masih Terus Melonjak

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Ditengah-tengah tren penurunan sejumlah harga pangan, harga cabai malah melonjak. Harga cabai rawit merah meningkat 2,61 persen atau Rp1.750 per kilogram (Kg) menjadi rata-rata Rp68.750 per Kg pada Senin (22/7/2019).

Begitu pula harga cabai rawit hijau yang naik lebih tinggi lagi, yakni sebesar 4,91 persen atau Rp2.850 per Kg menjadi Rp60.850 per Kg.

Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan harga cabai rawit tidak merata. Di beberapa kota, misalnya Jambi, Pekanbaru, dan Ambon, harga cabai rawit merah dibanderol lebih dari Rp80 ribu-Rp85 ribu per Kg.

Akan tetapi di kota lainnya, harga cabai rawit merah masih bertahan di posisi Rp28.750 per Kg. Seperti di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk harga cabai rawit hijau kenaikannya paling terasa di Ambon, yaitu dari Rp43.500 per Kg pada pekan lalu, menjadi Rp55 ribu per Kg pada awal pekan ini. Di Gorontalo, kenaikannya tembus Rp17 ribu per Kg dari Rp37.150 jadi Rp54.150 per Kg.

Walaupun begitu, harga cabai rawit hijau juga terpantau sedikit demi sedikit menurun di sejumlah wilayah lainnya, seperti Aceh, Riau, Jambi, dan Lampung.

Tak hanya harga cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih, telur ayam, gula pasir premium, dan minyak goreng kemasan. Bawang putih tercatat naik 1,76 persen jadi Rp37.650 per Kg, dan telur ayam ras segar naik 1,82 persen menjadi Rp25.200 per Kg.

Selanjutnya gula pasir premium meningkat 1,67 persen menjadi Rp15.250 per Kg dan minyak goreng kemasan naik tipis 0,73 persen jadi Rp13.800 per Kg.

Sementara harga bahan pangan lainnya tampak turun dan relatif stabil. Antara lain beras, daging ayam ras segar, daging sapi, bawang merah ukuran sedang, cabai merah besar, cabai merah keriting, minyak goreng curah, hingga gula pasir.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com