Connect with us

Politik

KPK Bakal Periksa Bupati Minahasa Selatan Soal Bowo Sidik

Published

on

Bupati Minahasa Selatan, Christiany Euginia Paruntu

Geosiar.com, Minahasa – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Bupati Minahasa Selatan, Christiany Euginia Paruntu mengenai kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk perantara suap Bowo, Indung.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung),” ungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (18/6/2019) lalu.

Indung yang disebut Febri adalah pegawai PT Inersia yang menjadi perantara suap kepada Bowo Sidik. Dirinya ditangkap ketika menerima uang dari bagian Marketing PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti di kawasan Kuningan pada akhir Maret lalu. Uang tersebut diduga akan diberikan kepada Bowo untuk membantu PT HKT memperoleh kontrak kerja sama pengangkutan Pupuk.

Bowo diduga menerima uang sebanyak Rp 2,5 miliar dalam beberapa tahap dari Asty. Tak hanya menerima suap, KPK menyangka Bowo juga menerima gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar. Duit gratifikasi itu disita dari kantor Inersia. Duit itu disita dalam amplop yang diduga akan dibagikan Bowo untuk serangan fajar dalam pemilu 2019.

Febri mengungkapkan bahwa Christiany diperiksa untuk menelusuri asal-usul duit gratifikasi kepada Bowo ini. KPK sebelumnya sempat memeriksa bawahan Christiany, yakni Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Selatan, Adrian Sumuweng. Adrian dicecar soal duit yang diterima Bowo.

Politik

Menjelang Natal, Antonius Tumanggor Minta Pemko Medan Perbaiki Jalan dan Lpju Menuju Gereja

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga dan Jemaat Gereja di sepanjang Jl Gereja dan Danau Jempang Kelurahan Sei Agul Kec Medan Barat minta Pemko Medan melakukan perbaikan badan jalan lampu penerangan jalan umum (Lpju). Kondisi badan jalan yang rusak berlobang dan susana gelap menjadikan jemaat Gereja tidak nyaman.

“Kami berharap anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor dapat memfasilitasi keluhan kami. Kami tidak nyaman ke Gereja karena jalan rusak dan gelap gulita,” ujar Anggota DPRD Medan Antonius D Tumanggor kepada wartawan, Selasa (29/11/2019) menirukan keluhan warganya yang diterimanya saat blusukan.

Dikatakan Antonius Tumanggor asal politisi NasDem itu, jalan Gereja kondisi nya saat ini rusak berlobang. Akibatnya, jemaat Gereja tidak nyaman hendak melakukan ibadah.

Bahkan kata Antonius, lingkungan Gereja juga gelap gulita karena ketiadaan Lpju. Antonius berharap menjelang Natal dan Tahun Baru akses jalan dan Lpju dapat diperbaiki.

“Kita berharap Dinas PU dapat mengaspal atau pathcing (tambal) badan jalan sehingga jemaat nyaman menuju gereja apalagi menjelang Natal banyak kegiatan Gereja. Begitu juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dapat memperbaiki Lpju di lingkungan gereja sehingga terang saat pelaksanaan natal,” tegas Antonius Tumangor yang akrab disapa Anton itu.

Disanpaikan Anton, disepanjang Jl Gereja itu ada 4 Gereja, dengan ribuan jemaatnya. Tentu kata Anton, dapat menjadi pertimbangan Dinas PU dan DKP Kota Medan.

Antonius mengaku Ianya menerima keluhan itu dari pihak Gereja Katholik selaku Ketua Dewan Stasi Drs Rismanto Pandiangan dan Lambok Tamba. Mewakili GKPS St Simon Purba, St Sipayung dan Eduard Saragih. Sedangkan dari HKBP SEI AGUL St A Manullang, St LUSKER MANURUNG. Sama halnya keluhan yang disampaikan masyarakat Juara Sinambela dan Arifin Sihotang. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hindari Silpa APBD Pemko Medan TA 2019, Ihwan Ritonga Minta ASN Kerja Profesional

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Ihwan Ritonga SE berharap seluruh anggaran yang tertampung di APBD Pemko Medan TA 2029 jangan sampai Sisa lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Apalagi terjadinya Silpa dikarenakan kelalaian kerja pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan.

“Kita berharap seluruh proyek di Pemko Medan yang ditampung di APBD 2019 dapat segera dituntaskan dengan profesional. Jangan sampai ada yang tertunda demi kepentingan masyarakat umum,” terang Ihwan Ritonga (foto), Selasa (19/11/2019) di ruang kerjanya menyikapi sisa waktu tahun 2019 hanya 5 minggu lagi.

Namun begitu, lanjut Ihwan, dirinya tetap optimis seluruh program kerja tersebut bisa terealisasi sebelum masuk tahun anggaran baru, asalkan jajaran Pemko Medan serius mengerjakannya.

Karena itu, Ihwan meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Medan untuk tidak main-main dalam pengerjaan proyek, khususnya dalam pembangunan infrastruktur

“Jangan main-main terhadap pembangunan karena itu untuk kepentingan masyarakat. Kita mau pembangunan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi warga Medan,” sebutnya.

Terkait adanya kemungkinan keraguan di jajaran OPD Pemko Medan dalam menggunakan anggaran menyusul adanya permasalahan hukum yang menjerat Wali Kota Medan non aktif, Dzulmi Eldin, Ihwan menegaskan OPD tidak perlu takut menggunakan anggaran, apalagi semua program telah dianggarkan dan harus dikerjakan.

“Jangan takut menggunakan anggaran yang sudah diprogramkan. Kiranya semua proyek harus dikerjakan secara profesional sesuai ketentuan yang sudah ada,” sebutnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga SE Terima Kunker Komisi A Padang Lawas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan H Ihwan Ritonga terima kunjungan kerja (kunker) Komisi A DPRD Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di ruang rapat pimpinan, Selasa (19/11/2019).

Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Padang Lawas, Supriandi (PAN) bersama Wakil Ketua Komisi A Jamaluddin Hasibuan (Demokrat), Sekretaris Raja Aslin (Nasdem) dan anggota Komisi A beserta stafnya itu ingin konsultasi terkait formasi penerimaan CPNS.

Pada kesempatan itu, Ihwan Ritonga mengaku menyambut baik kunjungan kerja. “Disini kita dapat sharing atau berbagi pendapat. Diantaranya membahas terkait penerimaan CPNS serta pengembangan pendapatan asli daerah (PAD), ” ujar Ikhwan Ritonga.

Politisi dari Gerindra ini mengatakan, dalam konsultasi tersebut juga berbagi berkaitan dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seiring dengan kemajuan teknologi. ”Diantaranya e–budgeting dan lainnya untuk menuju sistem pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.

Terkait penerimaan CPNS pada tahun 2020 mendatang, Ikhwan Ritonga mengungkapkan, bahwa DPRD Medan saat ini belum mendapatkan secara pasti rincian biayanya karena belum adanya alat kelengkapan dewan (AKD), sehingga belum diketahui secara pasti biaya dan teknisnya.

“Mungkin dengan terbentuknya AKD nanti, kita akan tahu lebih rinci lagi mengenai biaya penerimaan CPNS dan prosesnya seperti apa”, ujarnya.

Terkait PAD, kata Ikhwan, DPRD bersama Pemko Medan masih terus menggenjot pajak untuk meningkatkan PAD, terutama pajak restoran dan parkir.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Padang Lawas Supriandi menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan kunjungan kerja yang telah diberikan, sehingga dapat berkoordinasi dan konsultasi berkaitan dengan penerimaan CPNS dan Pendapatan Asli Daerah.

“Karena potensi daerah ini kami lihat cukup bagus pengembangannya ke depannya, sehingga kita cari referensi disini untuk sistem penerimaan CPNS dan kembangkan PAD,” ujarnya. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com