Connect with us

Dunia

Inggris Sebut Tidak Setuju Perang Melawan Iran

Published

on

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt (Reuters)

Geosiar.com, London – Pemerintah Inggris berkeinginan agar Amerika Serikat (AS) tidak meminta untuk bergabung berperang melawan Iran.

Serupa pula dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt. Ia mengatakan bahwa London juga tidak akan setuju untuk terlibat dalam konflik seperti itu.

“Amerika Serikat merupakan sekutu terdekat kami. Kami bicara dengan mereka sepanjang waktu. Kami mempertimbangkan setiap permintaan yang mereka ucapkan secara hati-hati. Tapi, saya tidak bisa membayangkan situasi dimana mereka meminta atau kami setuju untuk melakukan perang,” jelas Hunt seperti dikutip Reuters pada Rabu (26/6/2019).

”Pesan yang kami kirimkan kepada mitra kami di Uni Eropa terutama Prancis dan Jerman adalah menghormati Perjanjian Nuklir Iran. Ini adalah pekan yang krusial,” lanjutnya.

Hunt mengatakan pemerintah Iran supaya mengikuti perjanjian nuklir secara keseluruhan. Hal tersebut agar kawasan Timur Tengah bebas nuklir.

Dikutip dari CNN, hubungan antara AS dan Iran menegang sejak keputusan Presiden AS, Donald Trump, untuk keluar dari Perjanjian Nuklir Iran 2015 pada 2018.

Perjanjian itu ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Trump menginginkan perjanjian baru termasuk pula komitmen Iran agar tidak membuat senjata nuklir.

Saat itu Trump juga berjanji Iran bakal mendapat dukungan untuk menjadi negara kaya dan makmur jika bersedia menandatangani perjanjian untuk tidak membuat senjata nuklir.

Sementara pada pekan lalu, militer Iran menembak jatuh pesawat drone Global Hawk. Teheran beralasan pesawat drone itu melanggar batas wilayah udara. Sebaliknya, pemerintah AS mengatakan pesawat itu terbang di atas wilayah udara internasional.

Mengenai perselisihan ini, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menelpon Presiden Iran Hassan Rouhani meminta supaya Teheran tetap mengikuti perjanjian nuklir. Rouhani mengatakan komitmen perjanjian nuklir akan diikuti apabila Iran mendapat manfaat ekonomi yang diatur di dalam perjanjian itu.

Dunia

AS Minta Iran Stop Ancam Dunia

Published

on

Perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk Iran, Brian Hook. [Foto: Reuters]

Geosiar.com, Washington – Amerika Serikat (AS) meminta agar Iran berhenti mengancam dunia sebab hal itu akan membuat negara para Mullah itu semakin terisolasi. Peringatan itu disampaikan oleh Perwakilan Khusus AS untuk Iran, Brian Hook.

“Selama rezim (Iran) mengancam dunia, ia akan menjadi lebih terisolasi. Sebelum mereka berperilaku seperti negara normal, maka isolasinya hanya akan semakin dalam,” ujar Hook menanggapi kotbah salat Jumat yang disampaikan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dikutip dari Reuters, Sabtu (18/1/2020).

Seperti diketahui, hubungan antara Iran dan AS semakin memanas setelah terbunuhnya komandan Pasukan Quds IRGC Iran, Jenderal Qassem Soleimani. Pembunuhan yang disetujui Presiden Donald Trump itu berakhir dengan serangan-serangan balik yang digencarkan Iran ke dua markas militer AS di Irak.

Geram atas perlakuan AS, Khamenei mengatakan kepada para jamaah yang meneriakkan “Matilah Amerika” bahwa pasukan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran juga dapat melakukan perlawanan di luar perbatasan Iran. Hal itupun terbukti dengan serangan lebih dari selusin rudal blastik yang ditujukan ke dua markas militer AS di Irak.

Serangan pertama dilakukan pada pada 8 Januari 2020 sebagai awal dari balas dendam atas pembunuhan Jenderal Soleimani oleh serangan udara AS di Baghdad pada 3 Januari 2020. Lebih dari selusin rudal blastik ditujukan ke markas militer AS tersebut.

Continue Reading

Dunia

Trump ‘Jual’ Tentara AS ke Arab Saudi

Published

on

Ilustrasi tentara AS di Arab Saudi. [foto: U.S. Army]

Geosiar.com, Washington – Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) Justin Amash mengibaratkan Presiden Donald Trump sebagai penjual tentara. Hal itu dikatakannya untuk menanggapi pernyataan Trump dalam wawancara dengan stasiun televisi Fox News.

“Dia menjual tentara,” cuit Amash dalam akun Twitternya beberapa waktu lalu.

Dalam wawancara itu, Trump mengatakan bahwa ia membuat Arab Saudi membayar AS atas penambahan pasukan di kawasan Timur Tengah menyusul situasi yang kian memanas belakangan ini.

“Arab Saudi membayar untuk tentara kita. Kita punya hubungan sangat baik dengan Arab Saudi,” ujar Trump dalam wawancara dengan Fox News, dikutip Merdeka.com, Jumat (17/1/2020).

Awalnya, Trump memuji kekayaan yang dimiliki Arab Saudi kemudian memprovokasinya untuk menambah pasukan pengamanan. Trump menilai bukanlah hal sulit bagi Saudi untuk membayar pasukan tambahan demi menjaga wilayah mereka.

“Saya bilang, begini, Anda adalah negara kaya. Anda mau tambahan tentara? Saya akan kirimkan mereka untuk Anda, tapi Anda harus membayar. Mereka membayar. Mereka sudah menaruh deposit USD 1 miliar di bank,” ujar Trump.

Tampaknya negosiasi itu berjalan lancar dibuktikan dengan pengerahan 3.000 tentara tambahan dan peralatan militer ke Arab Saudi oleh Pentagon pada Oktober lalu. Adapun peralatan militer yang dikerahkan ke Saudi termasuk rudal Patriot, sistem pertahanan THAAD dan jet tempur.

Namun, menurut Pentagon, Saudi belum membayar AS senilai USD 1 miliar seperti yang dikatakan Trump. Berhubungan bagaimana Saudi bisa membantu membayar biaya pengiriman tentara AS pun masih dalam tahap pembicaraan.

“Pemerintah Saudi sudah setuju untuk berkontribusi dalam biaya pengeluaran untuk pengiriman tentara dan pembicaraan ini sedang berlangsung. Kontribusi ini tidak mesti berujung pada pengiriman tentara AS tambahan,” ujar juru bicara Pentagon, Rebecca Rebarich, dikutip dari CNN.

Pejabat Kementerian Luar Negeri AS enggan untuk berkomentar spesifik tentang kesepakatan pertahanan bilateral. Ia hanya berujar bahwa AS akan berbagi beban dengan negara sahabat untuk mendukung kepentingan bersama, termasuk keamanan di Teluk Arab.

“Kami tidak akan berkomentar spesifik tentang kesepakatan pertahanan bilateral. AS mendorong aspek berbagi beban dengan negara sahabat untuk mendukung kepentingan bersama, termasuk keamanan di Teluk Arab,” imbuh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS pada kesempatan berbeda.

Sebelumnya, Trump sudah berulang kali mengatakan bahwa dirinya akan memaksa suatu negara membayar perlindungan dari AS, terutama negara-negara Teluk.

Continue Reading

Dunia

Senator AS Disumpah Jelang Sidang Pemakzulan Trump

Published

on

Pengambilan sumpah para Senator AS menjelang sidang pemakzulan Trump pada Selasa pekan depan. [Foto: Senate Television via AP]

Geosiar.com, Washington – Persidangan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi akan digelar pada Selasa (21/1/2020) pekan depan. Namun, para Senator AS sudah diambil sumpahnya untuk menjadi juri yang menjunjung tinggi ‘keadilan yang tidak memihak’ pada Kamis (16/1/2020) waktu setempat di Gedung Capitol.

Dikutip dari Associated Press dan AFP, Jumat (17/1/2020), pengambilan sumpah untuk para Senator ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts. Roberts jugalah yang akan memimpin jalannya sidang pemakzulan Trump pekan depan. Sebagai Hakim Agung AS, Roberts menegaskan dirinya akan menjadi ‘wasit’ dalam sidang pemakzulan ini tanpa memasukkan unsur politik pribadi.

Pengambilan sumpah itu dihadiri oleh 99 Senator, sedangkan satu Senator Republikan, James Inhofe, absen karena ada urusan darurat medis keluarga. Dia berjanji akan diambil sumpahnya ‘tanpa penundaan’ pada Selasa (21/1) mendatang.

“Akankah semua Senator kini berdiri dan tetap berdiri dan mengangkat tangan kanan mereka,” ujar Roberts. “Apakah Anda benar-benar bersumpah dalam semua hal yang berkaitan dengan sidang pemakzulan Donald John Trump, Presiden Amerika Serikat, yang sekarang tertunda, Anda akan mempraktikkan keadilan yang tidak memihak sesuai dengan Konstitusi dan aturan hukum, jadi tolonglah Tuhan?” lanjut Roberts saat mengambil sumpah para Senator AS.

Dengan kompak dan tegas, para Senator AS menjawab, “Saya bersumpah!”. Kemudian, para Senator berbaris untuk menandatangani buku sumpah. Situasi pengambilan sumpah ini sangat tenang, tergolong pemandangan tidak biasa di ruang sidang Senat AS, dengan siapa saja dilarang berbicara maupun menggunakan telepon genggam.

Dalam pemakzulan ini, Trump didakwa dengan dua pasal yaitu pasal penyalahgunaan kekuasaan dan pasal menghalangi Kongres AS. Kedua pasal itu terkait dengan aksi Trump yang secara diam-diam menahan bantuan militer untuk Ukraina demi menekan pemerintah Ukraina menyelidiki mantan Wakil Presiden AS Joe Biden yang berpotensi menjadi penantang Trump dalam pilpres 2020.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com