Connect with us

Politik

PDIP Tolak Ahok Disamakan dengan Anies Baswedan

Published

on

Massa Gerakan Cabut Mandat Anies berdemo di depan Balai Kota sambil membentang spanduk bertuliskan 'Anies=Ahok'. (Foto: detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Partai PDI-Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menolak pernyataan yang menyebut jika Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok disamakan dengan Gubernur Anies Baswedan terkait kebijakan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau Reklamasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono yang mengatakan bahwa kebijakan Ahok terkait proyek reklamasi telah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kalau Ahok sejak awal dia mengikuti apa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena izin itu daripada pemerintah pusat, maka Ahok sebagai gubernur punya kewajiban untuk mengatur. Tanah hasil reklamasi diaturlah oleh Ahok. Maka dibuat dua raperda itu. Ada dua raperda yang disiapkan oleh Ahok untuk mengatur 17 pulau (reklamasi) itu,” tutur Gembong kepada awak media, Selasa (25/6/2019).

Sementara Anies, kata Gembong, bukan mengatur tanah hasil reklamasi tapi justru menghentikan proyek tersebut sesuai dengan janji kampanye Anies semasa pencalonan Gubernur DKI Jakarta.

“Ya bedalah. Dalam konteks reklamasinya, kan sebetulnya Pak Anies sejak awal beliau selalu mengatakan bahwa dia setop reklamasi, dia tidak setuju dengan reklamasi. Urutannya kan seperti itu,” papar Gembong.

Lebih lanjut, Gembong menilai bahwa perkataan Anies sudah menyesatkan masyarakat ibu kota dengan diksi antara pantai dan pulau hasil reklamasi.

“Kata-katanya (Anies) yang menyesatkan. Lihat itu tadi, soal pulau dengan pantai. Kalau kita orang bodoh tanya, ‘Pantai kan menyatu dengan daratan?’ Kita ini orang bodohlah, bukan akademisi, kita ini orang bodoh kalau namanya pantai itu menyatu dengan darat,” tandasnya.

Di tempat berbeda, anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif pun turut menyoroti pernyataan yang menyamakan Ahok dengan Anies. Syarif pun merasa tak terima jika keduanya disamakan, justru ia menilai Gubernur DKI Jakarta itu lebih unggul ketimbang Ahok yang juga pernah menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

“Kita hormati pendapat itu. Setiap pemimpin lahir dari masanya dan tantangan sendiri, karena itu tidak bisa dibandingkan. Jika pun ‘dipaksa’ dibandingkan, Anies jauh berbeda dengan Ahok,” imbuh Syarif kepada awak media, Selasa (25/6/2019).

Sebagai informasi, pernyataan Ahok sama dengan Anies (‘Anies=Ahok’) muncul ketika lima orang yang mengatasnamakan Gerakan Cabut Mandat Anies menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sembari membakar ban, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Anies=Ahok’ di pagar Balai Kota. Selain itu, mereka menuding Anies telah melakukan politik pencitraan.

Politik

Bamsoet Ditunjuk Jadi Waketum Golkar

Published

on

Geosiar.com, Jakarta - Bambang Soesatyo (Bamsoet) (kanan) dan Airlangga Hartarto (

Geosiar.com, Jakarta – Bambang Soesatyo (Bamsoet) dipastikan akan menjadi salah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Selasa (10/12/2019).

“Salah satu [waketum]-nya Pak Bamsoet. Bukan kandidat tapi sudah diputuskan,” beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Airlangga pun mengaku bahwa Bamsoet sudah menerima tawaran tersebut. Dia akan mengumumkan susunan pengurus Golkar di bawah kepemimpinannya pada 15 Januari mendatang.

“Nanti tanggal 15 Januari akan diumumkan [susunan pengurusnya], yang penting libur dulu,” lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Seperti diketahui, hubungan Bamsoet dan Airlangga sempat memanas sebelum Munas Golkar dibuka. Hal itu dikarenakan keduanya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar.

Namun, Bamsoet akhirnya memutuskan mundur dari pencalonan usai bertemu dengan sejumlah tokoh senior Golkar. Akhirnya, Airlangga terpilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

Continue Reading

Politik

Gerindra Setuju Koruptor Dihukum Mati Asal…

Published

on

Sufmi Dasco Ahmad. [Foto: Republika/Flori Sidebang]

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pihaknya setuju apabila koruptor dihukum mati. Hal itu dikatakan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar hukuman mati bagi terpidana korupsi anggaran penanggulangan bencana alam.

“Kalau itu saya setuju. Karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, pernyataan itu merupakan peringatan keras untuk semua pihak dari presiden yang ingin tegas memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada hari antikorupsi kemarin itu merupakan warning bagi kita semua bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus tata keuangannya tertib dan baik,” lanjutnya.

Namun, Wakil Ketua DPR itu menolak jika hukuman mati diterapkan pada semua terpidana korupsi. Oleh karena itu, ia meminta agar hukuman itu dipertimbangkan berdasarkan kesalahan dan seberapa berat bentuk korupsi yang dilakukan. Jadi hukuman mati tidak bisa diterapkan kepada semua jenis tindakan korupai, di luar korupsi terkait bencana alam.

“Iya begitu, kira-kira begitu. Ya jangan disamaratakan, kan juga ada kekhilafan ya kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi ada bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui belum ada penerapan hukuman mati untuk para koruptoryang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Jokowi menyebut hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran penanggulangan bencana alam.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan yang disampaikan Harli Hermansyah, siswa SMK 57, yang menanyakan mengapa pemerintah tidak terlalu tegas memberikan hukuman mati kepada koruptor.

“Iya kalau di undang-undangnya memang ada ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada,” tutur Jokowi dalam sesi tanya jawab dengan para siswa di acara pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK Negeri 57 Jakarta, Taman Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Continue Reading

Politik

DPRD Kota Pariaman Konsultasi ke DPRD Medan Terkait Propemperda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Bapemperda terima kunjungan 6 anggota DPRD Kota Pariaman di gedung DPRD Medan, Selasa (10/12/2019).

Kehadiran kunjungan anggota DPRD Kota Pariaman yang dipimpin Ketua Bapemperda Hamdani SH diterima anggota Bapemperda Kota Medan Parlindungan Sipahutar (Demokrat) dan Abd Latif Lubis (PKS).

Disebutkan Hamdani SH, kunjungan mereka untuk konsultasi dan kordinasi terkait pembentukan dan pengawaan Perda. Selain itu, Hamdani juga ingin mengetahui tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) apalagi Perda inisiatif.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman juga mempertanyakan apakah dalam mengevaluasi sebuah Perda harus melibatkan tenaga pakar.

Sementara itu, anggota DPRD Medan Parlindungan Sipahutar menyampaikan, saat ini pihaknya akan merevisi sejumlah Perda yang tidak efektif. “Kita sedang inventarisir sejumlah Perda yang tidak maksimal,” ujar Parlindungan.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman yang hadir Asman Tanjung, Life Iswar, Jonari, Aris Munandar dan Fadhly. Usai pertemuan, DPRD Kota Pariaman menyerahkan plakat sebagai cinderamata. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com